Madiun Raya

Ponorogo – Portal Madiun Raya
Tidak hanya pegawai kantoran yang memiliki shift jam kerja. Maling motor pun memiliki sift dalam menjalankan aksinya.

Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Ponorogo, AKBP Radiant dalam Pers Release di Mapolres Ponorogo. “Dalam beroperasi mereka ada 2 sift yaitu sift pagi jam 06.00 – 18.00 dan sift malam, jam 18.00 – 06.00, dan mereka beroperasi di lintas wilayah, saat ini yang sift malam sudah kami tangkap, sedangkan sift pagi masih menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO)”, ujar Kapolres Ponorogo, Senin (26/03).

Untuk sift malam, kita berhasil menangkap IM, warga Pulung, Ponorogo, EN warga Kecamatan Ponorogo, AAS warga Pulung dan PM warga Paju, Ponorogo, dan kita juga mengamankan 9 unit sepeda motor sebagai barang bukti, urai Kapolres Ponorogo.

“Sementara TTG warga Madiun, WL warga Magetan, dan KT warga Malang masih menjadi DPO”,jelas AKBP Radiant.

Kita akan terus melakukan penyelidikan karena diduga para pelaku mencuri di banyak tempat dan wilayah termasuk pencurian mobil, lanjut Kapolres.

“Para pelaku disangka melanggar pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara”,pungkas AKBP Radian. (GiN)

Pasuruan – Portal Madiun Raya
Direktur Utama dan pemilik media koran Harian Bangsa serta media www.bangsaonline.com, E.M Mas’ud Adnan menyatakan bahwa media cetak atau koran akan tetap bertahan ditengah gempuran atau persaingan dengan media online.

Hal tersebut disampaikan oleh Mas’ud Adnan saat rapat kerja tahunan media Harian Bangsa se Jawa Timur di Tretes, Pasuruan, Jum’at (16/03).

Menurut Mas’ud, koran akan tetap bertahan apabila memiliki kualitas dan integritas. “Saat ini, ada kecenderungan media online termasuk media sosial yang banyak menyebarkan hoaks atau berita yang tidak benar, oleh karena itu masyarakat akan beralih ke koran yang kebenaranya melalui etika jurnalistik karena melalui proses keredakturan”,jelas Mas’ud.

Untuk itu, kepada seluruh wartawan jangan khawatir kalau koran akan tergerus digitalisasi, seperti contohnya saat muncul televisi ada ramalan media radio akan gulung tikar, namun pada kenyataanya radio tetap eksis sampai sekarang bahkan dicari karena menyajikan informasi yang aktual dan berkualitas, sambung Mas’ud.

“Sama dengan koran, bahwa ramalan koran akan habis dengan adanya media online tidaklah benar, asalkan media koran bisa mengikuti perkembangan namun tetap menyuguhkan kualitas dan integritas nya”,pungkasnya.

Seperti diketahui media Harian Bangsa sudah berusia 18 tahun dengan menyajikan berita Jawa Timur dengan konsep nasionalis dan religius. (GiN).

Ponorogo – www.madiunraya.com

Mensikapi aksi unjuk rasa yang dilakukan Perkumpulan Pedagang Kaki Lima (Perpek -5) Ponorogo sebagai aksi solidaritas dilarangnya berjualan PKL di sepanjang Jalan Sultan Agung Ponorogo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo menggelar audensi yang menghadirkan perwakilan PKL dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Senin (19/02) di Ruang Banggar DPRD Ponorogo.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Ponorogo, Dr Ali Mufti, Wakil Ketua Miseri Efendi, Anik Suharto, Slamet Haryanto dan juga Komisi B DPRD Ponorogo.

Sementara dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo, diwakili oleh Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Addien Andhanawarih beserta jajarannya.

Wakil Ketua DPRD, Miseri Efendi menyatakan bahwa kegiatan hari ini harus berdasarkan peraturan yang berlaku supaya tidak terjadi debat kusir. “Namun disisi lain kita harus menghargai usaha dari PKL sebagai bentuk pelaksanaan ekonomi kreatif yang telah dicanangkan Presiden Jokowi yang bertujuan mengurangi kemiskinan, sehingga permasalahan yang ada harus kita selesaikan dengan baik supaya itikad baik Pemkab Ponorogo mengatur kenyamanan Kota Ponorogo tidak berbenturan dengan masyarakat untuk mencari nafkah”,urai Miseri Efendi.

Addin Andhanawarih, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Perdakum) Kabupaten Ponorogo menjelaskan bahwa proses penataan dan pemberdayaan PKL sudah berdasarkan Perpres dan Permendagri serta Perda Kabupaten Ponorogo. “Kita sudah sosialisasikan tanggal 21 Oktober 2016, pertemuan audensi yang juga dihadiri Komisi B DPRD Ponorogo, yang intinya kita sudah menyiapkan lahan relokasi di Jalan Menur dan Jalan Suromenggolo yang baru selesai dibangun pada tahun 2018 ini”, papar Addin Andhanawarih.

Kami juga akan menyiapkan beberapa lahan untuk relokasi di Jalan Trunojoyo, Jalan Gajahmada serta menjadi satu di Kampung Reyog, namun karena keterbatasan Dana APBD untuk membangun lahan relokasi maka kita lakukan secara bertahap, jelas Addin Andhanawarih.

“Untuk saat ini, lahan relokasi sudah selesai 100 %, Kedepan kami juga akan mengakomodir keinginan para PKL, karena kami juga berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Timur dan juga Kementerian Perdagangan Ri”,pungkas Addin.

Sementara menurut Ratih, Pengacara PKL, pihaknya menilai lahan yang disiapkan untuk relokasi baru selesai 75%. “Mewakili para PKL, kami ingin untuk diajak berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk penentuan lahan relokasi, jangan sampai keputusan Pemkab justru membuat pendzaliman kepada PKL”,tegas Ratih.

Mensikapi perbedaan yang ada, Wakil Ketua DPRD Ponorogo menyatakan akan ada solusi. “Sehabis ini, kami para pimpinan DPRD Ponorogo akan melakukan sidak, untuk melihat seberapa siap lahan relokasi ditempati, jika sudah 100%, maka PKL harus segera pindah, namun jika belum selesai kita dorong Pemkab menyelesaikan kewajibannya”,ujar Miseri Efendi. (ADV/GiN)

Ponorogo – www.madiunraya.com
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Miseri Effendi, SH, MH meninjau lahan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Senin (19/02/2018)

Didampingi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Perdakum) Kabupaten Ponorogo, Miseri melihat secara langsung lahan relokasi PKL yang berjualan di Jalan Sultan Agung Ponorogo itu.

Lahan relokasi PKL Sultan Agung disiapkan oleh Pemkab Ponorogo di Jalan Baru atau ujung Jalan Menur. Nampak lahan tersebut sudah di kapling, disiapkan listrik, air dan mushola namun para PKL Jalan Sultan Agung tidak mau menempati karena khawatir dagangannya tidak laku. Menurut salah satu pedagang, pihaknya sudah berjualan di Jalan Sultan Agung selama puluhan tahun dan sudah memiliki pelanggan tetap sehingga dirinya khawatir dagangannya sepi karena harus mencari pelanggan dari awal lagi.

Menanggapi keluhan dari para Pedagang Kaki Lima, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Miseri Effendi meminta para PKL untuk bersabar karena masing masing pihak ingin yang terbaik. “Dari sisi Pemerintaj Kabupaten Ponorogo ingin mengatur supaya Jalan Sultan Agun menjadi jalan yang teratur dan tidak semrawut, namun disisi lain para PKL tidak mau kehilangan pelanggan karena disini berbenturan dengan masalah perut maka kita akan mencari solusi terbaik atau win win solution, ” urai Politisi Partai Demokrat tersebut.

Semua keluhan dan aspirasi dari teman-teman PKL akan kita bicarakan dengan teman-teman di Komisi yang selanjutnya akan kita gelar pertemuan dengan Pemkab Ponorogo dalam hal ini Dinas Perdakum, sambung Miseri Effendi.

“Kita berharap, keinginan Eksekutif untuk melakukan pengaturan tidak berbenturan dengan usaha yang dijalankan oleh teman – teman PKL di Jalan Sultan Agung. ” pungkas Miseri Effendi.

Usai melihat langsung lahan relokasi PKL di Jalan Baru, Miseri Efendi ngopi bareng dengan para pedagang kaki lima yang hari ini juga menggelar aksi penolakan relokasi PKL. (adv/yah/gin).

Ponorogo – Portalnews Madiunraya.com
Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo yang membidangi masalah pendidikan pada Selasa siang, (13/02/2018) menggelar hearing atau mendengarkan aspirasi dari Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta Honorer di Kabupaten Ponorogo.

Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo diwakili Eko Priyo Utomo dan Drs Ubahil Islam. Sementara Forum GTT/PTT Kabupaten Ponorogo didampingi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo yang dipimpin langsung oleh Dra Tutut Erliena, M.Pd dan Kabidnya, Purwo.

Dalam hearing tersebut, Forum GTT/PTT mengeluhkan suka dukanya dalam melaksanakan tugas mengajar namun tidak sebanding dengan pendapatan yang didapat, padahal mereka memiliki keluarga yang harus dihidupi. Selain itu, mereka menanyakan tentang SK Bupati tentang penugasan mereka sebagai guru banyak yang belum mendapatkan.

Menanggapi keluhan yang disampaikan, Eko Priyo Utomo menegaskan bahwa DPRD Ponorogo khususnya Komisi D akan selalu memgawal kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo tentang pendidikan. “Memang selama ini nasib GTT/PTT di Ponorogo belum memperoleh penghasilan yang memadai, untuk itu kami akan memperjuangkan supaya penghasilan yang diterima dapat cukup dengan mengajukan anggaran khusus untuk GTT/PTT yang belum diangkat menjadi PNS, ” ujar Eko yang disambut tepuk tangan oleh Forum GTT/PTT Kabupaten Ponorogo.

Kita akui bahwa tanpa GTT/PTT pendidikan di Ponorogo tidak bisa berjalan dengan baik, tetapi disisi lain ada keterbatasan anggaran yang harua berbagi dengan program pembangunan strategis yang lain, sambung Politisi Partai Golkar itu.

“Kita berharap di PAK tahun 2018 atau di anggaran APBD tahun 2019, ada alokasi untuk tunjangan bagi GTT/PTT di Ponorogo yang jumlahnya 2.706 orang ini, ” lanjut Eko.

Termasuk tentang SK Bupati tentang penugasan mengajar bagi GTT/PTT yang menjadi syarat mendapatkan NUPTK untuk pengusulan tunjangan profesi bagi guru, ini nanti kita akan menghadap ke Bupati, urai Eko.

“Kita berharap teman-teman semua untuk tetap bisa tenang, tetap bekerja secara maksimal dan kita di parlemen akan mengusulkan apa yang menjadi harapan bagi teman-teman semua dapat terwujud.” pungkas Eko.

Usai hearing, Forum GTT/PTT Kabupaten Ponorogo berfoto bersama dengan anggota Komisi D DPRD Ponorogo dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. (adv/yah/gin).

Ponorogo – Portalnews Madiunraya.com
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Ponorogo, menerima kunjungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo, Selasa (13/02/2018).

Dalam kesempatan tersebut Ketua MUI Ponorogo Drs.KH.Ansor M. Rusdi didampingi oleh Sekretaris Umum MUI Kab.Ponorogo DR.Ahmad Munir, MA diterima langsung Ketua DPRD Ponorogo, Dr Ali Mufti, S. Ag didampingi unsur pimpinan DPRD Ponorogo yang lainnya.

Dalam keterangannya,Ketua DPRD Ponorogo, Dr Ali Mufti menyampaikan bahwa kunjungan MUI Ponorogo tersebut merupakan kegiatan silaturahmi antar lembaga di Kabupaten Ponorogo. “Ya silaturahmi dan berkoordinasi antar lembaga yang ada untuk sinergitas di Kabupaten Ponorogo, ” ujar Ali Mufti.

Apalagi ini menjelang Pilkada serentak atau Pilgub Jawa Timur, kita membahas hal-hal kekinian yang terjadi di kota reyog tercinta, sambung Ali Mufti.

“Dengan kegiatan ini kita berharap supaya masyarakat Ponorogo tetap kondusif dalam menghadapi Pemilihan Gubernur Jawa Timur secara langsung nanti, beda pilihan adalah biasa didalam demokrasi, dan perbedaan bukan alasan untuk melakukan perpecahan.” pungkas Ketua DPRD Ponorogo. (adv/yah/gin).

Ponorogo – Portalnews Madiunraya.com
Mewakili unsur pimpinan DPRD Ponorogo, Anik Suharto menghadiri malam pisah sambut Komandan Distrik Militer (Dandim) 0802/Ponorogo di Rumah Dinas Bupati Ponorogo atau Pringgitan pada Sabtu (10/02/2018).

Bersama dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Ponorogo, Anik Suharto melepas Letkol (Inf) Slamet Sarjianto SE yang merupakan Dandim 0802/Ponorogo yang lama dan menyambut kedatangan Letkol (Inf) Made Sandi Agusto sebagai Komandan Kodim 0802/Ponorogo yang baru.

Dalam keterangannya,Anik Suharto mengucapkan selamat bertugas ditempat yang baru kepada Letkol Slamet Sarjianto. “Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Ponorogo, saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin selama ini, semoga sukses ditempat yang baru, ” ujar Politisi Partai Gerindra tersebut.

Anik menambahkan bahwa atas kerja sama yang baik selama ini, Kabupaten Ponorogo dapat kondusif dalam melakukan proses pembangunan. “Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Letkol (Inf) Made Sandi Agusto, sebagai Dandim Ponorogo yang baru, semoga koordinasi yang telah terjalin dengan baik dapat terus terjaga sehingga Ponorogo tetap kondusif menuju daerah yang dicita-citakan, ” ucap Anik Suharto.

Sebelumnya telah dilaksanakan serah terima estafet kepemimpinan di Kodim 0802/Ponorogo. (adv/yah/gin).

Ponorogo – www.madiunraya.com

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Dapil VII Jawa Timur, Edhie Baskoro Yudhoyono memiliki kepedulian terhadap pekembangan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Hal tersebut terlihat dari kunjungan Tim EBY atau yang lebih dikenal dengan Griya Aspirasi EBY Kabupaten Ponorogo ke Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo, untuk melihat secara langsung proses pembuatan batik ciprat di desa tersebut, Rabu (07/02).

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Pers tahun 2018, selain mengunjungi UKM khas Ponorogo batik ciprat Karangpatihan tersebut, Tim EBY Ponorogo juga mengajak jurnalis yang ada di Kabupaten Ponorogo untuk berwisata di Gunung Beruk di desa setempat.


Menurut Koordinator Kabupaten (Korkab) EBY Ponorogo, Masrul Hidayat, kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian Mas Ibas kepada masyarakat di Ponorogo. “Apalagi UKM Batik Ciprat Karangpatihan ini merupakan binaa PIA (Persaudaraan Isteri Anggota) Fraksi Partai Demokrat DPR RI”,ujar Masrul.

Harapan kami, batik Ciprat Khas Karangpatihan ini dapat berkembang dengan baik dan memberdayakan masyarakat di Desa Karangpatihan, apalagi yang membuat batik ciprat ini adalah tuna grahita yang beberapa waktu lalu terpinggirkan, sambung Masrul.

“Untuk itu, kita meminta peran jurnalis, bertepatan di hari Pers Nasional ini, untuk selalu membantu memberitakan atau mempromosikan wisata, produk UKM dan potensi yang ada di Kabupaten Ponorogo”,lanjut Masrul.

Mas Ibas juga berpesan, Pers harus mengkabarkan berita yang berimbang sehingga informasi yang tersajikan benar benar akurat, pungkas Masrul Hidayat. (GiN)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.