Ponorogo – Portalnews Madiun Raya

Realokasi dan Refocusing percepatan dan penanganan Covid 19 di Kabupaten Ponorogo menelan anggaran 31,5 Milyar.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto usai memimpin Rapat Paripurna DPRD Ponorogo, Senin (20/04).

Menurut Sunarto, pihaknya akan fokus bersama dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk mengatasi Covid 19 secara maksimal termasuk dengan dampak sosialnya. “Setelah melakukan Realokasi dan Refocusing, ketemu angka 31, sekian Milyar, untuk penanganan Covid 19 di Kabupaten Ponorogo,” ujar Ketua DPRD Ponorogo.

Dari angka itu, jelas Ketua DPRD Ponorogo, pihaknya juga melakukan realokasi dan Refocusing anggaran. “Kita merealokasi perjalanan Dinas DPRD Ponorogo dan Sekretariat DPRD, senilai 3,2 Milyar dan anggaran itu dialihkan untuk penanganan Covid 19 di Kabupaten Ponorogo, ” Jelas  Sunarto.

Selanjutnya, kata Sunarto, pihaknya juga akan ikut mengawasi distribusi penyaluran bantuan sosial akibat Pandemi Covid 19. “Kita semua berharap, seluruh warga Ponorogo yang berhak mendapatkan bantuan sosial dipastikan menerima hal itu, kita dari DPRD akan melakukan pengawasan semaksimal mungkin agar anggaran realokasi dan refocusing dapat tepat sasaran. ” Pungkas Sunarto. (Adv/Yah/Gin).

Peliput : Yahya Ali Rahmawan

Penyunting : Agin Wijaya

Ponorogo – Portalnews Madiun Raya

Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan membantu masyarakat Ponorogo yang terdampak langsung dari adanya wabah Covid 19.

Hal itu disampaikan oleh Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Ponorogo, Rabu (15/04).

Menurut Bupati, pihaknya akan memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat Ponorogo yang sampai dengan saat ini belum tersentuh bantuan sosial dari pemerintah secara langsung. “Diantaranya adalah penjual cilok yang tidak bisa jualan karena sekolah libur, PKL yang tidak bisa berjualan karena adanya social distancing dan masyarakat lain yang belum menerima bantuan sosial dari pemerintah, ” Ucap Bupati Ipong Muchlissoni.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Ponorogo menyiapkan anggaran 9 milyar untuk hal tersebut. “Rinciannya adalah Rp 200 ribu untuk 15.000 kepala keluarga selama 3 bulan untuk bulan April, Mei dan Juni, selanjutnya akan kita evaluasi lagi, ” Lanjut Bupati Ponorogo.

Saat ini, kata Bupati Ponorogo, pihaknya masih melakukan verifikasi dengan melibatkan Kepala Desa dan instansi terkait penerima bantuan tersebut. “Sudah kita verifikasi kurang lebih 7000 an, dan kita pastikan mulai bulan April ini sudah mulai kita berikan. ” Pungkas Bupati Ipong Muchlissoni. (Yah).

Peliput : Yahya Ali Rahmawan

Redaktur : Agin Wijaya

Ponorogo – Portalnews Madiun Raya

Sebagai dampak merebaknya wabah Covid 19 di Kabupaten Ponorogo membuat ribuan calon TKI atau yang sekarang disebut Pekerja Migran Indonesia dari Ponorogo batal berangkat.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Ponorogo, HM Bedianto saat ditemui Portalnews Madiun Raya.

Menurut Ibed, panggilan akrabnya, ribuan calon PMI asal Ponorogo terpaksa batal berangkat karena dampak wabah Covid 19. “Sebanyak 28 Balai Latihan Kerja (BLK) ke luar negeri juga harus tutup untuk menghindari wabah Covid 19 ini,” Ucap Ibed.

Lebih lanjut Ibed menjelaskan bahwa PMI asal Ponorogo sangat banyak. “Saat ini kurang lebih Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Ponorogo yang prosedural atau Legal, berjumlah kurang lebih 40.000 orang dan setiap tahun kita juga terus memberangkatkan ribuan PMI melalui BLK yang ada di Ponorogo, namun untuk saat ini kita stop karena ada wabah Corona,” Lanjut Ibed.

Ibed berharap semua pihak dapat mengerti dengan kondisi saat ini. “Saat ini nyawa dan kesehatan lebih penting dari apapun, untuk itu saya berharap semua pihak dapat mengerti dan paham, semua serba sulit namun kita harus tetap optimis.” Kata HM Bedianto.  

Untuk kepulangan PMI dari luar negeri, Ibed menjelaskan bahwa selama bulan Maret 2020 sebanyak 255 PMI pulang ke Ponorogo, “Mereka menjalani protokol kesehatan yang ketat, mulai dari kepulangan dari negara tempat mereka bekerja, lalu di Juanda, mereka diperiksa secara ketat dan diisolasi selama 14 hari, sampai di Ponorogo mereka terus diawasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, namun sejak April, 12 negara menutup akses penerbangan mereka ke Indonesia, Disnaker Ponorogo terus melakukan pemantauan kepada mereka.”Pungkas Ibed. (Yah)

Ponorogo – Portalnews Madiun Raya

Satu lagi warga Ponorogo yang dinyatakan positif terjangkit Covid 19. Dengan demikian, total penderita Corona di Ponorogo menjadi 6 orang.

Dalam keterangan persnya, Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, Jum’at (10/4/2020)  mengumumkan pasien terinfeksi virus corona di Kabupaten Ponorogo bertambah satu orang. “Tambahan satu orang ini dari cluster Sukolilo, dengan tambahnya satu orang ini, jumlah pasien positif corona di Ponorogo ada enam orang,” Ucap Bupati Ipong Muchlissoni.

Lebih lanjut Bupati Ponorogo menyampaikan tambahan 1 orang yang positif Corona tersebut membuat pihaknya segera tracing kepada siapa saja yang berkontak langsung dengan pasien dari cluster Sukolilo. “Ada 9 orang dari Ponorogo yang ikut pelatihan haji di Sukolilo, dengan rincian 5 orang tidak ada gejala atau reaktif, 4 orang positif,”Lanjut Bupati Ipong Muchlissoni.

Menurut Bupati, hasil tracking yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo di temukan 71 orang. “Yang 2 orang dinyatakan positif, dan sisanya 69 orang yang reaktif,”jelas Bupati Ipong Muchlissoni.

Dari 69 orang yang reaktif dari hasil rapid test pertama yang dilakukan Pemkab, Senin besok akan lakukan rapid test kembali kepada 69 orang.“Kami akan lakukan rapid test ulang kepada 69 orang tersebut besok Senin,” jelasnya.

Bupati juga menyampaikan kabar gembira bahwa 6 pasien positif tersebut sudah mulai membaik, dan sudah ada yang tidak memakai infus. Bahkan pasien berswafoto atas kondisinya kepada Bupati Ipong dan terlihat wajahnya yang cerah dan gembira.

“Mereka sudah membaik tidak seperti 2 minggu lalu, mereka juga Whatshaap saya dan mengabarkan kondisinya semakin membaik dan ceria.”Pungkas Bupati Ipong Muchlissoni. (Yah/Gin)

Kota Madiun – Portalnews Madiun Raya

Masa pantau bagi Orang Dengan Resiko (ODR) di Kota Madiun dapat diselesaikan satu persatu, mereka dinyatakan tidak sakit dan lolos pantau.

Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Kota Madiun, Noor Aflah.

Menurut Noor Aflah, hingga Senin (06/04/2020) ini, sebanyak 42 ODR yang telah usai pemantaun. Artinya, mereka telah melaksanakan masa isolasi secara mandiri selama 14 hari dan tidak sakit. “Di Kota Madiun terdapat 371 ODR sampai saat ini. Dengan 42 ODR yang lolos pantau berarti masih terdapat 329 lainnya yang masih menjalani masa pemantauan,” Ucap Noor.

Besaran jumlah ODR itu tak terlepas dari banyaknya warga di perantauan yang pulang. “Setidaknya, terdapat 38 ODR baru saat ini. Padahal, warga di perantauan diminta untuk tidak pulang sementara waktu. Apalagi, mereka dari zona merah. Tak heran, mereka yang pulang wajib menerapkan isolasi mandiri di rumah dan terus dipantau selama dua pekan,” Lanjut Noor Aflah.

Jika tidak, jelas Noor, Pemkot Madiun juga menyiapkan sejumlah gedung sekolah sebagai tempat isolasi. “Setidaknya terdapat 13 sekolah yang ditunjuk sebagai tempat isolasi. Ke-13 sekolah itu tersebar di tiga kecamatan. Pemanfaatan gedung sekolah itu merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur Jawa Timur tentang kesiapan sekolah sebagai tempat karantina mandiri bagi para pemudik,” Jelas Noor Aflah.

‘Mungkin mereka tidak sakit, tetapi menurut Noor, pihaknya akan terus melakukan pemantauan. “Makanya, pihak keluarga harus melapor kalau ada anggota keluarganya yang pulang dari luar daerah,’’ kata ujar Noor Aflah.

Kabar baik juga datang dari warga berstatus Orang Dalam Pengawasan (ODP). “Dua dari 37 ODP di Kota Madiun juga dinyatakan sembuh. Berbeda dengan ODR, ODP merupakan warga yang memiliki riwayat dari daerah zona merah yang memiliki gejala demam, batuk, maupun pilek. Mereka sudah mendapatkan penanganan dan wajib melaksanakan isolasi secara mandiri. Sedang, PDP di Kota Madiun tidak mengalami penambahan dan sudah terkonfirmasi negatif kesemuanya,” Ungkap Noor.

Kota Madiun tercatat ada delapan yang PDP dan sudah terkonfirmasi negatif. “Artinya, mereka memiliki gejala tetapi bukan Korona,’’ imbuhnya.

Aflah meminta masyarakat untuk diperantauan untuk menahan diri tidak pulang sementara waktu. Itu sesuai arahan walikota dan anjuran pemerintah pusat. Warga di perantauan cukup mengikuti instruksi penanganan Covid-19 di daerah masing-masing. Jika itu dilakukan, paling tidak sudah turut membantu pemerintah dan tim gugus tugas penanggulangan Covid-19 di daerah masing-masing. Sebab, kebanyakan di daerah keterbatasan petugas untuk melakukan pemantauan selama 14 hari tersebut.

‘’Untuk di Kota Madiun, sudah melibatkan kader kesehatan di tiap-tiap kelurahan. Tetapi tentu jumlahnya terbatas. Sedang, ODR terus bertambah. Padahal mereka harus terus dipantau,’’ Pungkas Noor Aflah. (Yah/Gin)

Peliput : Yahya Ali Rahmawan

Penyunting : Agin Wijaya

Ponorogo – Portalnews Madiun Raya

Untuk mengatasi dampak sosial akibat merebaknya wabah Covid 19 di Ponorogo, Pemerintah Kabupaten akan memberikan bantuan sembako kepada masyarakat selama 3 bulan kedepan.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, S,Pd usai mengikuti rapat penanganan dampak sosial Covid 19 di Pringgitan, Ahad (05/04/2020).

Menurut Kang Narto, panggilan akrabnya, Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan memberikan bantuan sembako selama 3 bulan setara 200 ribu rupiah. “Itu akan dimulai pada bulan April ini dan setelah 3 bulan akan di evaluasi lagi,” ucap Kang Narto.

Kepada siapa bantuan itu akan diberikan, Kang Narto menjelaskan bahwa bantuan akan diberikan kepada masyarakat terdampak yang belum menerima bantuan berbentuk apapun dari pemerintah. “Untuk kriterianya apakah pengusaha UMKM, tukang becak,tukang parkir, Pedagang Kaki Lima di jalan protokol dan sebagainya, semua akan dirumuskan oleh tim,” Lanjut Kang Narto.

Selain itu, jelas Kang Narto, Pemkab Ponorogo akan menambah jumlah bantuan BPNTD dari 150 ribu per bulan menjadi 200 ribu per bulan. “Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) akan kita naikkan dari 150 ribu perbulan menjadi 200 ribu perbulan,” Jelas Politisi Partai Nasdem itu.

Untuk pengadaan terutama beras, kata Kang Narto akan dibeli hasil petani lokal melalui LPG, Bumdesa atau Poktan.”Kita beli produk lokal agar para petani kita mendapatkan pemasukan, kemudian untuk pendataan masyarakat yang berhak menerima akan dilakukan melalui RT atau satuan kerja masing-maing termasuk akan melibatkan wartawan,”ujar Kang Narto.

Diakhir keterangannya, Kang Narto menyampaikan bahwa khusus bulan April bantuan akan diberikan berupa uang tunai. “Sedangkan untuk bulan berikutnya berupa barang. Harapan kita, masyarakat Ponorogo tetap tenang dan tidak panik, apalagi semua kebutuhan pokok tersedia.” Pungkas Kang Narto.

Rapat penanganan dampak sosial Covid 19 itu dipimpin oleh Bupati Ponorogo sebagai ketua pengarah satgas dan  dihadiri pula oleh Wabup, Ketua DPRD, Sekda , semua kepala OPD, semua camat, dan para Kabag yang terkait.

Perlu diketahui, Pemkab Ponorogo mengalokasikan 10,5 milyar untuk menghadapi Covid 19. (Yah/Gin)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.