Madiun Raya

Reporter : Tatang Dahono

Trenggalek – Portal Madiun raya
Supriadi 73 Th warga RT 11/ RW 04 Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, kabupaten Trenggalek, tetangga dekat Emil Dardak calon Wakil Gubernur Jawa Timur, yang berpasangan dengan Kofifah Endar Parawansa, lebih mantap memilih Mbak Puti, daripada memilih tetangganya sendiri.

Menurut Supriyadi (2/4) tetangga Emil yang berada disebelah barat rumahnya, setelah mendengar dan ada kabar jika cucu mendiang Bung Karno berada di Rumah mantan Bupati Mulyadi, yang berada di sebelah timur rumah Emil, Supriyadi yang sudah uzur ini langsung mendatangi rumah Mulyadi yang jaraknya sekitar 14 M dari kediamannya.

Setelah sampai di rumah mantan bupati, pengagum berat Bung Karno ini langsung menemui cucu sang proklamator Puti Guntur Soekarnoputra, untuk memberikan dukungan atas pencalonan Mbak Puti, sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, yang berpasangan dengan Gus Ipul, pasangan nomer 2.

Ditambahkan, sebagai pengagum berat Bung Karno sejak masih muda dulu sampai sekarang, Supriyadi selalu memasang foto foto Bung Karno sang Proklamator di kediamanya.

Setelah puas berbincang bincang dengan cucu Bung Karno, Supriyadi yang masih energik ini langsung meminta foto bersama dengan calon Wakil Gubernur Jawa Timur nomer 2 Puti Guntur Soekarno Putra, sambil tertawa lepas mengacung kan salam dua jari.

Lebih lanjut Supriyadi yang didampingi oleh istrinya, dengan mata yang berbinar-binar menceritakan dirinya pada saat masih muda dulu, yang juga anak seorang bupati.

Kekagumanya pada Bung Karno sampai saat ini tidak pernah luntur dan tetap sebagai pengagum berat sang proklamator bangsa,” ungkapnya.

Namun entah karena apa atau kebetulan, tetangga Emil Dardak yang berada di sebelah timur kediamannya, yang juga mantan bupati Trenggalek, lebih mantap memilih Puti Guntur Soekarno Putra pasangan nomer urut 2.

Jadi ironis memang, tetangga Emil yang berada di sebelah timur dan di sebelah barat rumahnya lebih mantap, memilih dan mendukung cucu sang proklamator bangsa, Puti Guntur Soekarno Putro. Dari pada memilih Emil yang tetangganya sendiri, yang nota bene sebagai calon wakil Gubernur Jawa Timur yang mendampingi Kofifah Endar Parawansa.

Sementara itu Puti Guntur Soekarnoputra mengatakan,” kedatanganya ke sini untuk bersilahturahmi dengan warga RT 11 dan RT 12, Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek. Untuk memperkenalkan diri dan minta doa restu kepada masyarakat. Karena Gus Ipul – dan saya, mempunyai niat untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur.

Ditambahkan kedatangan ke kabupaten penghasil makanan khas tempe kripik ini, untuk melaksanakan sosialisasi kampanye untuk menyapa warga Trenggalek, karena pepatah ” mengatakan, tak kenal maka tak sayang”, urainya.

Jika Gus Ipul sudah dikenal oleh masyarakat Trenggalek saya masih belum, maka mulai pagi sampai dengan sore nanti, saya akan berjalan dari titik ke titik ditemani oleh Gus Ipin dan Pak Mulyadi.
Karena itu kepada ibu ibu sebagai sesama perempuan, saya minta doa dan dukungannya, mudah mudahan saya berdua diridhoi oleh allah,”pungkasnya.(Ono/gin)

Ponorogo – Portalnews www.madiunraya.com
Menjelang masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, dimana Kabupaten Ponorogo akan mengikuti Pemilihan Gubernur (Pilgub) pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ponorogo dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ponorogo di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo, Selasa (03/04/2018).

Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Anik Suharto, S.Sos, rapat koordinasi tersebut dihadiri puluhan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, KPU dan Bawaslu Ponorogo. Selain membahas tentang kampanye Pilgub Jawa Timur 2018, rapat koordinasi tersebut juga membahas aturan tentang ijin saat mengikuti kampanye bagi pejabat politis seperti Bupati, Wakil Bupati serta Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Ponorogo.

Anik Suharto berharap semua peraturan tentang kampanye sudah tersosialisasikan dengan baik.”Sehingga nantinya tidak ada pelanggaran dalam kampanye Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018,” harap Anik Suharto.

Anik juga berharap dalam pelaksanaan kampanye dan tahapan dalam pemilihan gubernur Jawa Timur nantinya dapat berjalan dengan baik, jujur dan sesuai asa Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia atau yang lebih dikenal dengan istilah Luber. “Semoga seluruh masyarakat di Ponorogo dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan mampu menghasilkan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang benar benar dikehendaki oleh masyarakat,” ucap Anik Suharto.

Selain itu, peran KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus benar-benar dapat mengakomodir semua warga di Ponorogo dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik, sambung Anik.

“Bawaslu juga harus bekerja secara maksimal dalam melakukan pengawasan supaya jalannya pesta demokrasi dapat berjalan dengan baik tanpa ada pelanggaran dan intimidasi yang menciderai proses demokrasi.” pungkas Anik Suharto.

Beberapa interupsi dan saran dari para anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tentang kampanye dan Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018 dijawab dengan baik oleh Komisioner KPU dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ponorogo. (adv/yah/gin)

Ponorogo _ Portalnews www.madiunraya.com
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo, Anik Suharto, S.Sos menghadiri Deklarasi Anti Hoak dan Ujaran Kebencian di Mapolres Ponorogo, Senin (02/04/2018).
Bersama dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Ponorogo, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Ponorogo, Anik Suharto sepakat bahwa ujaran kebencian dan penyebaran hoak menjadi musuh utama bangsa Indonesia saat ini.

“Untuk itu saya mendukung kegiatan Deklarasi Anti Hoak dan Ujaran Kebencian supaya hoak dan ujaran kebencian dapat berkurang, khususnya di Kabupaten Ponorogo, apalagi menjelang Pilkada serentak atau Pemilihan Gubernur di Jawa Timur hoak dan ujaran kebencian banyak beredar di masyarakat utamanya di media-media sosial,” ucap Anik Suharto.

Kita berharap, dengan kegiatan ini para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan jajaran Forkopimda dapat meneruskan kepada masyarakat di bawah untuk menghindari hoak dan ujaran kebencian, apalagi Undang – undang ITE sudah mulai diterapkan. Jangan sampai kita menjadi penyebar kebencian dan hoak karena sanksi pidana sudah menunggu, sambung Politisi Partai Gerindra tersebut.

“Kita juga menghimbau kepada para peserta Pilkada, baik itu calon, partai pengusung, tim sukses, relawan harus menjadi motor dalam melakukan kampanye yang konstruktif yaitu menghindari penyebaran hoak atau berita tidak benar dan ujaran kebencian, selain itu hendaknya masyarakat harus bisa lebih cerdas yang artinya jangan gampang percaya dengan berita viral yang belum tentu kebenarannya, jadi harus benar-benar di sharing sebelum menyebarkan kembali berita itu.” Pungkas Anik Suharto.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kapolres AKBP Radiant, Wakapolres, Ketua Pengadilan Negeri, Kajari Ponorogo, Kasdim Ponorogo dan puluhan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Ponorogo. (adv/yah/gin)

Ponorogo – Portalnews www.madiunraya.com
Terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo, terhadap Hari Sumarsono (Kades Ngunut), Alwy Febrianto (Sekretaris Desa Ngunut) dan Fajar Sodiq (Pokmas) berbuntut panjang. Ratusan kepala desa (kades) di Ponorogo melakukan aksi demo di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo, Senin(02/04/2018).

Ratusan kepala desa itu merasa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak ada sosialisasi dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait mekanisme teknis pelaksanaan program PTSL berikut biaya yang di keluarkan masyarakat. Pada aksi demo tersebut para kepala desa menuntut untuk sosialisai terkait program PTSL ke Desa.

Untuk itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Slamet Haryanto didampingi anggota Komisi A DPRD Ponorogo, Rahmat Taufik dan Mursjid Hidayat secara langsung menemui ratusan peserta aksi solidaritas Kepala Desa se Ponorogo tersebut.

Dalam orasinya, Rahmat Taufik meminta masa yang notabene adalah para Kepala Desa untuk tetap tenang dan sabar, karena pihaknya (DPRD Ponorogo) akan mendesak BPN dan Kejari Ponorogo untuk duduk bersama dengan Legislatif dan perwakilan Kepala Desa membahas persoalan yang terjadi. “Saya meminta, saudara-saudara sekalian untuk tetap tenang dan persoalan yang ada akan kita bicarakan secara musyawarah untuk mufakat,” ucap Rahmat Taufik.

Jika nanti dalam hearing BPN Ponorogo belum melakukan sosialisai tentang PTSL, kita juga mendukung tuntutan saudara-saudara sekalian untuk membebaskan Kepala Desa Ngunut, dan 2 orang jajarannya dalam program PTSL ini, sambung Rahmat Taufik yang disambut gembira oleh peserta aksi solidaritas tersebut.

“Kita meminta kepada pihak terkait untuk tidak secara sepihak melakukan tindakan yang dapat merugikan kita semua, seperti program PTSL ini, apabila diboikot oleh seluruh Kepala Desa maka program strategis yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tidak akan berjalan dengan baik, untuk itu, mari kita duduk bersama dan mencari solusi yang terbaik.” Pungkas Rahmat Taufik.

Diberitakan sebelumnya bahwa oknum perangkat dan kepala desa Ngunut terjerat hukum akibat dugaan melakukan pungutan liar (pungli) program PTSL. Kasus ini terjadi karena kuranganya sosialisasi terhadap kepala desa maupun perangkat tentang biaya administrasi yang sudah ditetapkan di dalam SKB 3 Menteri. (adv/yah/gin)

Ponorogo – Portalnews Madiunraya.com

Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 di Gedung Sasana Praja, Rabu (28/3).

Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan dari Bappeda Provinsi Jawa Timur, perwakilan DPRD Kabupaten Ponorogo, perwakilan BAKORWIL I Madiun, pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, tokoh agama, organisasi masyarakat dan dari kalangan perguruan tinggi di Ponorogo.

Wakil Ketua DPRD Ponorogo, H. Slamet Haryanto menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD dalam kegiatan tersebut.

Slamet Haryanto memberikan catatan tentang pemerintahan, pembangunan dan pengembangan ekonomi kemasyarakatan.

Dalam sambutannya, H. Slamet Haryanto mengatakan bahwa fokus pembangunan yang akan dilakukan di Kabupaten Ponorogo harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019 yang ditetapkan. “Saya mendukung rencana strategis Pemkab Ponorogo dalam mewujudkan visi dan misinya terutama dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Ponorogo”, ucap Slamet.

Anggaran belanja yang mencapai 50 persen dari total APBD harus dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan maksimal, utamanya infrastruktur jalan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat Ponorogo, sambung Slamet Haryanto.

“Selain itu, Pemkab Ponorogo harus membuat terobosan untuk memunculkan kebijakan yang mendorong tumbuhnya pengusaha di Ponorogo sehingga menumbuhkan perekonomian di Ponorogo,”lanjut Slamet Haryanto.

Sementara dalam sambutannya, Bupati Ipong Muchlissoni menyampaikan bahwa rencana Pemkab Ponorogo di tahun 2019 adalah mengembangkan secara maksimal bidang pariwisata yang berbasis kepada alam, budaya, religi, dan agro industry infrastruktur. “Jadi pokok-pokok pikiran atau visi misi prioritas pembangunan kita didalam APBD tahun 2019 adalah pengembangan pariwisata dengan mengutamakan tempat wisata yang benar-benar bisa dikembangkan secara maksimal, seperti Desa Ponggok di Klaten yang mengalami lompatan pendapatan desa secara luar biasa karena pengelolaan yang baik,” ungkapnya.

Selain itu, Bupati Ipong berpesan supaya event tahunan grebeg suro bisa mendatangkan turis domestik dan mancanegara sehingga bisa meningkatkan perekonomian, sehingga diperlukan rencana yang matang dalam menyelenggarakannya, sambung Bupati Ipong.

“Untuk itu dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah yang di mulai dengan Musrenbang ini tetap berdasarkan kepada tujuan utama hadirnya sebuah pemerintah daerah yaitu kesejahteraan masyarakat, semua keinginan kita diatas dapat berjalan apabila infrastruktur yang ada bisa dibangun dengan baik dan maksimal”.jelas Bupati Ipong.

Anggaran belanja yang mencapai 50 persen dari total APBD harus dimanfaatkan sedemikian rupa dengan mengurangi kegiatan yang tidak begitu penting, perjalanan dinas dan bimtek. “Anggaran yang terbatas harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan yang tidak terbatas”, pungkas Bupati Ipong. (ADV/Yah/Gin)

Ponorogo – Portalnews Madiunraya.com
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Ponorogo menghadiri pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Ponorogo di Pendopo Agung Kabupaten Ponorogo, Rabu (28/03/2018).

Miseri Effendi, SH MH, Anik Suharto, S.Sos dan Slamet Haryanto mengikuti pisah sambut Suwandi yang digantikan Hilman Azazi, SH MM menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Ponorogo yang baru.
dalam keterangannya, Wakil Ketua DPRD Ponorogo, H. Miseri Effendi, SH MH mengucapkan selamat atas pisah sambut di Kejaksaan Negeri Ponorogo tersebut. “Selamat datang di bumi reyog kami sampaikan kepada Bapak Hilman Azazi, selamat bertugas dan mengemban amanah menegakkan hukum di Ponorogo, semoga dengan kehadirannya, Kejari Ponorogo mampu mengusut tuntas pelanggaran hukum di Ponorogo,” ucap Miseri.

Yang kedua, kami atas nama pimpinan DPRD Ponorogo mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suwandi yang telah bekerja dengan baik selama di Ponorogo ini. Kemudian kami mengucapkan selamat bertugas ditempat yang baru, semoga sukses dan diberikan kesehatan dan keselamatan, sambung Ketua DPC Partai Demokrat tersebut.

“Kita berharap banyak kepada pimpinan Kejaksaan Negeri Ponorogo yang baru untuk menegakkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku supaya rasa keadilan di Ponorogo dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, selain itu kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo untuk bersama-sama berkolaborasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang lain dalam menciptakan kondusifitas di Bumi Reyog Ponorogo.” pungkas Miseri Effendi.

Usai mengikuti ceremoni kegiatan, pimpinan DPRD Ponorogo bersalam-salaman dengan Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo yang baru dan mengucapkan selamat jalan kepada Suwandi yang akan bertugas di tempat yang baru. (adv/yah/gin).

Ponorogo – Portal Madiun Raya
Tidak hanya pegawai kantoran yang memiliki shift jam kerja. Maling motor pun memiliki sift dalam menjalankan aksinya.

Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Ponorogo, AKBP Radiant dalam Pers Release di Mapolres Ponorogo. “Dalam beroperasi mereka ada 2 sift yaitu sift pagi jam 06.00 – 18.00 dan sift malam, jam 18.00 – 06.00, dan mereka beroperasi di lintas wilayah, saat ini yang sift malam sudah kami tangkap, sedangkan sift pagi masih menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO)”, ujar Kapolres Ponorogo, Senin (26/03).

Untuk sift malam, kita berhasil menangkap IM, warga Pulung, Ponorogo, EN warga Kecamatan Ponorogo, AAS warga Pulung dan PM warga Paju, Ponorogo, dan kita juga mengamankan 9 unit sepeda motor sebagai barang bukti, urai Kapolres Ponorogo.

“Sementara TTG warga Madiun, WL warga Magetan, dan KT warga Malang masih menjadi DPO”,jelas AKBP Radiant.

Kita akan terus melakukan penyelidikan karena diduga para pelaku mencuri di banyak tempat dan wilayah termasuk pencurian mobil, lanjut Kapolres.

“Para pelaku disangka melanggar pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara”,pungkas AKBP Radian. (GiN)

Pasuruan – Portal Madiun Raya
Direktur Utama dan pemilik media koran Harian Bangsa serta media www.bangsaonline.com, E.M Mas’ud Adnan menyatakan bahwa media cetak atau koran akan tetap bertahan ditengah gempuran atau persaingan dengan media online.

Hal tersebut disampaikan oleh Mas’ud Adnan saat rapat kerja tahunan media Harian Bangsa se Jawa Timur di Tretes, Pasuruan, Jum’at (16/03).

Menurut Mas’ud, koran akan tetap bertahan apabila memiliki kualitas dan integritas. “Saat ini, ada kecenderungan media online termasuk media sosial yang banyak menyebarkan hoaks atau berita yang tidak benar, oleh karena itu masyarakat akan beralih ke koran yang kebenaranya melalui etika jurnalistik karena melalui proses keredakturan”,jelas Mas’ud.

Untuk itu, kepada seluruh wartawan jangan khawatir kalau koran akan tergerus digitalisasi, seperti contohnya saat muncul televisi ada ramalan media radio akan gulung tikar, namun pada kenyataanya radio tetap eksis sampai sekarang bahkan dicari karena menyajikan informasi yang aktual dan berkualitas, sambung Mas’ud.

“Sama dengan koran, bahwa ramalan koran akan habis dengan adanya media online tidaklah benar, asalkan media koran bisa mengikuti perkembangan namun tetap menyuguhkan kualitas dan integritas nya”,pungkasnya.

Seperti diketahui media Harian Bangsa sudah berusia 18 tahun dengan menyajikan berita Jawa Timur dengan konsep nasionalis dan religius. (GiN).

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.