Pacitan, MADIUNRAYA.com
Video seorang Guru berinisial P di salah satu SD Negeri di Kabupaten Pacitan memantik reaksi keras dari Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Pacitan.
Video yang diunggah di akun TikTok @zerolifeme itu Viral setelah mengkritisi aksi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melakukan aksi unjuk rasa ke Jakarta.
“Terus terang saya tidak respek terhadap apa yang dilakukan oleh para perangkat di Gedung DPR RI itu. Ketika anda sebagai Perangkat Desa demo, tapi yang anda demokan, yang anda protes adalah kebijakan pemerintah mengenai lama jabatan anda sebagai seorang perangkat desa, itu menunjukkan betapa buruknya mental anda sebagai perangkat desa,” ucapnya.
P juga menyebut bahwa aksi yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa hanya memperjuangkan nasibnya sendiri.
“Tugas utama Perangkat Desa adalah mengabdi masyarakat. Bukan untuk memperjuangkan nasibnya sendiri. Hari ini jika ada semua mundur dari perangkat desa maka akan banyak yang akan menggantikan,” terangnya.
Dalam videonya, P mengatakan jika yang didemokan adalah soal pemerataan pembangunan dan pembangunan di desanya itu aksi yang baik.
“Namun jika yang dipertontonkan adalah permintaan perpanjangan jabatan, hal itu berarti mental anda sangat buruk. Apalagi mengancam kepada partai, anda ini siapa ?,” jelasnya.
Dengan viralnya video yang diunggah itu, membuat para Kepala Desa di Pacitan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pacitan menggelar Audensi di Aula Bakesbangpol Kabupaten Pacitan, Senin (30/01/2023).
Ketua FKKD Pacitan, Muhammad Mursid menanggapi viralnya video itu lalu menjelaskan bahwa aksi yang dilakukan oleh para Kepala Desa se Indonesia itu merupakan aksi resmi.
“Kami menghadap Bupati dan aksi itu sudah diberikan ijin oleh Kapolri. Ini aksi yang resmi,” jelasnya.
Lebih lanjut Mbah Mursid, panggilan akrabnya menyampaikan bahwa usulan perpanjangan masa jabatan Kades menjadi 9 tahun dan paling lama dua periode.
“Ini yang saya alami bahwa perpolitikan di desa sangatlah keras. Bahkan di beberapa tempat terjadi aksi kekerasan. Ini adalah alasan utama bagi kami agar Pilkades digelar serentak setiap sembilan tahun dengan tujuan meminimalkan gesekan yang terjadi di masyarakat,” urainya.
Mursid juga mengatakan bahwa pelayanan kepada masyarakat dilakukan selama 24 jam sehari.
“Kami juga berupaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun pemberian bantuan juga dilakukan berdasar petunjuk dari Peraturan Pemerintah dan peraturan yang berlaku.”Tutup Mursid. (yah/gin).
Peliput : Yahya Ali Rahmawan
Pennyunting : Agin Wijaya
