Kota Madiun – Portalnews Madiun Raya
Pemerintah pusat kembali menggelar rapat melalui video conference bersama gubernur dan bupati/walikota di seluruh Indonesia, Kamis (30/4). Yakni, dengan agenda pembukaan musyawarah rencana pembangunan tingkat nasional 2020 rencana kerja pemerintah 2021.
Menanggapi materi yang disampaikan oleh narasumber pemerintah pusat terkait kegiatan tersebut, Walikota Madiun Maidi pun mulai menyusun skema penggunaan APBD Kota Madiun pada 2021.
‘’Apapun kebijakan Nasional, kita menyesuaikan. Termasuk di musrenbangnas ini. Program dari pemerintah pusat kita breakdown sebagian untuk menjadi program daerah,’’ tuturnya saat diwawancarai setelah kegiatan tersebut.
Menurut walikota, skema yang disiapkan oleh Pemkot Madiun ini bergantung pada lamanya masa darurat Covid-19 di Indonesia. Walikota mengatakan, jika pandemi Virus Korona di Indonesia berhenti pada Juni atau Juli 2020, maka tidak akan banyak berdampak terhadap APBD 2021.
Namun, lain halnya jika pandemi ini bertahan sampai akhir tahun. Otomatis, pendapatan asli daerah (PAD) akan menurun drastis.
‘’Menurunnya PAD otomatis dana perimbangan ikut turun. Pembangunan infrastruktur juga terhambat. Maka, perlu ditata lagi apa yang bisa dilakukan Pemkot Madiun untuk itu,’’ paparnya.
Turunnya PAD 2020 karena Korona memang bukan hal yang mustahil. Sebab, selama masa pandemi ini pemkot telah mengeluarkan kebijakan yang berpengaruh terhadap PAD. Salah satunya, terkait pembebasan pajak bagi pengusaha untuk meringankan beban mereka selama masa darurat Covid-19.
‘’Semoga pandemi ini cepat berakhir. Sehingga, tidak terlalu berpengaruh terhadap APBD dan PAD. Serta, pembangunan di Kota Madiun dapat berjalan sesuai rencana.’’ Pungkasnya. (Yah)