Kota Madiun – Portalnews Madiun Raya

Walikota Madiun Maidi menyampaikan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun pada Senin (15/6). Tiga Raperda itu disampaikan dalam giat rapat paripurna Pemkot-DPRD yang digelar secara terpisah di Ruang GCIO Kota Madiun dan Gedung Paripurna DPRD.

Tiga Raperda tersebut, yakni menyoal perubahan atas peraturan daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Selanjutnya, penyertaan modal pemerintah daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun dan ketiga pengarusutamaan gender.

“Latar belakang disusunnya tiga Raperda yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun adalah sebagai tindak lanjut dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) yang telah disepakati bersama antara pemkot dengan DPRD,” ujar walikota dalam penyampaiannya.

Lebih lanjut walikota mengatakan, Raperda pembentukan dan susunan perangkat daerah bertujuan untuk mengoptimalisasi kinerja perangkat daerah di lingkup Pemkot Madiun. Maka dari itu, perlu adanya penyesuaian nomenklatur dan tipe Perangkat Daerag sebagaimana telah diatur dalam Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Selain mengatur perubahan dan penambahan nomenklatur daerah, Raperda ini juga mengatur tentang Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan unit pelaksana teknis daerah yang bersifat khusus dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jaaab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

“Sedangkan Raperda kedua tentang Perusda PDAM merupakan Raperda baru yang disusun untuk memberikan landasan hukum dalam penyertaan modal, dan dimaksudkan agar struktur permodalan dapat tertib administrasi. Sehingga terwujud peningkatan kualitas dan pengembangan pelayanan air minum pada masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu terkait Raperda pengarustamaan gender, walikota menyebut, hal ini merupakan Rancangan Peraturan Daerah baru yang disusun sebagai pedoman bagi pemda dalam rangka mewujudkan percepatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kota Madiun. Dengan dilakukan mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender.

“Raperda yang kita sampaikan kalau bisa secepatnya selesai dikaji. Karena itu akan jadi pedoman kinerja kita dalam menjalankan roda pemerintahan,” pungkasnya. (Red)

Source : FB Kota Madiun

Reporter : Tatang Dahono

Trenggalek – Portal Madiun Raya

Hari pertama kerja setelah libur Hari Raya Idhul Fitri 1439 H, DPRD Trenggalek langsung tancap gas melaksanakan rapat kerja dengan Pansus 2 DPRD , dalam rangka finalisasi pembahasan Ranperda tentang, perubahan RPJMD tahun 2016 – 2021 ( 21/6 ), dimana rapat tersebut mendapatkan persetujuan dari semua Fraksi.

Ketua Pansus 2, Husni Tahir mengawali rapat pansus menyampaikan bahwa PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Trenggalek tidak berkembang, bahkan sektor pertanian yang menjadi unggulan kabupaten yang terkenal dengan ” Tempe Kripiknya ” ini tidak berubah. Sedang-kan sektor yang lain tidak berkembang dengan baik.

“Ini menjadi tantangan bagi kita semua, bagaimana Trenggalek bisa lebih maju dan bisa berkembang dengan baik. Tentunya melalui kerja keras kita bersama”,terang Husni.

Lebih lanjut kata anggota dewan yang paling kritis ini, sektor pertanian harus mendapat perhatian Kusus dan maksimal, mengingat PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) ini menjadi salah satu perhitungan dalam laporan pertanggung jawaban (L/P) yang akan datang.

“Karena itu RPJMD sebelum kita Syahkan menjadi peraturan daerah, saya perlu masukan dari anggota Pansus 2 dan dari instansi terkait”,ujar Husni.

Sementara itu, Samsuri anggota Pansus mengingatkan agar ada keseimbangan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung.

“Karena saya melihat di-daerah lain, yang menentukan manajemen mereka sendiri yaitu, Kabupaten Kota. Kenapa Trenggalek belum melaksanakan”,jelas Samsuri.

Sementara itu Kepala Bapeda (Badan Perencanaan Daerah) Dr.Unung menjawab pertanyaan anggota pansus, masalah stanting, yang dimasukan dalam ranperda perubahan RPJMD, dirinya mengatakan bahwa stunting ini sudah menjadi program nasional, dan sasaran program ini menjadi titik point dan sangat strategis. “Sedangkan yang lain, saya setuju jika ada review, dan kita adakan evaluasi berkala, karena LKPJ tahunan, induknya RPJMD”, ungkap Unung.(Ono/gin)

Reporter : Tatang Dahono

Trenggalek – Portal Madiun Raya

Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Trenggalek digelar dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi – fraksi terhadap dua usulan Prakarsa Raperda.

“Rapat dinyatakan sah karena jumlah yang hadir sebanyak 35 orang, dari jumlah keseluruhan anggota dewan 44 orang,” terang Guswanto, salah satu unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek, Rabu (30/5).

Pandangan Umum dimulai dari Fraksi Demokrat. Melalui juru bicaranya, Mujianto menjelaskan, peraturan tentang pelayanan publik adalah sebuah kebutuhan yang mendasar sehingga perlu adanya kejelasan payung hukum.

Menurutnya, pelayanan publik harus disesuaikan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat.
“Situasi dan kondisi masyarakat sekarang harus menjadi dasar utama, agar dalam pelaksanaannya tidak merugikan masyarakat Trenggalek,” jelasnya.

Pria asli kota tempe kripik ini mengatakan, jika secara umum Fraksi Demokrat setuju revisi Perda Nomor 14 Tahun 2015. Tetapi harus ada kejelasan dasar hukum dalam pembuatan Perda nanti.”Ini penting karena setiap produk hukum itu harus punya dasar yang kuat sehingga tidak menimbulkan persoalan dikelak kemudian hari,” katanya.

Sementara itu, Fraksi Indonesia Sejahtera (PAS) juga sependapat dengan Fraksi Demokrat atas revisi perda tersebut.”Yang penting, fungsi pemerintah dalam melayani publik harus jelas fungsi dan cara pelayanannya, harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Trenggalek,” terang Sugeng, juru bicara dari Fraksi PAS.

Pelayanan yang dimaksud adalah kesesuaian dengan situasi jaman dan kondisi masyarakat.

Sugeng mencontohkan masalah pelayanan E-KTP, seharusnya cukup di kecamatan saja, agar lebih praktis dan efisien.
Begitu pula dengan akte kelahiran, seharusnya bayi lahir di rumah sakit, atau puskesmas, atau klinik pulang sudah membawa akte.

Kita telah tertinggal dengan kabupaten lain, jika saja dibiarkan tentu saja akan ditelan jaman.

Demikian juga masalah kecepatan layanan dalam era modern seperti ini, masyarakat ingin dilayani dengan cepat akurat, dan tidak ribet.

Kalau di daerah lain ada smart city, smart kampung, kenapa tidak coba bikin smart gunung. Karena dua pertiga wilayah kabupaten Trenggalek pegunungan, ungkapnya.

Tentang ketertiban, ketentraman umum, dan perlindungan masyarakat, pria yang ramah dengan awak media ini memberi saran agar, penegakan hukum terkait Kamtibmas jangan sampai merugikan masyarakat.”Jangan sampai dengan lahirnya perda nanti penggusuran pedagang merajalela. Karena itu perlu antisipasi preventif dalam pembahasan lebih lanjut. Jangan sampai nantinya penegakan hukum terkait kamtibmas justru memberikan dampak yang sebaliknya.Karena penegakan hukum terkait kamtibmas justru berimage negatif bagi masyarakat kecil, identik dengan kesewenang wenangan”,pungkas Sugeng.(Ono/Gin)

 

Reporter : Tatang Dahono

Trenggalek – Portal Madiun Raya

Menindak lanjuti rapat Musyawarah DPRD Kabupaten Trenggalek pada tanggal 11 Mei 2018, bertempat di Graha Paripurna (21/5) dewan menggelar Rapat  Paripurna DPRD dengan agenda, penyampaian penjelasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan DPRD, dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Trenggalek tentang tata tertib. 

“Secara umum rapat ini dianggap sah karena dari 44 orang anggota DPRD, yang hadir 38 anggota dewan”, terang Agus Cahyono, salah satu unsur pimpinan dewan.

Politikus dari PKS ini menjelaskan jika dua Raperda usulan DPRD adalah inisiator dari Komisi I. “Semua payung hukum yang dibuat itu harus lebih memihak kepada masyarakat, sehingga perlu ada penjelasan yang detail sebelum disahkan,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, Sukaji menjelaskan jika masyarakat perlu mendapat perlindungan secara hukum agar bisa tercipta ketentraman.

Selain itu, tidak kalah penting adalah terciptanya sebuah ketertiban di masyarakat dalam menjalani kehidupan. “Rancangan ini sudah dikaji dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat Trenggalek,” katanya. 

Politisi dari Partai Golkar ini berharap agar peran aktif dari pemerintah dalam mengemban amanat. “Pemerintah harus hadir disaat masyarakat membutuhkan,” ujarnya. 

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Trenggalek, Alwi Burhanudin mengatakan, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018  tentang, Pedoman Penyusunan  Tata Tertib DPRD provinsi, Kabupaten dan Kota, mengharuskan kita segera menyesuaikan Peraturan Tata Tertib yang kita miliki.”

Setelah Tata Tertib ini terbentuk kata Alwi, sudah saatnya para legislator untuk menjunjung tinggi aturan tersebut.

“Karena tata Tertib DPRD sangatlah penting, karena sebagai landasan kerja dalam mengemban amanat rakyat”,pungkasnya. (Ono/GiN)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.