Reporter : Tatang Dahono

Trenggalek – Portal Madiun Raya

Rapat kerja pansus 2 dengan tim asistensi tentang finalisasi pembahasan pencabutan Perda retribusi izin gangguan dan pembahasan Raperda tentang perubahan RPJMD di gelar di aula gedung DPRD Trenggalek (16/5) berjalan alot.

Mugianto anggota pansus 2 menyikapi masalah pencabutan perda retribusi, menurutnya Pemkab Trenggalek semestinya menyiapkan pengganti pendapatan, ketika perda retribusi izin gangguan itu di cabut. Mengingat pendapatan yang di peroleh dari izin gangguan sebesar 260 juta pertahunnya.

“Pemerintah daerah semestinya segera memberikan jawaban secara konkrit pada kami, apabila perda retribusi izin gangguan di cabut, pemerintah daerah harus menentukan pengganti nya, yang akan kita gunakan untuk menutup. Perlu di ingat pendapatan dari retribusi izin gangguan ini 260 juta per tahun, angka ini cukup lumayan besar dan apabila di cabut tentunya akan menghilangkan pendapatan tersebut”,ungkapnya.

Masih menurut Mugianto, dalam rapat kerja pansus 2 tersebut menyampaikan, bahwa dalam pembahasan ini pihaknya mengaku tidak mendapat paparan secara jelas, terutama dari Dinas Pendapatan. Untuk itulah meski pihaknya dalam hal ini fraksi Demokrat menyatakan setuju terkait atas pencabutan Perda tersebut, namun sebelumnya harus ada pemaparan yang jelas dari pemkab Trenggalek.

Sementara Samsuri anggota pansus 2 juga menyampaikan hal yang sama pada tim asistensi dalam rapat kerja tersebut. Samsuri menekankan agar dinas terkait mampu menjabarkan secara gamblang ketika perda retribusi pencabutan izin gangguan ini di cabut.

“Saya sependapat dengan apa yang di sampaikan oleh saudara Mugianto. Pemerintah daerah dalam hal ini seharusnya, dalam rapat kerja kali ini bisa menjelaskan pada kami. Bila perda ini di cabut pastinya kita akan kehilangan pendapatan yang cukup besar” ,cetusnya.

Meski berkali kali beberapa anggota pansus meminta agar tim asistensi mampu memberikan penjelasan terkait hilangnya pendapatan 260 juta, apabila perda retribusi izin gangguan di cabut. “Namun hingga di penghujung  rapat kerja pansus 2 belum nampak pemaparan secara akurat dan menyakinkan dari tim asistensi”,pungkas Samsuri.(Ono/GiN)

Headline, Trenggalekoleh SebarTweet

Reporter : Tatang Dahono

Trenggalek – Portal Madiun Raya
Doa bersama untuk bangsa, bersama melawan terorisme, di simpang tiga Tugu Pancasila, diikuti oleh Pemerintah daerah, Sipil, TNI/POLRI, Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, Awak Media, Mahasiswa, Pelajar (16/5) dan bersama seluruh tokoh lintas agama.

Plt Bupati H. Moch Nur Arifin dalam orasinya menyatakan bahwa dulu di Surabaya pada tanggal 10 November 1945, ada pemuda yang bernama Bung Tomo berkata, “selama banteng banteng Indonesia masih memiliki darah merah, dan bisa membikin secarik kain putih, menjadi merah dan putih, selama itu bangsa Indonesia, tidak akan pernah menyerah kepada siapapun juga”,kata Gus Ipin, berapi api.

Tetapi masalahnya, yang sedang bertarung sekarang ini, yang sedang dituding, yang sedang berdarah’ darah, Bukan kita saat ini menghadapi penjajah.

“Tetapi saat ini kita menghadapi saudara kita sendiri, menghadapi saudara sebangsa. Tetapi jangan buru buru dituduh, saudara kita yang meledakan diri itupun, juga korban dari kebiadaban para pengecut pengecut, yang ingin memecah persatuan yang memanfaatkan saudara saudara kita yang belajar agama, tetapi disesali dengan doktrin doktrin yang salah”,lanjut Gus Ipin.

Karena itu kita berkumpul di Tugu Pancasila ini untuk menunjukan solidaritas. Kita tidak ingin dipecah belah, karena itu kita dukung polisi dan TNI, ucapnya bersemangat.

“Saya sedih ada bom dikatakan presiden nya lemah, ada bom ini pengkhianat nya DPR – RI karena undang undang anti terorisme belum disyahkan , ada bom ini setinganya Polri. Kita sekarang sudah masuk dalam jurang perpecahan yang begitu dalam, karena itu saya berharap kita saling percaya”,urai Gus Ipin.

Karena teror yang sebenarnya adalah, ketika kita saling tidak mempercayai satu sama yang lain. Mari satukan langkah teman teman, mari nyalakan lilin sebagai bentuk solidaritas, Semoga dengan gerakan ini kita semakin kompak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita kutuk para pengecut itu yang mencoreng nama agama, harap Arifin.

Setelah orasi dilanjutkan doa lintas agama, dimulai dari agama Hindu, Budha, Kristen Katolik dan Islam.

Acara di akhiri dengan tanda tangan bersama sebagai bentuk komitmen bersama melawan melawan teror. (Ono/gin)

Trenggalekoleh SebarTweet

Reporter : Tatang Dahono

Trenggalek – Portal Madiun Raya

Plt Bupati H. Mochamad Nur Arifin, turun langsung meninjau kondisi Pasar Pon Trenggalek kemarin, Karena pada bulan Agustus mendatang, pasar kebanggaan warga kripik tempe ini, rencananya akan direvitalisasi.

Tetapi sebelum pelaksanaan, para pedagang di Pasar Pon, akan di relokasi di tiga tempat. Yaitu di bekas Kantor Dinas Dukcapil, seputaran kawasan Pasar Basah, dan Terminal MPU.

Terkait hal tersebut, Gus Ipin sapaan akrabnya, melakukan tanya jawab dengan para pedagang tentang kesiapan relokasi.

“Dinas terkait mengkonfirmasi bahwa, minggu depan kalau bisa untuk tahap relokasinya sudah dilelang. Sehingga harapan para pedagang pada saat pasca lebaran sudah bisa relokasi”,ungkap Nur Arifin.

Setelah itu, kalau sudah direlokasi semua, lelang untuk pembangunan induknya bisa kita mulai, sehingga harapannya nanti pada bulan Agustus mendatang, kegiatan sudah mulai berjalan, lanjutnya.

“Selanjutnya pembangunan pasar pon ini, kita targetkan dua tahun, harus sudah bisa selesai”,ungkapnya.

Lebih lanjut kata Gus Ipin, menjelang relokasi para pedagang, akan di kumpulkan oleh Pemerintah, untuk diajak bermusyawarah terkait penataan relokasi, serta penataan pasca revitalisasi.

“Kita harapkan sebelum bulan puasa, kita semua sudah berkomitmen, untuk menata relokasi. Selanjutnya pedagang biar tahu pasarnya nanti mau dibangun seperti apa, kebutuhan mereka apa, sehingga kita nanti tidak boros. Karena anggaranya dari APBD. Dengan demikian kita bisa lebih luwes untuk menata apa yang mau kita bangun, sesuai dengan aspirasi para pedagang”,pungkas Gus Ipin. (Ono/gin)

Trenggalekoleh SebarTweet

Reporter : Tatang Dahono

Trenggalek -Madiun Raya

Sosialisasi program Pamsimas 3 yang digelar di gedung Bhawarasa, Rabu (25/4/2018),dalam rangka menjaring 21 desa sasaran penyediaan air minum
dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas), dibuka oleh Plt Bupati H.Moh Nur Arifin.

Pada  tahun 2017, terdapat  delapan desa yang telah menjadi desa sasaran Program Pamsimas III.  Sementara di tahun 2018 ini Pamsimas III akan dilaksanakan kembali di Kabupaten Trenggalek yang akan menyasar 16 Desa.

12 Desa tersebut dibiayai oleh Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan 4 Desa dibiayai oleh APBD.

Plt Bupati Trenggalek, H. Mochamad Nur Arifin, dalam sambutannya menyampaikan, “Program Pamsimas III yang dilaksanakan pada tahun 2016 hingga 2019 ini, merupakan kelanjutan dari program Pamsimas I dan II (tahun 2008-2015)”,ujar plt Bupati.

Dimana Pamsimas ini merupakan instrumen pelaksanaan dua agenda nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum, dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, lanjutnya.

“Jumlah warga yang kurang terlayani termasuk, masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah pedesaan, diharapkan dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, dalam program Pamsimas III ini,” ungkap Plt Bupati Trenggalek.

Pemkab akan terus mendukung program ini dengan dana sharing antara dana dari APBD, dan dana dari APBN.
Selanjutnya kita pastikan bisa terserap semua, dan untuk pendamping juga dilibatkan untuk mengawasi, sehingga program bisa berjalan maksimal, sambung Nur Arifin.

Lebih lanjut kata Arifin, dirinya mengusulkan agar di desa desa dibentuk unit usaha pengelola air desa semacam PDAM desa, sehingga jika ada kerusakan tidak sedikit-sedikit mengajukan keluhan ke dinas PKPLH.

“Sehingga penanganannya bisa cepat dan tidak sampai mangkrak,” ungkapnya.

Ditambahkannya, dari 24 Desa yang telah mendapatkan program Pamsimas III di tahun 2017 dan 2018 Sampai akhir tahun 2019, Pemkab mempunyai target 21 Desa sasaran untuk memenuhi target sebanyak 45 Desa, pungkas Arifin.(Ono/gin)

Trenggalekoleh SebarTweet

Reporter : Tatang Dahono

Trenggalek Portal Madiun Raya

Para pemilik kios di terminal MPU kota mengeluh, karena aliran listrik di putus oleh Dinas perhubungan.
Adi Sunarno salah satu pemilik warung nasi campur mengatakan, ” sebenarnya pemilik kios disini semua menaati peraturan dan membayar restribusi sesuai dengan prosedur. Namun kenapa pihak dishub tidak memberikan solusi, pasca pemutusan. Akibatnya seluruh pemilik kios yang berada di terminal MPU tidak bisa beraktifitas.

Bagaimana tidak, mau masak tidak bisa, karena tidak ada air, kalau malam jualan harus pakai lilin. Padahal warung disini itu , baru ada pembelinya jika pada malam hari, kata Adi mengeluh.

Ditambahkan pasca ganti kepala terminal MPU kota, banyak perubahan perubahan yang terjadi.Buku tanda kepemilikan hak penggunaan kios sekarang ini sudah ditarik, namun tidak ada tanda terima atau tanda pengganti kepemilikan.

Menanggapi pemutusan listrik Adi menambah kan, memang ada surat pemberitahuan hasil pengecekan sistim kelistrikan di terminal MPU Kota, pada tanggal 9 maret. Yang intinya akan dilakukan pemutusan listrik pada tanggal 23 maret . Tetapi ada lagi surat susulan pada tanggal 23 maret yang intinya, pemutusan listrik pada kios yang menyambung di aliran meter dishub ditunda sampai dengan tanggal 12 april .

Namun kata Adi, pihak dishub juga harus memberikan solusi, agar para pemilik kios bisa berjualan seperti sedia kala. Kita semua siap untuk membayar dan menaati peraturan. Jika ini terus berlarut-larut tanpa ada solusi, banyak warung yang gulung tikar. Bagaimana nasib kami pak, padahal warung ini sebagai sumber penghasilan saya untuk keluarga, kata Adi dengan nada sedih.

Senada yang disampaikan Adi, Siti Jariah pemilik kios no 10 – 11 juga mengeluh, karena mau jualan harus mencari air dulu, karena pompa air tidak menyala. Demikian juga pada saat malam hari, warung menjadi sepi dan tidak ada pembeli, karena suasana sangat gelap, hanya lilin saja yang menerangi.

Karena itu saya minta kebijakan pemerintah, segera mencari solusi, agar listrik bisa segera menyala kembali. Semua teman teman pemilik kios yang jumlahnya 27 orang siap untuk membayar dan menaati peraturan, ” urainya dengan nada sedih. (Ono/gin).

Trenggalekoleh SebarTweet

Reporter : Tatang Dahono

 

Trenggalek – Portal Madiun Raya

Ratusan masyarakat Trenggalek melakukan Aksi demo, ngeluruk Dinas PUPR rabu (18/4) , terkait pekerjaan hotmix jalan di kecamatan Bendungan, Panggul, Pule yang sangat ambu radul, karena pekerjaanya asal asalan.

Berangkat dari STKIP Gempleng ratusan masa mengendarai pick up dan truck menuju Kantor Dinas PUPR, untuk menyampaikan aspirasi.

Sampai di depan pintu gerbang masa yang akan menyampaikan aspirasi tidak bisa masuk, karena di pagar betis oleh aparat.

Suasana menjadi panas karena pendemo tidak ditemui M.Soleh Kepala Dinas PUPR.
Beruntung masa bisa dikendalikan, akhirnya menuju gedung DPRD Trenggalek.

Diterima oleh Gus Wanto unsur pimpinan DPRD,
Budi Santosa Koordinator demo mengatakan, “kami perwakilan masyarakat lapis bawah yang peduli APBN Trenggalek, menyampaikan aspirasi tentang, peningkatan infrastruktur jalan yang kurang baik, amburadul, alias abal abal, terangnya.
Ada tujuh titik pekerjaan yang tidak layak, berada di 5 Kecamatan, di kabupatenTrenggalek.

Menanggapi jalan yang kurang baik kata Budi, masyarakat itu tahunya hanya hasil, masalah perencanaan itu ada di masing masing OPD, semua punya tupoksi.

Karena itu kami menunggu fungsi kontrol dewan, kita nunggu putusannya, jika tidak ada jalan keluar, masyarakat akan mencari keadilan, karena itu uang rakyat, tegasnya.

Ditambahkan banyak kejadian yang memprihatinkan, sebelum serah terima, banyak pekerjaan yang sudah ambrol.

Paket hotmix ini lanjutnya, nilainya sangat besar dan bervariasi, ada yang 6 Milyard , 4,7 Milyard, dan 5 Milyard, kurang lebih total pekerjaan nilainya ada 30 Milyard.

Dan yang menyedihkan rekanan ini kata Budi, sekarang menang lelang untuk pekerjaan jalan Pager Wojo – Bendungan, senilai 12 Milyard.Padahal pekerjaan sebelumnya tidak layak dan kurang baik, kata Budi Kecewa.

Sementara itu Gus Wanto salah salah satu unsur pimpinan dewan mengatakan, ” bukti investigasi pekerjaan th 2017 yang lalu yang ditemukan oleh masyarakat, pekerjaanya tidak memenuhi syarat, jumlahnya ada tujuh titik.

Padahal komisi 3 pada tahun 2017 yang lalu, sudah memberikan warning kepada rekanan, tetapi tidak ada perubahan sama sekali, urainya.

Ditanya siapa yang bertanggung jawab, Gus Wanto mengatakan, dewan hanya sebatas APBD saja, sedangkan eksekutor nya OPD, dalam hal ini intansi yang terkait.
Atas temuan ini kami akan segera memanggil OPD untuk melakukan Herring, sedangkan yang menentukan kebijakan adalah bupati, ” pungkas Gus Wanto. (Ono/gin)

Trenggalekoleh SebarTweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.