Ponorogo – Madiunraya.com

Pemerintah Kabupaten Ponorogo menganggarkan 100 Milyar untuk membiayai 1.910 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diterima tahun 2021.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Ponorogo, Hj Lisdyarita usai mengikuti Sidang Paripurna di DPRD Ponorogo, Senin (08/11/2021).

Menurut Bunda Rita, panggilan akrabnya, Pemkab Ponorogo akan menyiapkan 100 Milyar untuk gaji PPPK yang telah dinyatakan lulus saat mengikuti tes beberapa waktu yang lalu.

“Kalau dulu memang anggaran dari Pemerintah Pusat, saat ini karena diminta untuk menganggarkan dan hal itu didepan mata kita ya harus kita perjuangkan,” ucap Bunda Rita.

Selain itu, Bunda Rita juga menyampaikan bahwa bagaimanapun formasi P3K merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. “Untuk itu saya meminta semua pihak untuk bergotong royong untuk membangun bersama agar Ponorogo menjadi daerah yang hebat,”tambahnya.

Karena masih dianggarkan tahun 2021 ini, Bunda Rita juga menjelaskan bahwa P3K akan mulai aktif bekerja di tahun 2022 mendatang. “Hari ini kami merumuskan anggaran bersama dengan DPRD Ponorogo untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2022.”Pungkas Bunda Rita.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno yang menyatakan bahwa pihaknya mendukung Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk mengalokasikan anggaran 100 Milyar untuk tenaga PPPK. “Karena ini permintaan dari Pemerintah Pusat, tentunya harus kita siapkan. Memang berat, karena sebelumnya DAU kita juga dipotong 100 Milyar juga. Untuk itu kita harus berhitung secara cermat agar alokasi yang dilakukan benar-benar tepat dan efektif untuk pembangunan di Ponorogo dan pembiayaan gaji P3K yang nantinya juga bekerja melayani masyarakat Ponorogo. Tapi pada prinsipnya kami (DPRD) mendukung untuk pembiayaan P3K selama 14 bulan tersebut.” Ucap Politisi dari PKB itu.

Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengangkat CPNS sebanyak 153 orang yang terdiri dari 96 Tenaga Kesehatan dan 57 Tenaga Teknis dan 1.910 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang meliputi 1.713 Guru, 148 Tenaga Kesehatan dan 49 Tenaga Teknis di Tahun 2021. (yah/gin)

Peliput : Yahya Ali Rahmawan

Penyunting : Agin Wijaya

Ponorogo – Madiunraya.com

Sepinya pengunjung Pasar Legi Ponorogo disikapi serius oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo bersama DPRD Ponorogo yang melakukan inspeksi mendadak (Sidak).

Sidak di Pasar Legi tersebut dimaksudkan untuk memantau kegiatan jual beli serta mendengarkan langsung berbagai keluhan dari para pedagang.

Bupati Ponorogo, H Sugiri Sancoko dan Wakil Bupati Hj Lisdyarita bersama anggota Komisi B DPRD usai sidak mulai mengurai permasalahan yang terjadi pasca menempati bangunan baru Pasar Legi yang pembangunannya dibiayai APBN senilai 133,6 Milyar.

Salah satu sebab Pasar Legi sepi adalah belum ditempatinya seluruh lapak atau kios yang ada. Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan memerintahkan kepada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Perdakum) untuk menyurati kembali pedagang yang memiliki lapak yang belum buka.
“Pasar legi ini sepi karena masih banyak lapak yang belum buka, saya minta perdagkum untuk menyurati kembali pemilik kios untuk segera ditempati, kalau nanti sudah 3 kali tidak dibuka maka akan segera dialihkan, karena ini penting untuk membuat pasar legi ramai,” Ungkap Bupati Sugiri Sancoko, Selasa (26/10/2021).

Selain itu, Pemerintah juga akan menegakkan kembali aturan zonasi dagang yang ada sebelumnya sehingga tidak akan terjadi kecemburuan antar pedagang di kemudian hari. Dalam hal ini tidak akan ada pedagang yang merangkap jualan, misalnya mracang dengan sayur dan sebagainya.
“Saya juga minta Perdakum untuk menegakkan aturan zonasi yang sudah disepakati sedari awal,” tambahnya.

Selain mengurai permasalahan yang terjadi selama ini di Pasar Legi, nantinya Bupati Sugiri akan membuat terobosan bagaimana Pasar Legi bisa ramai pembeli, diantaranya dengan menggelar event maupun big sale.
“Pekerjaan Rumah kita bagaimana nanti pasar menjadi ramai, yakni dengan mengadakan event maupun big sale, kalau event kita sabar dulu karena ini masih kondisi pandemi,” Pungkasnya.

Puluhan pedagang yang tengah berjualan pun menyambut baik kedatangan orang nomor satu dan dua di Pemkab Ponorogo itu.

“Semoga cepat ramai mas jualannya, ” Ucap salah seorang pedagang, Bu Retno. (Red).

Ponorogo – Portalnews Madiun Raya

Pemerintah Kabupaten Ponorogo berharap bisa menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas dengan protokol kesehatan ketat pada tahun ajaran baru 2021-2022 mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Ponorogo Lisdyarita, Senin (19/05/2021).

“Untuk itu, vaksinasi untuk para pendidik pun menjadi prioritas. Kita ingin mendapatkan vaksin lebih banyak lagi sebab stok (vaksin) yang ada saat ini adalah untuk penyuntikan tahap kedua. Vaksin untuk para lansia dan para guru plus tenaga kependidikan masih kurang. Kalau ada tambahan, maka kebutuhan vaksin tercukupi dan bisa mendukung pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka,” jelas Wabup Lisdyarita.

Kecukupan vaksin ini penting sebab untuk pelaksanaan PTM, salah satu syaratnya adalah guru-guru dan tenaga kependidikan yang sudah divaksin. “Syarat lainnya adalah zona yang tidak merah dan ada persetujuan dari orang tua dan murid serta izin dari satgas covid di tingkat kecamatan. Dengan mengikuti zona covid, PTM bisa dilaksanakan secara hybrid atau sebagian masuk dan sebagian PJJ atau Pembelajaran Jarak Jauh, “lanjut Bunda Rita, panggilan akrabnya.

Lebih jauh, Hj Lisdyarita menyatakan bahwa pihaknya akan berkeliling ke sekolah-sekolah. ” Nantinya saya akan meninjau ke sekolah-sekolah untuk memastikan bahwa PTM sudah dilaksanakan dengan baik dan menerapkan protokol kesehatan ketat,” kata Wabup Lisdyarita sambil mengimbau seluruh warga untuk bisa berpartisipasi dalam menekan penyebaran covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. (Yah).

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.