Ponorogo – Portal Madiun Raya

Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut dua, Puti Guntur Soekarno Putro, hari ini menghadiri beberapa kegiatan di Kabupaten Ponorogo, Rabu (04/04).

Didampingi tim sukses dan partai pengusung seperti PDIP, PKB, Gerindra, PKS, Puti mengunjungi beberapa tempat di Ponorogo.

Salah satunya mendatangi Kampung Durian di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Ponorogo.

Ditempat tersebut, cucu Bung Karno disambut dengan penampilan Reyog Sardulo Nareswari yang pemainnya pemainnya wanita. Puti juga menyempatkan memanen durian Kanjeng yang menjadi ikon dan produk unggulan Kampung Durian tersebut.

Dalam orasinya, Puti menyatakan bila dirinya berkesempatan menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Gus Ipul, akan ada program Seribu Dewi atau Seribu Desa Wisata. “Termasuk didalamnya Desa Ngrogung yang menyimpan potensi alam dan menghasilkan durian serta buah buahan yang lain, serta dekat dengan tempat wisata Telaga Ngebel”,ujar Puti.

Puti meminta durian yang dihasilkan di Desa Ngrogung diberdayakan menjadi beberapa produk yang nilai jualnya lebih tinggi seperti dibuat selai, jus, kue nastar, dan olahan yang bernilai jual lebih baik. “Dengan dibuat menjadi beberapa produk maka kesejahteraan petani durian akan meningkat”,lanjut Puti.

Selain itu, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018 – 2023 nomor urut dua tersebut memiliki program unggulan lain yaitu Satria MADURA, dimana program tersebut adalah untuk membuat MADURA lebih maju dengan program akselerasinya.

Puti berharap, dibawah kepemimpinannya bersama Gus Ipul Jawa Timur bisa lebih makmur karena semua adalah sedulur. (Gin)

Ponorogo – Portalnews www.madiunraya.com
Menjelang masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, dimana Kabupaten Ponorogo akan mengikuti Pemilihan Gubernur (Pilgub) pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ponorogo dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ponorogo di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo, Selasa (03/04/2018).

Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Anik Suharto, S.Sos, rapat koordinasi tersebut dihadiri puluhan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, KPU dan Bawaslu Ponorogo. Selain membahas tentang kampanye Pilgub Jawa Timur 2018, rapat koordinasi tersebut juga membahas aturan tentang ijin saat mengikuti kampanye bagi pejabat politis seperti Bupati, Wakil Bupati serta Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Ponorogo.

Anik Suharto berharap semua peraturan tentang kampanye sudah tersosialisasikan dengan baik.”Sehingga nantinya tidak ada pelanggaran dalam kampanye Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018,” harap Anik Suharto.

Anik juga berharap dalam pelaksanaan kampanye dan tahapan dalam pemilihan gubernur Jawa Timur nantinya dapat berjalan dengan baik, jujur dan sesuai asa Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia atau yang lebih dikenal dengan istilah Luber. “Semoga seluruh masyarakat di Ponorogo dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan mampu menghasilkan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang benar benar dikehendaki oleh masyarakat,” ucap Anik Suharto.

Selain itu, peran KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus benar-benar dapat mengakomodir semua warga di Ponorogo dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik, sambung Anik.

“Bawaslu juga harus bekerja secara maksimal dalam melakukan pengawasan supaya jalannya pesta demokrasi dapat berjalan dengan baik tanpa ada pelanggaran dan intimidasi yang menciderai proses demokrasi.” pungkas Anik Suharto.

Beberapa interupsi dan saran dari para anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tentang kampanye dan Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018 dijawab dengan baik oleh Komisioner KPU dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ponorogo. (adv/yah/gin)

Ponorogo _ Portalnews www.madiunraya.com
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo, Anik Suharto, S.Sos menghadiri Deklarasi Anti Hoak dan Ujaran Kebencian di Mapolres Ponorogo, Senin (02/04/2018).
Bersama dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Ponorogo, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Ponorogo, Anik Suharto sepakat bahwa ujaran kebencian dan penyebaran hoak menjadi musuh utama bangsa Indonesia saat ini.

“Untuk itu saya mendukung kegiatan Deklarasi Anti Hoak dan Ujaran Kebencian supaya hoak dan ujaran kebencian dapat berkurang, khususnya di Kabupaten Ponorogo, apalagi menjelang Pilkada serentak atau Pemilihan Gubernur di Jawa Timur hoak dan ujaran kebencian banyak beredar di masyarakat utamanya di media-media sosial,” ucap Anik Suharto.

Kita berharap, dengan kegiatan ini para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan jajaran Forkopimda dapat meneruskan kepada masyarakat di bawah untuk menghindari hoak dan ujaran kebencian, apalagi Undang – undang ITE sudah mulai diterapkan. Jangan sampai kita menjadi penyebar kebencian dan hoak karena sanksi pidana sudah menunggu, sambung Politisi Partai Gerindra tersebut.

“Kita juga menghimbau kepada para peserta Pilkada, baik itu calon, partai pengusung, tim sukses, relawan harus menjadi motor dalam melakukan kampanye yang konstruktif yaitu menghindari penyebaran hoak atau berita tidak benar dan ujaran kebencian, selain itu hendaknya masyarakat harus bisa lebih cerdas yang artinya jangan gampang percaya dengan berita viral yang belum tentu kebenarannya, jadi harus benar-benar di sharing sebelum menyebarkan kembali berita itu.” Pungkas Anik Suharto.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kapolres AKBP Radiant, Wakapolres, Ketua Pengadilan Negeri, Kajari Ponorogo, Kasdim Ponorogo dan puluhan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Ponorogo. (adv/yah/gin)

Ponorogo – Portalnews www.madiunraya.com
Terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo, terhadap Hari Sumarsono (Kades Ngunut), Alwy Febrianto (Sekretaris Desa Ngunut) dan Fajar Sodiq (Pokmas) berbuntut panjang. Ratusan kepala desa (kades) di Ponorogo melakukan aksi demo di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo, Senin(02/04/2018).

Ratusan kepala desa itu merasa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak ada sosialisasi dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait mekanisme teknis pelaksanaan program PTSL berikut biaya yang di keluarkan masyarakat. Pada aksi demo tersebut para kepala desa menuntut untuk sosialisai terkait program PTSL ke Desa.

Untuk itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Slamet Haryanto didampingi anggota Komisi A DPRD Ponorogo, Rahmat Taufik dan Mursjid Hidayat secara langsung menemui ratusan peserta aksi solidaritas Kepala Desa se Ponorogo tersebut.

Dalam orasinya, Rahmat Taufik meminta masa yang notabene adalah para Kepala Desa untuk tetap tenang dan sabar, karena pihaknya (DPRD Ponorogo) akan mendesak BPN dan Kejari Ponorogo untuk duduk bersama dengan Legislatif dan perwakilan Kepala Desa membahas persoalan yang terjadi. “Saya meminta, saudara-saudara sekalian untuk tetap tenang dan persoalan yang ada akan kita bicarakan secara musyawarah untuk mufakat,” ucap Rahmat Taufik.

Jika nanti dalam hearing BPN Ponorogo belum melakukan sosialisai tentang PTSL, kita juga mendukung tuntutan saudara-saudara sekalian untuk membebaskan Kepala Desa Ngunut, dan 2 orang jajarannya dalam program PTSL ini, sambung Rahmat Taufik yang disambut gembira oleh peserta aksi solidaritas tersebut.

“Kita meminta kepada pihak terkait untuk tidak secara sepihak melakukan tindakan yang dapat merugikan kita semua, seperti program PTSL ini, apabila diboikot oleh seluruh Kepala Desa maka program strategis yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tidak akan berjalan dengan baik, untuk itu, mari kita duduk bersama dan mencari solusi yang terbaik.” Pungkas Rahmat Taufik.

Diberitakan sebelumnya bahwa oknum perangkat dan kepala desa Ngunut terjerat hukum akibat dugaan melakukan pungutan liar (pungli) program PTSL. Kasus ini terjadi karena kuranganya sosialisasi terhadap kepala desa maupun perangkat tentang biaya administrasi yang sudah ditetapkan di dalam SKB 3 Menteri. (adv/yah/gin)

Ponorogo – Portalnews Madiunraya.com

Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 di Gedung Sasana Praja, Rabu (28/3).

Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan dari Bappeda Provinsi Jawa Timur, perwakilan DPRD Kabupaten Ponorogo, perwakilan BAKORWIL I Madiun, pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, tokoh agama, organisasi masyarakat dan dari kalangan perguruan tinggi di Ponorogo.

Wakil Ketua DPRD Ponorogo, H. Slamet Haryanto menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD dalam kegiatan tersebut.

Slamet Haryanto memberikan catatan tentang pemerintahan, pembangunan dan pengembangan ekonomi kemasyarakatan.

Dalam sambutannya, H. Slamet Haryanto mengatakan bahwa fokus pembangunan yang akan dilakukan di Kabupaten Ponorogo harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019 yang ditetapkan. “Saya mendukung rencana strategis Pemkab Ponorogo dalam mewujudkan visi dan misinya terutama dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Ponorogo”, ucap Slamet.

Anggaran belanja yang mencapai 50 persen dari total APBD harus dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan maksimal, utamanya infrastruktur jalan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat Ponorogo, sambung Slamet Haryanto.

“Selain itu, Pemkab Ponorogo harus membuat terobosan untuk memunculkan kebijakan yang mendorong tumbuhnya pengusaha di Ponorogo sehingga menumbuhkan perekonomian di Ponorogo,”lanjut Slamet Haryanto.

Sementara dalam sambutannya, Bupati Ipong Muchlissoni menyampaikan bahwa rencana Pemkab Ponorogo di tahun 2019 adalah mengembangkan secara maksimal bidang pariwisata yang berbasis kepada alam, budaya, religi, dan agro industry infrastruktur. “Jadi pokok-pokok pikiran atau visi misi prioritas pembangunan kita didalam APBD tahun 2019 adalah pengembangan pariwisata dengan mengutamakan tempat wisata yang benar-benar bisa dikembangkan secara maksimal, seperti Desa Ponggok di Klaten yang mengalami lompatan pendapatan desa secara luar biasa karena pengelolaan yang baik,” ungkapnya.

Selain itu, Bupati Ipong berpesan supaya event tahunan grebeg suro bisa mendatangkan turis domestik dan mancanegara sehingga bisa meningkatkan perekonomian, sehingga diperlukan rencana yang matang dalam menyelenggarakannya, sambung Bupati Ipong.

“Untuk itu dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah yang di mulai dengan Musrenbang ini tetap berdasarkan kepada tujuan utama hadirnya sebuah pemerintah daerah yaitu kesejahteraan masyarakat, semua keinginan kita diatas dapat berjalan apabila infrastruktur yang ada bisa dibangun dengan baik dan maksimal”.jelas Bupati Ipong.

Anggaran belanja yang mencapai 50 persen dari total APBD harus dimanfaatkan sedemikian rupa dengan mengurangi kegiatan yang tidak begitu penting, perjalanan dinas dan bimtek. “Anggaran yang terbatas harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan yang tidak terbatas”, pungkas Bupati Ipong. (ADV/Yah/Gin)

Ponorogo – Portalnews Madiunraya.com
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Ponorogo menghadiri pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Ponorogo di Pendopo Agung Kabupaten Ponorogo, Rabu (28/03/2018).

Miseri Effendi, SH MH, Anik Suharto, S.Sos dan Slamet Haryanto mengikuti pisah sambut Suwandi yang digantikan Hilman Azazi, SH MM menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Ponorogo yang baru.
dalam keterangannya, Wakil Ketua DPRD Ponorogo, H. Miseri Effendi, SH MH mengucapkan selamat atas pisah sambut di Kejaksaan Negeri Ponorogo tersebut. “Selamat datang di bumi reyog kami sampaikan kepada Bapak Hilman Azazi, selamat bertugas dan mengemban amanah menegakkan hukum di Ponorogo, semoga dengan kehadirannya, Kejari Ponorogo mampu mengusut tuntas pelanggaran hukum di Ponorogo,” ucap Miseri.

Yang kedua, kami atas nama pimpinan DPRD Ponorogo mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suwandi yang telah bekerja dengan baik selama di Ponorogo ini. Kemudian kami mengucapkan selamat bertugas ditempat yang baru, semoga sukses dan diberikan kesehatan dan keselamatan, sambung Ketua DPC Partai Demokrat tersebut.

“Kita berharap banyak kepada pimpinan Kejaksaan Negeri Ponorogo yang baru untuk menegakkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku supaya rasa keadilan di Ponorogo dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, selain itu kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo untuk bersama-sama berkolaborasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang lain dalam menciptakan kondusifitas di Bumi Reyog Ponorogo.” pungkas Miseri Effendi.

Usai mengikuti ceremoni kegiatan, pimpinan DPRD Ponorogo bersalam-salaman dengan Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo yang baru dan mengucapkan selamat jalan kepada Suwandi yang akan bertugas di tempat yang baru. (adv/yah/gin).

Ponorogo – Portal Madiun Raya
Tidak hanya pegawai kantoran yang memiliki shift jam kerja. Maling motor pun memiliki sift dalam menjalankan aksinya.

Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Ponorogo, AKBP Radiant dalam Pers Release di Mapolres Ponorogo. “Dalam beroperasi mereka ada 2 sift yaitu sift pagi jam 06.00 – 18.00 dan sift malam, jam 18.00 – 06.00, dan mereka beroperasi di lintas wilayah, saat ini yang sift malam sudah kami tangkap, sedangkan sift pagi masih menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO)”, ujar Kapolres Ponorogo, Senin (26/03).

Untuk sift malam, kita berhasil menangkap IM, warga Pulung, Ponorogo, EN warga Kecamatan Ponorogo, AAS warga Pulung dan PM warga Paju, Ponorogo, dan kita juga mengamankan 9 unit sepeda motor sebagai barang bukti, urai Kapolres Ponorogo.

“Sementara TTG warga Madiun, WL warga Magetan, dan KT warga Malang masih menjadi DPO”,jelas AKBP Radiant.

Kita akan terus melakukan penyelidikan karena diduga para pelaku mencuri di banyak tempat dan wilayah termasuk pencurian mobil, lanjut Kapolres.

“Para pelaku disangka melanggar pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara”,pungkas AKBP Radian. (GiN)

Ponorogo – www.madiunraya.com

Mensikapi aksi unjuk rasa yang dilakukan Perkumpulan Pedagang Kaki Lima (Perpek -5) Ponorogo sebagai aksi solidaritas dilarangnya berjualan PKL di sepanjang Jalan Sultan Agung Ponorogo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo menggelar audensi yang menghadirkan perwakilan PKL dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Senin (19/02) di Ruang Banggar DPRD Ponorogo.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Ponorogo, Dr Ali Mufti, Wakil Ketua Miseri Efendi, Anik Suharto, Slamet Haryanto dan juga Komisi B DPRD Ponorogo.

Sementara dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo, diwakili oleh Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Addien Andhanawarih beserta jajarannya.

Wakil Ketua DPRD, Miseri Efendi menyatakan bahwa kegiatan hari ini harus berdasarkan peraturan yang berlaku supaya tidak terjadi debat kusir. “Namun disisi lain kita harus menghargai usaha dari PKL sebagai bentuk pelaksanaan ekonomi kreatif yang telah dicanangkan Presiden Jokowi yang bertujuan mengurangi kemiskinan, sehingga permasalahan yang ada harus kita selesaikan dengan baik supaya itikad baik Pemkab Ponorogo mengatur kenyamanan Kota Ponorogo tidak berbenturan dengan masyarakat untuk mencari nafkah”,urai Miseri Efendi.

Addin Andhanawarih, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Perdakum) Kabupaten Ponorogo menjelaskan bahwa proses penataan dan pemberdayaan PKL sudah berdasarkan Perpres dan Permendagri serta Perda Kabupaten Ponorogo. “Kita sudah sosialisasikan tanggal 21 Oktober 2016, pertemuan audensi yang juga dihadiri Komisi B DPRD Ponorogo, yang intinya kita sudah menyiapkan lahan relokasi di Jalan Menur dan Jalan Suromenggolo yang baru selesai dibangun pada tahun 2018 ini”, papar Addin Andhanawarih.

Kami juga akan menyiapkan beberapa lahan untuk relokasi di Jalan Trunojoyo, Jalan Gajahmada serta menjadi satu di Kampung Reyog, namun karena keterbatasan Dana APBD untuk membangun lahan relokasi maka kita lakukan secara bertahap, jelas Addin Andhanawarih.

“Untuk saat ini, lahan relokasi sudah selesai 100 %, Kedepan kami juga akan mengakomodir keinginan para PKL, karena kami juga berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Timur dan juga Kementerian Perdagangan Ri”,pungkas Addin.

Sementara menurut Ratih, Pengacara PKL, pihaknya menilai lahan yang disiapkan untuk relokasi baru selesai 75%. “Mewakili para PKL, kami ingin untuk diajak berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk penentuan lahan relokasi, jangan sampai keputusan Pemkab justru membuat pendzaliman kepada PKL”,tegas Ratih.

Mensikapi perbedaan yang ada, Wakil Ketua DPRD Ponorogo menyatakan akan ada solusi. “Sehabis ini, kami para pimpinan DPRD Ponorogo akan melakukan sidak, untuk melihat seberapa siap lahan relokasi ditempati, jika sudah 100%, maka PKL harus segera pindah, namun jika belum selesai kita dorong Pemkab menyelesaikan kewajibannya”,ujar Miseri Efendi. (ADV/GiN)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.