Ponorogo, MADIUNRAYA.com
Setelah penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ponorogo dan berakhirnya masa jabatan anggota DPRD Ponorogo periode 2019 – 2024, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo menggelar rapat paripurna dengan agenda utama pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Ponorogo masa jabatan 2024 – 2029 di Ruang Rapat Paripurna yang dipimpin oleh ketua DPRD (2019-2024) Sunarto S.Pd, Minggu (1/9/2024).
Menurut Sunarto, pelantikan tersebut berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur No.100.3.3.1/749/KPTS/011.2.2024.
“SK Gubernur Jawa Timur tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo Masa Jabatan Tahun 2024-2029,” ucapnya.
Kang Narto, panggilan akrabnya menyampaikan bahwa 45 anggota DPRD Kabupaten Ponorogo yang dilantik merupakan hasil pemilihan dari enam Daerah Pemilihan (DAPIL).
“Nanti akan terbagi ke dalam sembilan fraksi di DPRD Ponorogo,”Ucap Politisi Nasdem yang terpilih kembali dari Dapil VI Ponorogo yaitu Sukorejo, Sampung dan Kauman itu.
Setelah prosesi pelantikan yang dilakukan dengan pengucapan sumpah janji yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Dr.Rimdan., S.H., M.H. Kegiatan selanjutnya adalah dengan penyematan pin (lencana) dan name tag sebagai tanda sah menjadi anggota DPRD Kabupaten Ponorogo periode 2024-2029.
Dengan dilantiknya anggota DPRD Kabupaten Ponorogo masa jabatan 2024-2029, Kang Narto berharap semua anggota legislatif dapat menjalankan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab.
“Yang terpenting adalah mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat Ponorogo. Fungsi legislatif adalah berkolaborasi dengan eksekutif untuk membuat Peraturan Daerah yang menjadi landasan pembangunan di Bumi Reyog,” ucapnya.
Kang Narto juga berpesan agar semua pihak bisa bekerja sama dan bergandengan tangan dalam membangun Ponorogo.
“Marilah Bersama-sama kita membangun Ponorogo agar lebih baik dan maju serta masyarakatnya sejahtera.”Tutup Kang Narto.
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo beserta pasangannya, Bupati Ponorogo, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan tokoh masyarakat dan lainnya. (adv/yah/gin)
