Ponorogo – MADIUNRAYA.COM

DPRD Ponorogo mengelar rapat paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan Terhadap Propemperda Tahun 2022 dan Pengambilan Keputusan terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2022, Kamis (25/11/2022) di Ruang Sidang Paripurna.

Menurut Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, S.Pd, dalam rancangan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 2.295.622.768.408,- dan belanja daerah direncanakan sebesar Rp. 2.500.704.351.924,-, sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 190.300.000.000,- yang seluruhnya dapat ditutup dari pembiayaan daerah.

Dikatakan, total anggaran dalam RAPBD tahun 2022 dari rencana awal Rp 2 triliun 395 milyar lebih, menjadi Rp 2 triliun 500 milyar lebih.

“Jadi ada penambahan yang signifikan, saat di bahas pansus, salah satunya seperti ada laporan dari masyarakat saat pembelajaran tatap muka diberlalukan, terjadi angka kecelakaan pelajar yang meningkat drastis. Akhirnya muncul usulan dari masyarakat, Polres, orang tua murid agar diadakan angkutan cerdas sekolah kembali,” ungkapnya.

Untuk itu, tahun 2022 nanti Angkutan Cerdas Sekolah akan diberlakukan lagi dan sudah dianggarkan.

Kemudian ada sekitar 13 kegiatan baru yang muncul saat pembahasan di pansus. “Seperti misalnya anggaran gaji P3K yang dari pusat belum dianggarkan dan ini harus kita anggarkan,”Terang Sunarto.

Bupati Ponorogo, H Sugiri Sancoko menandatangani Perda APBD tahun 2022

Lebih rinci, Sunarto menyampaikan adanya usulan BPJS untuk Perangkat Desa, “Kemudian biaya pemilihan kepala desa (belum masuk di RAPBD), Belanja jaminan kesehatan, jaminan kerja untuk seluruh anggota BPD dan ketua RT, operasional ketua RT, angkutan cerdas sekolah, BPJS pegawai non ASN, menyiapkan 5 base camp untuk mahasiswa yang kuliah di luar Kota,”Urai Sunarto.

Dengan ditetapkannya APBD tahun 2022, Sunarto berharap mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ponorogo. “Selain itu, harapan masyarakat terkait infrastruktur dan lainnya mudah-mudahan tercukupi dengan adanya RAPBD 2022.”Pungkas Sunarto.

Sementara Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko menyampaikan bahwa pihaknya akan serius dalam membangun Ponorogo mejadi daerah yang hebat dan bermartabat.

“Kami bersama DPRD Ponorogo ingin postur APBD ditahun 2022 bisa menjawab kegelisahan masyarakat. Salah satunya tentang jalan, setelah PEN cair maka Insya Alloh pertengahan April 2022 sudah banyak jalan yang bagus.”Ucap Bupati Sugiri Sancoko. (adv/yah/gin).

Peliput : Yahya Ali Rahmawan

Penyunting : Agin Wijaya

Ponorogo – MADIUNRAYA.COM

Kinerja DPRD Ponorogo dinilai efektif untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat didaerah yang berjuluk Bumi Reyog itu.

Hal itu disampaikan oleh salah satu pegiat sosial di Ponorogo, Dharmanto.

Menurutnya, DPRD Ponorogo mampu menselaraskan keinginan eksekutif maupun masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

“Meskipun mayoritas anggota dan Ketua DPRD Ponorogo berasal dari Parpol yang notabene bersebarangan dalam Pilkada tahun 2020 yang lalu, namun hubungan antara Eksekutif dan Legislatif cukup harmonis, meskipun dinamika itu pasti ada,”Ucap Dharmanto usai mengikuti Sidang Paripurna penetapan Perda APBD tahun 2022 di Gedung DPRD Ponorogo, Kamis (25/11/2021).

Lebih lanjut Dharmanto, hal inilah yang sangat diapresiasi oleh dirinya sebagai salah satu warga Ponorogo. “Yang terpenting saat ini adalah bagaimana membangun Ponorogo terutama membangkitkan perekonomian setelah Pandemi Covid 19,” tambahnya.

Dharmanto juga menilai bahwa kinerja DPRD cukup efektif. “Tadi saya mendengar ada puluhan Raperda yang akan dibahas ditahun 2022. Ini preseden yang baik. Kinerja DPRD Ponorogo cukup baik dan patut diapresiasi. Semoga hal ini bisa berlanjut hingga masa-masa yang aan datang.”Pungkas Dharmanto.

Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, SPd saat memberikan keterangan kepada Wartawan. (yahyaar/madiunraya.com)

Sementara menurut Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto S.Pd, dirinya menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur, bahwa Rancangan Keputusan DPRD tentang propemperda wajib untuk dilakukan proses konsultasi terlebih dahulu kepada Gubernur Jawa Timur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebelum ditetapkan.

“Hal tersebut hasilnya sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Biro Hukum tertanggal 18 November 2021 Nomor : 188/28874/ 013.2/2021 tentang Hasil Konsultasi Propemperda Kabupaten Ponorogo tahun 2022. Dari hasil konsultasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, dapat disusun beberapa usulan Raperda untuk dimasukkan dalam Propemperda tahun 2022 sebanyak 22 Raperda, yang terdiri dari 17 Raperda yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan 5 Raperda prakarsa DPRD Kabupaten Ponorogo,” jelasnya.

Sunarto pun memberikan rincian materi raperda sebagai berikut :

1. Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2041.

3. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.

5. Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung Kabupaten Ponorogo.

6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2025.

7.  Penanaman modal.

8. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

9. Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

10. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, termasuk lain-lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

11. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Di Kabupaten Ponorogo.

12. Pencabutan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan.

13. Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perumda Air Minum.

14. Bangunan Gedung.

15. Pencabutan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

16. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lppl) Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

17. Penataan Pedagang Kaki Lima.

18. Penataan, Pengelolaan Dan Perlindungan Pasar Rakyat.

19. Penanggulangan Bencana.

20. Badan Usaha Milik Desa Dan Ketahanan Pangan.

21. Pengelolaan Sungai

22. Pencegahan Perkawinan usia Anak-anak

Dari semua Raperda yang akan dibahas ditahun 2022, Sunarto berharap dapat sukses menjadi Perda dan menjadikan Ponorogo menjadi daerah yang maju dan masyarakatnya sejahtera. (adv/yah/gin).

Peliput : Yahya Ali Rahmawan

Penyunting : Agin Wijaya

Ponorogo – MADIUNRAYA.COM

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Paripurna dengan tema Tanggapan Eksekutif, Bupati Ponorogo terhadap usulan Raperda inisitif DPRD Ponorogo atas 4 Raperda inisiatif DPRD yaitu, Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Raperda Ketahanan Pangan, Raperda Pengelolaan Sungai dan Raperda Pencegahan Perkawinan usia Anak-anak, Jumat (12/11/2021).

Rapat Paripurna tersebut di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Sunarto Spd, dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Dwi Agus Prayitno SH MSi, H Miseri Efendi SH MH, Anik Suharto S.Sos, serta sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo. Sedangkan penyampaian tanggapan 4 Raperda Inisitif DPRD di bacakan oleh Wakil Bupati Ponorogo, Hj Lisdyarita SH.

Ketua DPRD Ponorogo Sunarto Spd, usai memimpin Rapat Paripurna menjelaskan bahwa keempat Raperda Inisitif DPRD tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Ponorogo Senin 8 November 2021 yang lalu. “Dalam agenda Pertama, saat Rapat Paripurna jawaban Eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terkait Raperda APBD tahun 2022 dan kami menyampaikan  Usulan Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo tentang 4 Raperda, yaitu tentang Bumdes, Ketahanan Pangan, Pengelolaan Sungai dan Pencegahan Perkawinan Usia Anak,”Jelas Sunarto. .

Lebih lanjut Ketua DPRD Ponorogo menyampaikan bahwa sudah menjadi kewajiban Bupati ketika Raperda ini menjadi inisiatif DPRD, Bupati memang didalam tahapannya untuk memberikan tanggapan. “Tanggapanya yang pertama apakah Raperda inisitif dari DPRD ini layak untuk dibahas pada tahap-tahap berikutnya. Alhamdulillah, Saudara Bupati seperti yang disampaikan oleh juru bicara Wakil Bupati, sepakat ke 4 Raperda ini inisiatif DPRD ini bisa dibahas ditingkat selanjutnya,” terang Sunarto.

Yang ke dua, lanjut Sunarto, di tahapan DPRD terkait pembentukan semua Perda Inisiatif DPRD memang diwajibkan didalam pembahasanya harus melibatkan berbagai stake holder artinya nanti akan dijadwalkan mengenai uji publik. “Hal itu, dilakukan dalam rangka melengkapi legal drafing yang sudah ada.Ini sekaligus untuk menampung aspirasi, supaya yang disampaikan saudara bupati bagaimana Perda ini selain bisa aspiratif juga bisa akomodatif dan bisa menjembatani seluruh kepentingan, tentu sesuai dengan regulasi,” lanjut Ketua DPRD Sunarto. 

Kompak, Pimpinan DPRD saat memimpin rapat paripurna.

Ditambahkan Sunarto, setidaknya ada 14 halaman dan beberapa catatan yang disampaikan Saudara Bupati baik saran, masukan pertanya atau kritikan, “Tentunya ini menunjukkan bahwa Raperda tersebut masih perlu pemikiran dari stake holder yang terkait. Apalagi isu tentang 4 hal tersebut sangat urgen di Kabupaten Ponorogo yaitu tentang Bumdes, bagaimana agar Bumdes mampu berperan dalam meningkatkan perekonomian di desa, Raperda Ketahanan Pangan juga akan mengatur bagaimana Ponorogo memiliki ketahanan pangan yang baik, Raperda Pengelolaan Sungai diharapkan menjadi regulasi agar sungai-sungai di Ponorogo aman dari pencemaran dan mampu memberikan manfaat untuk pertanian, perikanan dan wisata, sementara Raperda Pencegahan Perkawinan Usia Anak merupakan regulasi agar perkawinan anak dapat dicegah,”urai Ketua DPRD Ponorogo.

Sementara Wakil Bupati Ponorogo, Hj Lisdyarita usai membacakan pandangannya menyampaikan bahwa ke 4 Raperda inisiatif yang disampaikan DPRD semuanya disepakati untuk dibahas pada tahap selanjutnya. “Empat Raperda yang diinisiasi oleh DPRD Ponorogo tersebut memang perlu untuk menjadi payung hukum di masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta melindungi agar Sungai terhindar dari pencemaran dan anak-anak tidak menikah diusia dini.”Ucap Hj Lisdyarita. (adv/yah/gin).

Peliput : Yahya Ali Rahmawan

Penyunting : Agin Wijaya

Ponorogo – Madiunraya.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun 2022, Kamis (04/11/2021) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Ponorogo.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ponorogo Sunarto, S.Pd dan dihadiri oleh Bupati Ponorogo, H Sugiri Sancoko, Wakil ketua DPRD bersama jajaran Anggota Legislatif di DPRD Ponorogo yang meliputi 8 fraksi DPRD Ponorogo yaitu Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PKS dan Fraksi Amanat Persatuan.

Dari 8 Fraksi yang ada, sebagian memberikan catatan dan mengkritisi prinsip penganggaran yang dilakukan oleh OPD yang masih berpedoman pada Money Follow Function di mana seharusnya OPD menggunakan anggaran dan pendaftar pada pola Money Follow Program.

Selain itu, Fraksi juga memberikan fokus dalam pemulihan ekonomi pasca Pandemi serta pembangunan infrastruktur jalan yang sudah banyak yang rusak.

Atas masukan itu, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko myampaikan bahwa pihaknya berterima kasih. “Terima kasik atas masukan yang diberikan fraksi-fraksi dalam pandangan umum saat ini, Kami akan memaksimalkan agar APBD 2022 ada inovasi sesuai dengan visi dan misi yang kami janjikan kepada masyarakat Ponorogo,”Ucap Bupati Sugiri.

Bupati Sugiri juga menyatakan bahwa ide dan saran yang disampaikan dalam pandangan umum fraksi menjadi alat untuk bersinergi antara pihak eksekutif dengan legislatif.  “Dengan adanya masukan dari Fraksi-Fraksi, merupakan langkah untuk menyesuaikan agar gotong-royong antara eksekutif dan legislatif bisa terjalin dengan baik,”tambahnya.

Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Sunarto, S.Pd

Sementara Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto S.Pd menjelaskan bahwa dalam Rapat Paripurna yang dipimpinnya itu telah disampaikan pandangan umum fraksi-fraksi yang ada. “Ada sejumlah masukan usulan dan pertanyaan pada pandangan umum fraksi yang disampaikan tersebut diantaranya bagaimana mengatasi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19 dan juga tentang pembangunan infrastruktur jalan yang saat ini terus menjadi aspirasi masyarakat,”Ucap Ketua DPRD Ponorogo.

Untuk itu, Sunarto berharap agar APBD tahun 2022 mampu menjawab kedua hal tersebut. “Bagaimana anggaran yang ada mampu menjadi solusi untuk pemulihan ekonomi setelah Pandemi Covid 19 dan juga bisa membangun infrastruktur jalan yang saat ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat,”lanjut Sunarto.

Ketua DPRD Ponorogo juga menyatakan bahwa pihaknya terus mendukung langkah inovatif dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk menjawab aspirasi masyarakat Ponorogo. “Apapun langkah dan kebijakan yang akan diambil oleh Pemkab Ponorogo akan kami dukung selama bermuara kepada kesejahteraan masyarakat Ponorogo.”Pungkas Sunarto, S.Pd. (adv/yah/gin).

Peliput : Yahya Ali Rahmawan

Penyunting : Agin Wijaya

Ponorogo – Madiunraya.com

Komisi A DPRD kabupaten Ponorogo yang dipimpin oleh Eka Rekno Setyani S.Sos dari Partai Gerindra melakukan sidak ke Desa Muneng, Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Senin (01/11/2021).

Bertempat di Balai Desa Muneng, Anggota Komisi A DPRD Ponorogo yaitu H. Wahyudi Purnomo, M.Si dari Partai PAN, H. Agung Priyanto, S.E., M.M dari Partai PDIP, Mahfut Arifin, S.Sos dari Partai PKB, Eko Priyo Utomo S.T dari Partai Golkar, didampingi Sekretaris Desa dan Kamituwo saat Sidak ke Balai Desa Muneng membahas berbagai hal diantaranya adanya kekosongan Kepala Desa di desa tersebut.

“Atas kekosongan Kepala Desa inilah yang membuat Komisi A DPRD Ponorogo turun gunung. Komisi A ini membidangi pemerintahan melakukan inspeksi mendadak untuk mendesak Pemerintahan Desa setempat untuk segera melakukan pengisian Kepala Desa Antar Waktu (KDAW) di Desa Muneng,” ucap Ketua Komisi A DPRD Ponorogo Eka Rekno Setyani.

Eka juga mengatakan bahwa sidak tersebut juga dalam rangka menampung aspirasi warga masyarakat. “Selain membahas kekosongan jabatan Kepala Desa juga membahas tentang proyek di anak sungai Bengawan Solo, jika dipending dan tidak cepat atasi akan menggerus pinggiran sungai, dan bisa berakibat merobohkan jembatan poros Desa menuju Kota,”tambahnya.

Untuk jabatan Kepala Desa, Eka menyampaikan bahwa saat ini Kepala Desa Muneng diisi oleh Pejabat sementara (Pjs) dari ASN di lingkup Pemkab Ponorogo. “Hal itu disebabkan Kepala Desa definitif hasil Pilkades serentak di tahun 2019 lalu, meninggal dunia. Masyarakat menginginkan adanya Kepala Desa Definitif yang didapatkan melalui pengisian KDAW,”kata Ketua Komisi A DPRD Ponorogo Eka Rekno Setyani.

Maka dari itu pengisian perangkat desa melalui KDAW penting untuk segera dilakukan. “Supaya tidak menggangu pelayanan di desa tersebut. Sesuai aturan Permendagri boleh dilakukan pengisian KDAW meski Indonesia masih dalam status masa pandemi,”ujarnya.

Teknis pengisian KDAW dilakukan dengan musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan diwakili tokoh-tokoh masyarakat di desa tersebut.“Untuk Desa Muneng, akan ada 63 sampai 70 warga yang akan dilibatkan untuk musyawarah pengisian KDAW tersebut. Kandidat bisa dari masyarakat sendiri. Kami menghendaki terselesaikan di bulan November atau Desember tahun ini,” ujar Eka Rekno Setyani.

Ketua Komisi A DPRD Ponorogo, Eka Rekno Setyani

Eka Rekno Setyani menjelaskan, jika tupoksi KDAW nanti yang terpilih, seperti halnya kepala desa definitif. Masa kerjanya pun melanjutkan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya.

“Dalam hal ini, untuk Desa Muneng sampai tahun 2025. Sehingga nantinya Desa Muneng tidak ikut dalam pemilihan pilkades serentak pada tahun 2022 nanti,”paparnya.

Eka Rekno Setyani menambahkan ada tiga desa di Ponorogo yang mendesak dilakukan pengisian KDAW. Yakni Desa Somoroto di Kecamatan Kauman, Desa Karangpatihan di Kecamatan Pulung dan Desa Muneng sendiri. “Ketiga desa tersebut kepala desanya meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir,”ucap Eka Rekno Setyani.

Masa kerja KDAW tidak terlalu lama, sesuai dengan masa jabatan yang lama. Legitimasinya juga sama dengan kades definitif.

“Kami dorong 3 desa itu untuk segera lakukan pengisian KDAW tahun ini.”Pungkas Eko Rekno Setyani.

Sementara itu Pj Kepala Desa Muneng, Santoso mengungkapkan pihaknya menunggu perintah dari atasan untuk pemilihan KDAW ini. Jika Dinas Pemdes memberikan lampu hijau, pihaknya siap melaksanakan musyawarah KDAW.

“Kendalanya belum tahu kapan, karena belum turun juklak-juknisnya. Sementara masyarakat pengennya cepat-cepat,”terang Santoso

Anggaran pengisian KDAW ini, menurut Santoso sudah dimusyawarahkan dengan BPD Desa Muneng. Mereka pun juga mengamini adanya KDAW tersebut.

“Anggaran desa untuk melaksanakan KDAW ini sudah dianggarkan sebanyak Rp 26 juta. Kamipun siap untuk segera melakukan KDAW jika sudah ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.”pungkas Santoso. (adv/yah/gin).

Peliput : Yahya Ali Rahmawan

Penyunting : Agin Wijaya

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.