Ponorogo – Portalnews Madiun Raya

Untuk mengkaji lebih dalam serta mencermati penyampaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026, DPRD Ponorogo segera membentuk empat Pansus.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno dengan didampingi Wakil Ketua Anik Suharto.

Pembacaan nota rancangan awal RPJMD itu disampaikan secara langsung oleh Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

Menurut Dwi Agus Prayitno, Pansus tersebut dibentuk untuk mengawal rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Pemkab Ponorogo. “Pembentukan pansus tersebut merupakan hasil rapat paripurna penyampaian nota rancangan awal (ranwal) RPJMD 2021-2026 di ruang rapat DPRD secara langsung dan terbuka,”terang Dwi Agus, Senin (12/04/2021).

Lebih lanjut, Dwi menyampaikan bahwa setelah mendengar penyampaian rancangan awal RPJMD yang disampaikan oleh Bupati, pihaknya segera bergerak cepat dengan mencermati dan mendalami hal tersebut.

“Kita berharap, seluruh visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo bisa masuk dalam RPJMD Ponorogo tahun 2021-2026, empat pansus ini harus mencermati RPJMD Bupati,” Lanjut Dwi Agus Prayitno.

Rapat Paripurna penyampaian nota RPJMD oleh Bupati Ponorogo

Politisi PKB tersebut berharapa dengan adanya RPJMD akan secara bertahap membawa Ponorogo menjadi daerah yang maju dan masyarakatnya sejahtera. “Tantangan yang ada adalah adanya pandemi Covid 19 yang masih berlangsung dan pemulihan ekonomi yang harus segera dilakukan sebagai dampak Pandemi Covid 19,”Ujar Dwi Agus.

Untuk itu, sebagai pelaksana tugas legislasi, DPRD Ponorogo akan secara mendetail mencermati RPJMD Ponorogo yang telah disampaikan oleh Bupati. “Pembentukan empat pansus tersebut beranggotakan dari komisi-komisi yang ada di DPRD. Nantinya pansus diketuai oleh pimpinan-pimpinan DPRD,”Dwi Agus Prayitno.

Dengan Pansus yang telah dibentuk diharapkan agar efektif dan efisien dalam hal mencermati dan mendalami serta mengkritisi. “Nantinya juga melakukan komunikasi dengan eksekutif sehingga visi dan misi menjadi Ponorogo Hebat bisa dipastikan ada dalam RPJMD dan bisa dilakukan dengan baik.”Pungkas Dwi Agus Prayitno. (Adv/Yah/Gin).

Peliput : Yahya Ali Rahmawan

Penyunting : Agin Wijaya

Ponorogo – Portalnews Madiun Raya

DPRD Ponorogo kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Rekomendasi Pansus LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2020, Senin (08/03/2021).

Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Dwi Agus Prayitno menyatakan bahwa dalam rekomendasinya DPRD Kabupaten Ponorogo memberikan penghargaan dan apresiasi atas berbagai penghargaan yang diraih baik tingkat nasional maupun tangkat provinsi. “DPRD juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Pemkab Ponorogo atas kemajuan yang dicapai untuk indikator- indikator pembangunan daerah selama 2020,”Ucap Politisi PKB tersebut.

Dwi Agus, panggilan akrabnya menyampaikan bahwa secara garis besar, apa yang dilaksanakan oleh Bupati Ponorogo selama 2020 sudah sesuai ketentuan yang berlaku. “Semuanya bisa dilaksanakan oleh bupati kemarin. Termasuk soal penggunaan anggaran hingga pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.

Juru Bicara DPRD Ponorogo, Anik Suharto saat menyampaikan Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2020

Hanya saja, ia berharap penyampaian bisa dipertajam dan disampaikan LKPJ lima tahunan sehingga bisa menilai kinerja bupati terkait RPJMD-nya dan menjadikan masukan untuk bupati selanjutnya.

Dwi Agus juga menyampaikan terkait refokusing APBD di 2021 untuk penanganan covid-19 bisa dilakukan secara optimal. “Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Daerah Dalam Rangka Mendukung Penanganan Covid-19,” Ungkap Dwi Agus Prayitno.

Dwi berharap dengan refokusing anggaran APBD tahun 2021 untuk penanganan Covid 19, angka persebaran penularan wabah yang masih berlangsung itu bisa terus menurun di Bumi Reyog. “Dengan refokusing anggaran yang kita lakukan, kita berharap angka penularan Covid 19 bisa ditekan. Hal itu juga membutuhkan kesadaran bagi seluruh masyarakat agar disiplin dalam menegakkan Protokol Kesehatan.”Pungkas Dwi Agus Prayitno. (Adv/Yah/Gin).

Peliput : Yahya Ali Rahmawan

Penyunting : Agin Wijaya

Ponorogo – Portalnews Madiun Raya

DPRD Ponorogo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Ponorogo atas Nota Keuangan RAPBD 2021 dan pembentukan Pansus RAPBD 2021, selain itu, juga dilakukan pengambilan keputusan terhadap Perubahan Kedua Propemperda Kabupaten Ponorogo tahun 2020, Jum’at (06/11).

Dengan pengambilan keputusan terhadap Perubahan Kedua Propemperda Kabupaten Ponorogo tahun 2020, masyarakat Ponorogo boleh berharap bahwa pengelolaan pasar-pasar di wilayahnya akan makin profesional. Ini setelah Pemkab Ponorogo dan DPRD-nya sepakat untuk melanjutkan pembentukan peraturan daerah (perda) tentang Perusahaan Daerah (Perusda) Pasar.

Anggota DPRD Ponorogo saat mengikuti Sidang Paripurna.

Kesepakatan ini telah dituangkan dalam naskah kesepakatan yang ditandantangani Plt Bupati Ponorogo Soedjarno dan para pimpinan DPRD Ponorogo pada sidang paripurna pembahasan Propemperda (program PembentukanPeraturan Daerah) Kabupaten Ponorogo.

Propemperda yang disepakati pembahasannya tersebut adalah perubahan kedua dan telah mendapatkan persetujuan dari Bagian Hukum Pemprov Jatim.

“Dengan adanya kesepakatan ini maka menjadi dasar untuk melakukan pembahasan perda, yaitu perda tentang Perusahaan Daerah Pasar di Ponorogo. Perusda Pasar ini nantinya akan mengelola pasar-pasar yang ada secara makin profesional dan makin baik,” ungkap Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto.

Selama ini, pengelolaan pasar di Ponorogo berada di bawah Dinas Perdagangan, Koperasi dam Usaha Mikro (Disperdagkum) Kabupaten Ponorogo. Belum ada lembaga tersendiri dalam mengelola pasar.

“Dalam SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) memang masih di bawah dinas tersebut. Kalau nanti sudah dipisah, artinya dikelola oleh yang bukan instansi pemerintah, semoga pengelolaan pasar akan lebih intensif dan produktif serta efektif dalam melayani masyarakat,” lanjut Sunarto.

Dikatakannya, Propemperda dengan bab tentang Perusda Pasar diajukan ke Bagian Hukum Pemprov Jatim bersama dengan bab tentang Penyertaan Modal Pemkab ke PDAM Ponorogo. Paket pengajuan propemperda ini mendapat persetujuan dari pihak provinsi Jawa Timur sehingga akan lanjut ke tahap berikutnya. Yaitu penyusunann dan pembahasan raperda. (Adv/Yah/Gin).

Ponorogo – Portalnews Madiun Raya

Memperingati Hari Jadi ke-524 Ponorogo tepat pada 11 Agustus 2020, DPRD Ponorogo menggelar Rapat Paripurna Istimewa di Ruang Sidang Utama gedung DPRD Kabupaten Ponorogo.⁣

Peringatan ditengah Pandemi Covid 19 itu dilangsungkan secara sederhana namun khidmat. Hadir dalam kegiatan itu antara lain adalah para mantan bupati beserta istrinya, para mantan ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, para tokoh yang telah memberi kontribusi terhadap Ponorogo dalam pembangunannya di berbagai bidang kehidupan dan warga masyarakat yang dinilai berjasa dalam kehidupan sehari-hari di Ponorogo.

Ketua DPRD Ponorogo saat memimpin Rapat Paripurna memperingati HUT Ponorogo ke 524.

Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, S.Pd mengucapkan selamat HUT ke 524 Kabupaten Ponorogo. “Walaupun ditengah Pandemi Covid 19, kita harus segera bangkit untuk terus bekerja memberikan yang terbaik untuk masyarakat Ponorogo,” Terangnya kepada Awak Media.

Lebih lanjut Sunarto berharap di Hari Jadi ke 524, Kabupaten Ponorogo semakin maju, berbudaya dan religius. “Masyarakatnya makmur dan sejahtera,” Tandasnya.

Ditengah Pandemi, Sunarto meminta agar seluruh masyarakat untuk tetap taat kepada protokol kesehatan. “Dengan menerapkan protokol kesehatan maka kita akan terhindar terjangkit Virus Corona. Mari kita disiplin memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan menjauhi kerumunan. Mari bersama melawan Covid 19 dan terus berkarya untuk kemajuan Poorogo menuju daerah yang maju, berbudaya dan religius.” Pungkas Sunarto.

Rapat Paripurna Istimewa memperingati HUT Ponorogo ke 524 tahun.

Pada kesempatan tersebut, Pemkab Ponorogo menyerahkan sejumlah bantuan kepada warga yang dinilai memiliki jasa cukup penting bagi Ponorogo. Yaitu kepada komunitas penarik becak, komunitas disabilitas, komunitas ojek, komunitas pengemudi ACS (Angkutan Cerdas Sekolah), Legiun Veteran Ponorogo dan sebuah LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Masing-masing komunitas mendapat bantuan operasional organisasasi sebesar Rp5 juta ditambah paket sembako untuk masing-masing anggota komunitas. “Saya memang punya gagasan dan hari ini kita sudah laksanakan. Gagasan itu adalah memberikan penghargaan dan apresiasi kepada siapapun yang dedikasinya kepada pembangunan di Ponorogo dalam bidang apapun telah dia tunjukkan. Mudah-mudahan ini menjadi tradisi setiap tahunnya nanti,” ungkap Bupati Ipong yang menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada perwakilan penerima.⁣

⁣Selain komunitas, Pemkab Ponorogo juga memberikan perhargaan lima orang yang memiliki komitmen luar biasa pada Ponorogo, di dalam maupun di luar Ponorogo. (ADV/Yah/Gin)

Ponorogo – Portalnews Madiun Raya

Kabupaten Ponorogo terus melakukan berbagai langkah untuk mewujudkan Ponorogo sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Salah satunya mendorong terbitnya Peraturan Daerah (Perda) yang akan menjadi payung hukum Ponorogo sebagai KLA.

Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Sunarto mengatakan demi mewujudkan Kabupaten Ponorogo sebagai Kabupaten Layak Anak akhirnya terwujud Peraturan Daerah setelah rancangan peraturan daerah Kabupaten Layak Anak disepakati DPRD dan Pemkab Ponorogo dalam rapat paripurna Senin malam (09/03/2020.”Payung hukum pemenuhan hak anak itu menjadi salah satu persyaratan agar Kabupaten Ponorogo predikat Kabupaten Layak Anak, legislatif dan eksekutif sepakat tahun ini Kabupaten Ponorogo harus Kabupaten Layak Anak,” Ungkap Sunarto.

Lebih lanjut Sunarto menyatakan akan ada banyak poin penting yang tertuang dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Layak Anak khususnya untuk mengakomodasi hak hak anak di Kabupaten Ponorogo. “Salah satunya adalah pengurangan promosi rokok supaya anak anak di Kabupaten Ponorogo dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat jauh dari pengaruh zat adiktif tembakau bahkan salah satu indikatornya ada radius sekian ratus meter di lingkungan sekolah yang harus steril dari iklan rokok,” Lanjut Sunarto.

DPRD dan Pemkab Ponorogo, Kata Sunarto telah satu suara untuk mewujudkan Kabupaten Ponorogo berpredikat Kabupaten Layak Anak tahun ini, “Dan usai menyepakati rancangan peraturan daerah Kabupaten Layak Anak menjadi peraturan daerah DPRD dan Pemkab Ponorogo akan melanjutkan pembahasan satu rancangan peraturan daerah lagi untuk memperkuat payung hukum terhadap pemenuhan hak anak yakni rancangan peraturan daerah perlindungan anak, saat ini masih kami koordinasikan dengan tim teknis dan eksekutif.” Pungkas Sunarto.

Wakil Bupati Ponorogo, Dr Drs H Soedjarno, MM, saat menandatangani Raperda Layak Anak.

Sementara itu Wakil Bupati Soedjarno mengapresiasi tercapainya kesepakatan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Layak Anak, dia menyakini peraturan daerah terkait sangat penting untuk melindungi hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik di Kabupaten Ponorogo, “Setelah Perda ditandatangani, akan disiapkan banyak parameter lain yang terkait seperti, Puskesmas layak anak, Sekolah layak anak hingga pemenuhan ruang bermain yang layak untuk anak ini semata untuk memenuhi hak hak anak di Kabupaten Ponorogo,”ujar Soedjarno.

Perda KLA Ponorogo merupakan aturan yang menjadi tindak lanjut atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA. Menurut ketentuan tersebut, KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pengembangan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk terpenuhinya hak anak.

Selain perda, ada poin-poin penting yang juga menjadi penunjang terwujudnya KLA. Antara lain pembentukan Gugus Tugas KLA Kabupaten, Gugus Tugas Kecamatan dan Desa atau Kelurahan, Kecamatan Layak Anak (Kelana), Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Forum Anak, Sekolah Ramah Anak (SRA), Puskesmas Ramah Anak (PRA) dan Kelembagaan yang berbasis inisiasi masyarakat diantaranya Forum Puspa, KPPA dan Satgas PPA dan PABTM. (Adv/Yah/Gin)

Ponorogo – Portalnews Madiun Raya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Paripurna, Jumat (17/01/2020) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Ponorogo.

Pada Rapat Paripurna tersebut, DPRD Kabupaten Ponorogo melakukan gebrakan di awal tahun 2020 dengan mengesahkan tiga raperda menjadi perda yang terdiri dari Raperda tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang, Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, dan Raperda tentang Penyelenggaraan Jalan dan Pengaturan Lalu Lintas serta mengesahkan perubahan propemperda tahun 2020.

Pada kesempatan tersebut Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Ponorogo H. Miseri Efendy, SH, MH. selaku Ketua Pansus A memaparkan Fasilitasinya kepada Lembaga terkait tingkat Provinsi Jawa Timur mengenai Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Bupati Ponorogo menandatangani 3 Raperda yang telah disahkan diawal tahun 2020.

Sedangkan untuk Raperda penyelenggaraan Tera/Tera Ulang dan Raperda tentang penyelenggaraan Jalan dan Pengaturan Lalu Lintas dipaparkan oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Ponorogo Dwi Agus Prayitno, SH, M.Si. selaku Ketua Pansus C.

Beberapa perubahan dan tambahan juga dipaparkan di depan forum rapat sebelum akhirnya disetujui untuk dijadikan perda oleh seluruh anggota DPRD yang hadir. Terutama pada tiga raperda yang di inisiasi oleh DPRD kabupaten Ponorogo.

“Pada bagian minuman beralkohol ditambahkan kata arak jowo atau arjo. Ini jadi perhatian khusus dari kepolisian sehingga dari provinsi menyarankan untuk dimasukkan dan akhirnya kita revisi. Dan ternyata seluruh kawan DPRD menyetujui,” ulas ketua Pansus A.

Dengan adanya raperda yang baru ini ia berharap masyarakat bisa merasa semakin terlindungi. Baik pada penyelenggaraan perdagangan dengan adanya tera ulang, saat berlalu lintas maupun dalam peredaran minuman beralkohol.

Pada Rapat Paripurna tersebut Bupati Ponorogo Drs. H. Ipong Muchlissoni juga menyampaikan Nota Persetujan Raperda Kabupaten Layak Anak.

“Kita mengapresiasi kinerja DPRD Ponorogo periode ini. Bagus sekali. Mereka melaksanakan hak legislasi dan hak pengawasan dengan baik,” ungkap Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni usai menghadiri rapat paripurna tersebut. (Adv/Yah/Gin)

PonorogoPortalnews Madiun Raya

Politisi Nasdem, Sunarto, S.Pd secara definitif dilantik menjadi Ketua DPRD Ponorogo periode 2019 – 2024, Senin (07/10).

Mendampingi Sunarto, Agus Dwi Prayitno (PKB), Miseri Effendi (Demokrat) dan Anik Suharto (Gerindra) sebagai Wakil Ketua DPRD Ponorogo untuk masa periode yang sama.

Keempat pimpinan DPRD Ponorogo itu dilantik dengan pengambilan sumpah dan penandatanganan SK yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto menyampaikan terima kasih kepada Fikso Rubianto yang telah membantu memimpin sementara DPRD Ponorogo. “DPRD memiliki fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, marilah kita bersinergi demi kemajuan Ponorogo.” Ucapnya.

Sunarto juga membacakan beberapa ayat dan hadist serta kutipan dari Sahabat Nabi. “Saya telah terpilih dari kalian, jika saya salah maka jangan ikuti saya, tapi jika saya benar maka ikutilah saya.” Pungkas Sunarto.

Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni mengapresiasi pelantikan pimpinan DPRD Ponorogo. “Gembira nya kita adalah dengan pelantikan ini bisa menyelesaikan agenda-agenda penting di tahun 2019, diantaranya tentang APBD dan beberapa peraturan daerah.” Ucap Bupati Ipong Muchlissoni.

Prosesi pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Ponorogo juga ditandai dengan penyerahan palu sidang. (Yah/Gin).

Pewarta : Yahya

Redaktur : Agin

Ponorogo – Portalnews Madiun Raya

DPRD Kabupaten Ponorogo yang baru, periode 2019 – 2024 akhirnya menyelesaikan Tatibnya dan hari ini, Jum’at (13/09) menggelar Rapat Paripurna mengumumkan pimpinan definitifnya.

Sebelumnya, Sunarto dan Fikso Rubianto menjadi pimpinan sementara DPRD Ponorogo.

Fikso Rubianto yang membacakan Surat Keputusan dari partai yang berhak menjadi pimpinan DPRD menyampaikan bahwa posisi Ketua DPRD adalah Sunarto dari Partai Nasdem, Wakil Ketua diisi Agus Dwi Prayitno (PKB), Miseri Effendi (Partai Demokrat) dan Anik Suharto (Partai Gerindra).

Dalam wawancaranya, Ketua DPRD Ponorogo definitif, Sunarto, selanjutnya pihaknya akan mengirimkan SK dari partai kepada Gubernur Jawa Timur. “Setelah itu pelantikan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Ponorogo definitif,” ucap Sunarto.

Sunarto melanjutkan, usai dilantik tanggal 01 September 2019 yang lalu, anggota DPRD Ponorogo terus bekerja menyusun tatib dan alat kelengkapan dewan. “Kita targetkan bulan ini sudah selesai dan kita akan bekerja menyelesaikan PR kita dalam menyusun Raperda tahun 2019 ini.” Pungkas Sunarto.

Ada beberapa perubahan dalam komposisi pimpinan DPRD Ponorogo periode lima tahun kedepan. Partai Nasdem yang menjadi pemenang Pemilu menduduki Ketua DPRD yang sebelumnya diduduki Ali Mufti dari Partai Golkar. PKB yang sebelumnya mendudukkan Slamet Haryanto di periode ini digantikan oleh Agus Dwi Prayitno, sementara dari Partai Demokrat tetap Miseri Effendi dan Partai Gerindra Anik Suharto. (Yah/Gin).

Pewarta : Yahya

Redaktur : Agin Wijaya

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.