Rapat Paripurna, DPRD berikan Rekomendasi LKPJ Bupati Ponorogo dan usulkan Raperda Kawasan Bebas Rokok

  • Bagikan
Ketua DPRD Ponorogo menyerahkan Rekomendasi atas LKPJ Bupati Ponorogo
Ketua DPRD Ponorogo menyerahkan Rekomendasi atas LKPJ Bupati Ponorogo

Ponorogo, MADIUNRAYA.com

DPRD Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi LKPJ Bupati Ponorogo tahun anggaran 2022 dan nota penyampaian rancangan peraturan daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Senin (15/05/2023).

Selain itu, Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Ponorogo itu sepakat memutuskan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Ponorogo tahun 2023 – 2025 dan Perubahan Perda nomor 5 tahun 2020 tentang PDAM Kabupaten Ponorogo.

Dalam kesempatan tersebut, anggota legislatif berharap ada tempat atau Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Ponorogo.

Terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Anggota Dewan memberikan Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2022, yang di dalamnya terdapat catatan penting terhadap pelaksanaan pemerintahan tahun 2022.

Menurut Ketua Pansus LKPJ bupati tahun anggaran 2022, Dwi Agus Prayitno menjelaskan ada 7 sektor pembangunan daerah yang perlu ditanggapi serius oleh Pemkab.

“Yaitu sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, lingkungan hidup,menejerial SDM Pemerintahan serta tata kelola keuangan daerah,”Jelasnya.

Dwi Agus juga menyinggung persoalan sampah di TPA Mrican dan proses mutasi ASN di lingkup Pemkab Ponorogo yang dinilai tergesa – gesa tanpa memperhatikan rentan masa jabatannya terlebih dulu.

“Memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam LKPJ Bupati tahun anggaran 2022 dan harus ada penyelesaian terhadap masalah yang ada seperti TPA Mrican dan mutasi jabatan, agar nanti dapat maksimal pelaksanaannya di tahun berikutnya,” ujar Dwi Agus Prayitno.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Sunarto saat dimintai keterangan mengatakan selain tujuh rekomendasi Pansus LKPJ tersebut, pihaknya mendesak Pemkab Ponorogo untuk menertibkan adanya juru parkir liar yang menjamur di seputaran alun alun

“Pemkab harus segera bertindak tegas terhadap menjamurnya juru parkir liar di kawasan alun alun. Mereka menarik diluar tarif yang ada, bahkan ada yang 15.000 per kendaraan saat ada event. Ini yang membuat masyarakat resah saat ingin berkunjung kesini,” jelas Sunarto.

Kang Narto, panggilan akrabnya juga berharap agar eksekutif segera membuat regulasi yang tegas agar parkir liar tidak semakin merajalela. (adv/yah/gin)

  • Bagikan