,

NTB,MADIUNRAYA.com

Amaq Sinta seorang korban begal yang ditetapkan sebagai tersangka kini bisa bernapas lega setelah Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas perkaranya.

Joko Jumadi selaku Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Mataram sekaligus Pengacara Amaq Sinta, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Polri yang telah memberikan asas keadilan kepada Amaq Sinta dalam perkara itu.

“Atas nama BKBH Fakultas Hukum  Universitas Mataram, dan juga selaku tim kuasa hukum Amaq Sinta, kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Kapolri dan Kapolda NTB, karena telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian perkara pidana,” kata Joko, Ahad (17/04/2022).

Joko berpendapat bahwa penanganan proses hukum yang dialami oleh Amaq Sinta sejak awal bergulir telah berjalan sesuai dengan asas keadilan dan kemanfaatan hukum.

“Hal itu tercermin dengan adanya penarikan perkara itu dari Polres Lombok Tengah ke Polda NTB. Kemudian setelah diambilalih,” kata Joko.

Polda NTB juga langsung melakukan gelar perkara khusus bersama dengan para ahli hukum dan memutuskan kasus yang dialami Amaq Sinta dihentikan atau SP3.

“Khususnya kasus Amaq Sinta yang telah diambilalih kasus Amaq Sinta dari Lombok Tengah dan mengambil keputusan menghentikan kasus itu melalui SP3. Pembelajaran dari kasus ini adalah peran serta masyarakat sangat dibutuhkan di dalam penanggulangan kejahatan,”terang Joko Jumadi.

Sebelumnya, Kapolda NTB Irjen Djoko Purwanto menjelaskan dari hasil gelar perkara khusus disimpulkan bahwa peristiwa tersebut merupakan pembelaan terpaksa sebagaimana termaktub dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP.

“Sehingga tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum baik secara formil dan materiil,” lanjut Irjen Djoko kepada wartawan, Sabtu 16 April 2022.

Menurut Irjen Djoko, keputusan dari gelar perkara tersebut berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, Pasal 30 tentang penyidikan tindak pidana bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan demi kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

“Terkait penanganan perkara Amaq Sinta, Polda NTB dalam proses gelar perkara khusus mengedepankan asas proporsional, legalitas, akuntabilitas dan nesesitas. Dengan tujuan, terwujudnya rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.” Pungkas Irjen Djoko Purwanto. (red)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.