Ponorogo – Portalnews Madiun Raya

Melakukan dengar pendapat dengan para pedagang eks pasar stasiun, Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni memberikan beberapa solusi atas dibongkarnya bangunan lapak karena tak berijin beberapa saat yang lalu.

Bupati Ipong Muchlissoni menjelaskan bahwa kronologis pembongkaran bangunan di pasar eks stasiun itu karena pihak koperasi yang menjadi pengembang tidak memiliki IMB. “Sebelumnya, waktu mereka mulai membangun, sudah kita ingatkan, begitu ada tembok kita segel dan kita terus berikan peringatan, namun mereka tidak mengindahkan peringatan itu, ya akhirnya pada tanggal 21 Januari 2019 kita robohkan,” terang Bupati Ipong Muchlissoni.

Untuk itu, sebagai Bupati, saya ingin memberikan solusi untuk Bapak / Ibu pedagang yang mau pindah ke Pasar Relokasi dan nanti saat Pasar Legi yang dibangun sudah jadi berupa kios secara gratis, sambung Bupati Ipong Muchlissoni.

“Bagi, Bapak/Ibu pedagang yang sudah menyetorkan uang kepada koperasi ya silahkan meminta kembali uang tersebut, kalau tidak bisa ya silahkan tuntut secara hukum,” lanjut Bupati Ponorogo.

Bupati Ipong Muchlissoni juga menjelaskan bahwa pihaknya tidak menggusur pasar, namun membongkar bangunan yang tidak memiliki IMB. “Selain itu kita berikan kios gratis bagi para pedagang, karena Pemkab tidak berbisnis namun melakukan penataan.” Pungkas Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni.

Sebagai bentuk keseriusan, Bupati Ponorogo memberikan salinan Surat Keputusan Bupati Ponorogo yang telah ditandatangani nya kepada para pedagang. (Yah/gin).

Pewarta : Yahya

Redaktur : Agin

Ponorogo – Portalnews Madiun Raya

Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Drs Supriyanto melakukan kritik keras atas kebijakan Bupati Ponorogo, Drs H Ipong Muchlissoni yang melakukan pembongkaran paksa bangunan pasar eks stasiun beberapa saat yang lalu.

Menurut Kang Pri, panggilan akrabnya, apapun alasannya, kebijakan Bupati harus memperhatikan nasib rakyat kecil, terutama pedagang yang sudah puluhan tahun berjualan di tempat tersebut. “Sebagai seorang pemimpin, Bupati Ipong harus menengok ke bawah, bagaimana nasib pedagang yang menggantungkan nasibnya berjualan disana, jadi kebijakan yang diambil harus menggunakan rasa bukan hanya soal logika,” ucap Kang Pri, Rabu (23/01/2019).

Terlebih yang berjualan ini adalah ibu-ibu, nenek-nenek, ataupun kakek-kakek yang harus diperhatikan, bagaimana kalau mereka itu bagian dari keluarga kita. Apalagi kondisi saat ini yang hujan, daya beli yang menurun, belum tentu dagangan mereka itu laku, sambung Kang Pri.

“Jadi, menurut saya, kebijakan yang diambil Bupati ini terlalu terburu-buru, seharusnya sebelum melakukan pembongkaran, amankan dulu para pedagang nya, siapkan tempat yang layak baru dilakukan penertiban,” lanjut Kang Pri.

Kang Pri juga menerangkan bahwa pemerintah kabupaten harus mendukung swasta yang ikut andil dalam melakukan terobosan usaha. “Pemerintah Kabupaten Ponorogo harus mendukung pihak pihak yang ikut andil dalam menumbuhkan perekonomian, terlebih pemerintah tidak bisa mencukupi kebutuhan masyarakat, jadi jangan sampai masyarakat menjadi korban,” terang nya.

Kang Pri yang juga ketua pemenangan kabupaten dan ketua partai pendukung saat Pilkada 2015, dirinya perlu mengingatkan Bupati Ipong Muchlissoni terkait kebijakannya dalam membongkar paksa bangunan pasar eks stasiun tersebut. “Sebagai pengusung Bupati Ipong Muchlissoni saat Pilkada 2015 yang lalu saya perlu mengingatkan Bupati Ipong Muchlissoni untuk memimpin dengan rasa, jiwa, keimanan dan logika secara bersamaan, karena itu kunci kesuksesan dalam memimpin Ponorogo,” pungkas Kang Pri. (Yah/Gin)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.