Madiun – Portalnews Madiun Raya

Langkah prioritas diambil oleh Wali Kota Madiun. Orang nomor satu di Kota Pendekar itu mengalihkan anggaran pengadaan seragam bagi ASN untuk pengadaan seragam bagi Pelajar beserta ongkos jahitnya.

Menurut Wali Kota, pendidikan merupakan prioritas yang harus diutamakan.

“Sejatinya Pemerintah Kota Madiun sudah menganggarkan seragam dan ongkos jahit untuk 3.250 ASN senilai 1.1 M. Tapi mohon maaf, karena ada kebijakan refocusing anggaran untuk covid-19, rencana pengadaan seragam untuk ASN tahun ini saya pending,” Ucap Wali Kota Maidi, kemarin.

Anggaran tersebut akan direalisasikan untuk yang lebih prioritas. “Salah satunya untuk pengadaan seragam bagi pelajar di Kota Madiun,”jelas Wali Kota.

Lebih lanjut Wali Kota menyampaikan bahwa Pendidikan anak-anak  di Kota Madiun menjadi salah satu prioritas di masa kepemimpinannya. “Saya menjamin baik kelengkapan sarana di sekolah maupun sarana untuk masing-masing individu siswa. Misalnya laptop gratis dan seragam sekolah gratis.”Pungkasnya.

Kebijakan tersebut mendapatkan apresiasi dari warga Kota Madiun. “Mantap Pak Wali, semoga dengan kebijakan tersebut mampu membawa anak-anak Kota Madiun bisa lebih cerdas karena tidak terkendala dengan persoalan mereka akan fasilitas,” ucap Agus Setiawan. (Yah/Gin).

Peliput : Yahya Ali Rahmawan

Penyunting : Agin Wijaya

Berita, Headline, Kota Madiunoleh Sebar Tweet

Ponorogo – Portalnews Madiun Raya

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ponorogo diingatkan kewajibannya untuk netral dalam Pilkada Ponorogo tahun 2020. Pelanggaran netralitas ini mengandung sanksi bagi yang melakukannya.⁣
⁣
Hal ini diutarakan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo, Dr. H. Soedjarno, MM saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Mengantisipasi Penyebaran Covid-19 Dan Netralitas ASN Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Ponorogo yang digelar di Gedung Sasana Praja, Kamis (8/10/2020).

“ASN atau PNS (Pegawai Negeri Sipili) itu punya hak pilih. Akan tetapi ASN dilarang berpolitik praktis, dilarang untuk memberikan dukungan kepada calon kepala daerah, baik terlibat dalam kampanye, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, maupun kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pada salah satu paslon dalam bentuk apapun,” urai Plt Bupati Ponorogo Soedjarno.⁣

Dipaparkannya, sejumlah aturan menjadi dasar bagi sikap para ASN dalam pilkada. Mulai dari UU nomor 5 tahun 2014, PP 53 tahun 2010, Peraturan MenPAN-RB, aturan dari Komisi ASN (KASN) hingga Badan Kepegawaian Negera (BKN). Plt Bupati Soedjarno berharap, seluruh peserta yang hadir, yaitu para kepala dinas dan badan di Pemkab Ponorogo, para Camat, dan para Kades dan Lurah, bisa memahami kewajiban netral dalam pilkada ini dan meneruskan pesan netralitas ini sampai ke bawahan dan stafnya di masing-masing instansi.⁣
⁣
Ia mengingatkan, pelanggaran terhadap kewajiban netralitas ini bisa mendapatkan sanksi yang tidak ringan. Sebab, dalam aturannya, pelanggaran atas netralitas ini termasuk pelanggaran berskala sedang. “Termasuk pelanggaran sedang. Sanksinya mulai dari penurunan gaji berkala selama satu tahun, penurunan pangkat selama satu tahun dan ada pula lepas jebatan. Pelanggaran yang terjadiakan langsung dilaporkan Bawaslu ke KASN nantinya,” ungkap Plt Bupat Soedjarno.⁣
⁣
Dikatakannya, saat ini tahapan Pilkada 2020 Ponorogo sudah berjalan. Maka seluruh ASN di semua level wajib untuk bertanggung jawab dan disiplin terhadap peraturan yang ada. Termasuk di dalamnya netral.

ASN harus netral dalam Pesta Demokrasi, Pilbup Ponorogo 2020.

“ASN itu dituntut profesional dan ikut menegakkan demokrasi. Jangan sampai ASN melanggar netralitas. Sebab, dalam banyak tengarai, ASN yang tidak netral ujung-ujungnya adalah KKN (Kolusi Korupsi, Nepotisme). Sebuah sikap yang tidak profesional,” pungkas Plt Bupati Soedjarno. (ADV/Yog/Gin)

Advertorial, Ponorogooleh Sebar Tweet

Reporter : Tatang Dahono

Trenggalek – Portal Madiun Raya

Jelang pemungutan suara Pilgub Jatim 2018, KPUD Trenggalek menggelar rapat koordinasi, Minggu (24/6/2018).

Bupati Trenggalek, Emil Dardak yang ikut menghadiri kegiatan tersebut mendorong cita-cita KPU yang menginginkan Pilgub Jatim berjalan bersih, lancar dan terhindar dari segala kecurangan.

Meski tercatat sebagai salah satu calon pada Pilgub Jatim kali ini, tak lantas membuat dirinya memanfaatkan jabatan. Justru demi menjaga proses demokrasi tidak terciderai, suami Arumi Bachsin tersebut, memerintahkan kepada seluruh ASN untuk bersikap netral.

Dituturkan oleh Bupati Emil, bahwa dirinya diundang KPU sebagai Bupati aktif Trenggalek. “Karena sejak tengah malam tadi saya sudah kembali bertugas dan kami ingin mewujudkan upaya KPU untuk mewujudkan Pilgub yang lancar, jujur, adil, umum, bersih dan tentunya berintegritas,” tuturnya.

Lebih lanjut ditambahkan oleh Emil Dardak yang juga masih menjabat sebagai co-President UCLG Aspac, dirinya menyadari tentunya sebagai salah satu calon, posisinya sangatlah rawan. “Makanya tadi saya menegaskan dan menitipkan kepada Forkopimda langsung untuk seluruh aparat yang ada di Pemkab Trenggalek bisa dikomando langsung beliau-beliaunya untuk menunjang kelancaran Pilkada ini,” imbuhnya.

“Tadi saya mengintruksikan kepada seluruh jajaran, kita di Trenggalek ini harus bisa mewujudkan Pilgub tanpa keberpihakan. Disisi lain mari kita hindari segala bentuk kecurangan dari pihak manapun itu,”ungkap Bupati Emil.(Ono/gin)

Trenggalekoleh Sebar Tweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.