Jakarta – Portal Madiun Raya

Konstelasi politik di Indonesia terus menghangat. Semangat masing masing koalisi untuk terus mempertahankan dan merebut kekuasaan terus digaungkan. Tagar #2019gantipresiden dan #2019tetapjokowi terus disuarakan masing masing kubu.

Terakhir, anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade menyebut bahwa Partai Gerindra menginisiasi koalisi keumatan. Menurut Andre, koalisi yang dibangun bersama PKS dan masih tahap komunikasi dengan PAN dan Demokrat menyuarakan perubahan untuk Indonesia lebih baik. “Mohon do’anya, setelah alumni 212 mendeklarasikan Prabowo Subianto menjadi Calon Presiden, kita terus bergerak”,ujar Andre di Jakarta, Ahad (03/06).

Sementara dari sisi pemerintah, Koalisi Indonesia Hebat berusaha untuk terus mempertahankan kekuasaannya dengan terus membangun komunikasi dengan partai partai pendukungnya. PDIP yang menjadi motor pengusung Jokowi terus mengintensifkan koordinasi dengan Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Golkar, PKB, dan partai yang lainnya.

Menurut pengamat politik lokal, Ahsanu Amala melihat petahana atau Jokowi diuntungkan karena sudah memerintah saat ini. “Presiden Jokowi juga berhasil membangun infrastruktur yang luar biasa”,ujarnya.

Namun tarik ulur siapa Calon Wakil Presiden Jokowi berpotensi mengurangi kekompakan partai pengusung sehingga mengurangi jumlah pemilihnya,sambungnya.

“Selain itu, kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat sekarang juga berpotensi mengalihkan pemilih, dari yang Pro Jokowi menjadi Pro Prabowo”,lanjutnya.

Koalisi keumatan juga belajar dari keberhasilan mereka di Pilkada Jakarta, sehingga isu agama juga menjadi senjata mereka meraup suara, sedangkan koalisi Indonesia Hebat terus membawakan kampanye toleransi, ujar Ahsanu.

“Yang juga penting adalah kepentingan negara super power yaitu USA atau Tiongkok yang juga memiliki banyak kepentingan di Indonesia, sehingga mau tidak mau ikut mengarahkan siapa presiden yang pro terhadap kepentingannya”,pungkasnya.

Seperti yang diketahui, tahun 2019 mendatang, Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu serentak yaitu Pemilihan Umum Legislatif DPR, DPRD Privinsi, DPRD Kota/ Kabupaten, pemilihan DPD dan Pemilihan Presiden secara langsung. (Yah/Gin)

Jakarta – Portal Madiun Raya
Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Muh Prananda Prabowo meminta kader PDIP tidak reaksioner.

Pernyataan Prananda tersebut disampaikannya melalui akun twitternya @pranandaprabowo sekaligus memposting surat terbuka yang dikeluarkan Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDIP.

Dalam surat terbuka yang ditandatangani tanggal 2 Juni 2018 tersebut juga memperlihatkan tanggapan Megawati Sukarno Putri terhadap tulisan di media yang mengkritik posisi dan gajinya di BPIP. “Tenang saja”,ucap Megawati yang disebutkan dalan surat tersebut.

Di akunnya,Prananda meminta kader PDIP tidak reaksioner. Dia juga meminta kepada kader untuk mendukung media sebagai pilar demokrasi Pancasila.

Selain itu, Prananda juga menyampaikan ajakan kepada para kader untuk kembali memegang teguh kepada ajaran Bung Karno, 1 Juni 1945.

Seperti diberitakan beberapa waktu yang lalu, kader PDIP menyerbu dan melakukan pengrusakan di kantor Radar Bogor akibat pemberitaan yang menjadi headline di media cetak tersebut.

Radar Bogor menyoroti jabatan Megawati Soekarnoputri yang menjadi ketua BPIP dan mendapat imbalan Rp 112 juta setiap bulan. “Ongkang kaki dapat 112 juta”,judul berita tersebut dan memantik reaksi keras di kantor media tersebut. (Twi/Gin)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.