Ponorogo – Madiunraya.com

Komisi A DPRD kabupaten Ponorogo yang dipimpin oleh Eka Rekno Setyani S.Sos dari Partai Gerindra melakukan sidak ke Desa Muneng, Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Senin (01/11/2021).

Bertempat di Balai Desa Muneng, Anggota Komisi A DPRD Ponorogo yaitu H. Wahyudi Purnomo, M.Si dari Partai PAN, H. Agung Priyanto, S.E., M.M dari Partai PDIP, Mahfut Arifin, S.Sos dari Partai PKB, Eko Priyo Utomo S.T dari Partai Golkar, didampingi Sekretaris Desa dan Kamituwo saat Sidak ke Balai Desa Muneng membahas berbagai hal diantaranya adanya kekosongan Kepala Desa di desa tersebut.

“Atas kekosongan Kepala Desa inilah yang membuat Komisi A DPRD Ponorogo turun gunung. Komisi A ini membidangi pemerintahan melakukan inspeksi mendadak untuk mendesak Pemerintahan Desa setempat untuk segera melakukan pengisian Kepala Desa Antar Waktu (KDAW) di Desa Muneng,” ucap Ketua Komisi A DPRD Ponorogo Eka Rekno Setyani.

Eka juga mengatakan bahwa sidak tersebut juga dalam rangka menampung aspirasi warga masyarakat. “Selain membahas kekosongan jabatan Kepala Desa juga membahas tentang proyek di anak sungai Bengawan Solo, jika dipending dan tidak cepat atasi akan menggerus pinggiran sungai, dan bisa berakibat merobohkan jembatan poros Desa menuju Kota,”tambahnya.

Untuk jabatan Kepala Desa, Eka menyampaikan bahwa saat ini Kepala Desa Muneng diisi oleh Pejabat sementara (Pjs) dari ASN di lingkup Pemkab Ponorogo. “Hal itu disebabkan Kepala Desa definitif hasil Pilkades serentak di tahun 2019 lalu, meninggal dunia. Masyarakat menginginkan adanya Kepala Desa Definitif yang didapatkan melalui pengisian KDAW,”kata Ketua Komisi A DPRD Ponorogo Eka Rekno Setyani.

Maka dari itu pengisian perangkat desa melalui KDAW penting untuk segera dilakukan. “Supaya tidak menggangu pelayanan di desa tersebut. Sesuai aturan Permendagri boleh dilakukan pengisian KDAW meski Indonesia masih dalam status masa pandemi,”ujarnya.

Teknis pengisian KDAW dilakukan dengan musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan diwakili tokoh-tokoh masyarakat di desa tersebut.“Untuk Desa Muneng, akan ada 63 sampai 70 warga yang akan dilibatkan untuk musyawarah pengisian KDAW tersebut. Kandidat bisa dari masyarakat sendiri. Kami menghendaki terselesaikan di bulan November atau Desember tahun ini,” ujar Eka Rekno Setyani.

Ketua Komisi A DPRD Ponorogo, Eka Rekno Setyani

Eka Rekno Setyani menjelaskan, jika tupoksi KDAW nanti yang terpilih, seperti halnya kepala desa definitif. Masa kerjanya pun melanjutkan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya.

“Dalam hal ini, untuk Desa Muneng sampai tahun 2025. Sehingga nantinya Desa Muneng tidak ikut dalam pemilihan pilkades serentak pada tahun 2022 nanti,”paparnya.

Eka Rekno Setyani menambahkan ada tiga desa di Ponorogo yang mendesak dilakukan pengisian KDAW. Yakni Desa Somoroto di Kecamatan Kauman, Desa Karangpatihan di Kecamatan Pulung dan Desa Muneng sendiri. “Ketiga desa tersebut kepala desanya meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir,”ucap Eka Rekno Setyani.

Masa kerja KDAW tidak terlalu lama, sesuai dengan masa jabatan yang lama. Legitimasinya juga sama dengan kades definitif.

“Kami dorong 3 desa itu untuk segera lakukan pengisian KDAW tahun ini.”Pungkas Eko Rekno Setyani.

Sementara itu Pj Kepala Desa Muneng, Santoso mengungkapkan pihaknya menunggu perintah dari atasan untuk pemilihan KDAW ini. Jika Dinas Pemdes memberikan lampu hijau, pihaknya siap melaksanakan musyawarah KDAW.

“Kendalanya belum tahu kapan, karena belum turun juklak-juknisnya. Sementara masyarakat pengennya cepat-cepat,”terang Santoso

Anggaran pengisian KDAW ini, menurut Santoso sudah dimusyawarahkan dengan BPD Desa Muneng. Mereka pun juga mengamini adanya KDAW tersebut.

“Anggaran desa untuk melaksanakan KDAW ini sudah dianggarkan sebanyak Rp 26 juta. Kamipun siap untuk segera melakukan KDAW jika sudah ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.”pungkas Santoso. (adv/yah/gin).

Peliput : Yahya Ali Rahmawan

Penyunting : Agin Wijaya

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.