DPRD Ponorogo duduk bersama dengan Dinas Pendidikan dan Perwakilan Kepala Sekolah SMP
Pungutan Liar (Pungli) di dunia pendidikan masih menjadi momok bagi masyarakat yang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri.
Untuk mengatasi hal tersebut, DPRD Ponorogo melalui Komisi D melakukan diskusi dalam hearing yang dilakukan di Gedung DPRD Ponorogo, Senin (15/09/2025).
Dalam kegiatan tersebut Komisi D DPRD Ponorogo duduk bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dan perwakilan Kepala Sekolah SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 4, SMPN 5 dan SMPN 6 Ponorogo.
Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Riyanto, S. IP meminta semua pihak terutama dilingkungan Sekolah Negeri untuk menghilangkan Pungutan Liar atau PUNGLI.
“Mari bersama menghilangkan pungutan liar, terutama disekolah negeri, ” Ucap Riyanto.
Dia melanjutkan, jika diperlukan biaya-biaya untuk menunjang proses pendidikan maka harus dilakukan komunikasi yang baik dengan wali murid.
“Komunikasi yang baik bisa menghindari kesalahpahaman semua pihak. Ini yang harus dilakukan jika pihak sekolah hendak melakukan pungutan yang menunjang proses pendidikan di sekolah, ” Lanjut Riyanto.
Dia berharap aduan masyarakat Ponorogo terkait Pungli di lingkungan sekolah bisa diminimalisir bahkan bisa dihilangkan.
“Sebenarnya, jika komunikasi berjalan baik, tidak lagi ada kata Pungli. Karena setelah dilakukan komunikasi yang baik, wali murid setuju, maka pihak sekolah juga wajib menjaga transparansi dalam pengelolaan dana yang telah dihimpun, agar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemajuan di sekolah tersebut, ” Ucap Riyanto.
Dia berharap, langkah tersebut bisa menjadi solusi untuk menghindari Pungli di lingkungan sekolah Kabupaten Ponorogo.
“Memang Jer Basuki Mawa Beya yang artinya, semua tujuan pasti memiliki nilai atau biaya, namun kita bisa menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak agar tidak dianggap sebagai pungli. ” Tutupnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Drs H Nurhadi Hanuri, MM mengapresiasi langkah DPRD Ponorogo untuk meminimalisir pungli di lingkungan sekolah.
“Tentu, sebagai wakil rakyat, mereka mendapatkan aduan dari masyarakat yang diduga melakukan Pungli. Kami dari Dinas Pendidikan dan sekolah yang kami naungi akan siap menjalankan rekomendasi dari DPRD Ponorogo. ” Tambahnya. (ADV/YAH/GIN).
