Ponorogo – MADIUNRAYA.COM

Kinerja DPRD Ponorogo dinilai efektif untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat didaerah yang berjuluk Bumi Reyog itu.

Hal itu disampaikan oleh salah satu pegiat sosial di Ponorogo, Dharmanto.

Menurutnya, DPRD Ponorogo mampu menselaraskan keinginan eksekutif maupun masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

“Meskipun mayoritas anggota dan Ketua DPRD Ponorogo berasal dari Parpol yang notabene bersebarangan dalam Pilkada tahun 2020 yang lalu, namun hubungan antara Eksekutif dan Legislatif cukup harmonis, meskipun dinamika itu pasti ada,”Ucap Dharmanto usai mengikuti Sidang Paripurna penetapan Perda APBD tahun 2022 di Gedung DPRD Ponorogo, Kamis (25/11/2021).

Lebih lanjut Dharmanto, hal inilah yang sangat diapresiasi oleh dirinya sebagai salah satu warga Ponorogo. “Yang terpenting saat ini adalah bagaimana membangun Ponorogo terutama membangkitkan perekonomian setelah Pandemi Covid 19,” tambahnya.

Dharmanto juga menilai bahwa kinerja DPRD cukup efektif. “Tadi saya mendengar ada puluhan Raperda yang akan dibahas ditahun 2022. Ini preseden yang baik. Kinerja DPRD Ponorogo cukup baik dan patut diapresiasi. Semoga hal ini bisa berlanjut hingga masa-masa yang aan datang.”Pungkas Dharmanto.

Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, SPd saat memberikan keterangan kepada Wartawan. (yahyaar/madiunraya.com)

Sementara menurut Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto S.Pd, dirinya menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur, bahwa Rancangan Keputusan DPRD tentang propemperda wajib untuk dilakukan proses konsultasi terlebih dahulu kepada Gubernur Jawa Timur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebelum ditetapkan.

“Hal tersebut hasilnya sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Biro Hukum tertanggal 18 November 2021 Nomor : 188/28874/ 013.2/2021 tentang Hasil Konsultasi Propemperda Kabupaten Ponorogo tahun 2022. Dari hasil konsultasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, dapat disusun beberapa usulan Raperda untuk dimasukkan dalam Propemperda tahun 2022 sebanyak 22 Raperda, yang terdiri dari 17 Raperda yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan 5 Raperda prakarsa DPRD Kabupaten Ponorogo,” jelasnya.

Sunarto pun memberikan rincian materi raperda sebagai berikut :

1. Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2041.

3. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.

5. Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Sari Gunung Kabupaten Ponorogo.

6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2025.

7.  Penanaman modal.

8. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

9. Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

10. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, termasuk lain-lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

11. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Di Kabupaten Ponorogo.

12. Pencabutan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan.

13. Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perumda Air Minum.

14. Bangunan Gedung.

15. Pencabutan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

16. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lppl) Radio Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

17. Penataan Pedagang Kaki Lima.

18. Penataan, Pengelolaan Dan Perlindungan Pasar Rakyat.

19. Penanggulangan Bencana.

20. Badan Usaha Milik Desa Dan Ketahanan Pangan.

21. Pengelolaan Sungai

22. Pencegahan Perkawinan usia Anak-anak

Dari semua Raperda yang akan dibahas ditahun 2022, Sunarto berharap dapat sukses menjadi Perda dan menjadikan Ponorogo menjadi daerah yang maju dan masyarakatnya sejahtera. (adv/yah/gin).

Peliput : Yahya Ali Rahmawan

Penyunting : Agin Wijaya

Ponorogo – MADIUNRAYA.COM

Sebanyak 355 pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dilantik dan diambil sumpahnya setelah menduduki jabatan barunya dalam mutasi perdana pada masa pemerintahan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko dan Wabup Lisdyarita pada Rabu (24/11/2021) malam di Pendopo Agung Ponorogo.

Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, S.Pd yang ikut hadir dalam kegiatan itu berharap menjadi penyegaran di lingkungan kerja Pemkab Ponorogo. “Mutasi adalah hak Bupati dan Wakil Bupati, kita berharap agar roda pemerintahan bisa bergerak lebih baik demi mewujudkan visi dan misi pemerintahan Bupati Sugiri dan Wabup Lisdyarita,” ucap Sunarto.

Selain itu Ketua DPRD Ponorogo juga memiliki harapan agar orang yang tepat bisa menduduki jabatan yang tepat. “On The Right Man diharapkan bisa menempati On The Right Job. Ini kita lihat 3 bulan kedepan, apakah OPD yang dipimpin atau dikelolanya bisa menjadi baik dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kita akan mengawal bersama agar jalannya pemerintahan bisa efektif,”tambahnya.

Tentang kekosongan beberapa pimpinan OPD, Ketua DPRD Ponorogo juga menyampaikan harapan agar Pemerintah Kabupaten Ponorogo segera melakukan pengisian. “Ini dimaksudkan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terbengkelai dan roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Endingnya adalah pelayanan yang prima kepada masyarakat demi kesejahteraan warga Ponorogo.”Pungkas Sunarto.

Pada Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemkab Ponorogo kali ini pejabat yang dilantik meliputi 18 pejabat eselon II atau setingkat kepala dinas, 102 pejabat eselon III atau kepala bidang/bagian, dan 234 pejabat eselon IV atau setingkat kepala seksi/subbagian. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini menandai mutasi atau perubahan, promosi atau kenaikan dan rotasi atau perpindahan jabatan.

“Mutasi adalah hal yang biasa. Saya menganggap semua tempat (jabatan/dinas) adalah sama. Tidak ada yang ‘basah’, tidak ada yang ‘kering’. Yang jelas hari ini kita butuh percepatan yang luar biasa sehingga saya butuh penyegaran,” ungkap Bupati Sugiri mengawali sambutan dan pesannya kepada para pejabat yang baru saja dilantik.

Dikatakannya, bila sebagian pihak menilai dirinya tidak segera melakukan mutasi karena tidak memiliki keberanian menurutnya hal tersebut tidak benar. Ia hanya ingin dalam perpindahan jabatan yang dilakukan akan menghasilkan pribadi-pribadi yang terbaik pada posisinya.

“Kami ingin mendapatkan sesuatu yang kami cari. Kami ingin semua merasa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dan yang dituju adalah visi dan misi Ponorogo yang lebih hebat dan bermartabat,” ujarnya. (adv/yah/gin).

Peliput : Yahya Ali Rahmawan

Penyunting : Agin Wijaya

Ponorogo – MADIUNRAYA.COM

Bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto memuji inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang mengolah sampah menjadi briket.

“Ini adalah hal yang patut diapresiasi. Tidak hanya mengurangi tumpukan sampah, inovasi ini bisa menyediakan alternatif bahan bakar untuk subtitusi batu bara,” Ucap Sunarto saat bersama Gubernur Jatim dan Forkopimda Ponorogo di TPA Mrican di Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Senin (8/11/2021).

Sunarto juga berharap selain menyelesaikan persoalan sampah hal itu juga bisa menjadi salah satu program pemberdayaan untuk mempercepat pemulihan ekonomi setelah masa Pandemi Covid 19.

“Perlu terobosan dan inovasi untuk mempercepat kebangkitan ekonomi setelah masa pandemi Covid 19. Harapan kita, ini nanti bisa menyerap banyak pekerja terutama masyarakat yang selama ini terdampak Pandemi Covid 19,”lanjut Sunarto.

Ketua DPRD Ponorogo itu juga menyampaikan bahwa secara makro, pengolahan sampah menjadi briket substitusi batu bara bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bagi Kabupaten Ponorogo. “Jadi, selain bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga bisa meningkatkan PAD Ponorogo apabila dikelola dengan baik dan profesional, ini harapan kita semua.”Pungkas Sunarto, S.Pd.

Hal senada disampaikan oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa yang menyebut pengolahan sampah itu bisa menjadi berkah.

“Ini bukan sampah menjadi rupiah saja, tapi juga sampah jadi berkah. Sesuatu yang sangat luar biasa. Saya rasa ini format renewable energi yang bisa mensubtitusi batu bara. Ini juga bisa mengurangi tumpukan sampah,” ujar Khofifah.

Lebih dari itu, briket juga memiliki dioxin (zat berbahaya hasil proses pembakaran yang tidak sempurna) yang lebih kecil dari batu bara. Sehingga bisa menjadi alternatif bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

“Tadi saya tanya dioksin-nya dibawah ambang batas, tentu ini lebih sehat. Ketika dunia tengah berupaya menurunkan emisi. Ini juga salah satu terobosan mengurangi bagian dari emisi,” lanjutnya.

Karena itu, ia berharap inovasi ini bisa menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain di Jawa Timur dalam upaya mengatasi problem sampah dan penyediaan bahan bakar alternatif ramah lingkungan.

“Saya harap kabupaten/kota di Jatim kirim tim ke Ponorogo. Insyallah ini akan menjadi solusi efektif dan strategis. Kalau masing-masing kabupaten/kota di Jatim menyiapkan yang seperti ini, saya yakin Jatim akan menjadi pioner penurunan emisi di Indonesia,” tandasnya. (adv/yah/gin).

Peliput : Yahya Ali Rahmawan

Penyunting : Agin Wijaya

Ponorogo – MADIUNRAYA.COM

Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto S,Pd mengharapkan semua pihak dan elemen yang ada agar bersiaga menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam akibat hidrometeorologi.

Hal itu disampaikan oleh Sunarto usai mengikuti Apel Gelar Pasukan dan Perlengkapan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi tahun 2021 Kabupaten Ponorogo pada Senin (25/10/2021) di Aloon-Aloon Kabupaten Ponorogo.

“Memasuki akhir tahun dengan berbagai potensi bencana hidrometeorologi, kita semua harus melakukan sejumlah langkah antisipasi. Salah satunya dengan menyiagakan pasukan dan berbagai alat yang dipersiapkan,”Ucap Sunarto.

Sunarto sangat mengapresiasi persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo. “Dengan kesiapsiagaan yang dilakukan akan memperkecil terjadinya korban akibat bencana alam yang mungkin bisa saja terjadi,”lanjut Sunarto.

Ponorogo menurut Ketua DPRD Ponorogo pernah mengalami bencana alam yang besar. “Seperti longsor di Banaran Pulung, Banjir dan lainnya. Ini perlu diwaspadai. Selain itu kelestarian alam juga perlu terus dilakukan agar ekosistem kehidupan bisa berjalan dengan baik dan kita tidak menjadi korban akibat bencana karena keseimbangan alam yang tidak terjadi.”Pungkas Sunarto, S.Pd.

Ketua DPRD Ponorogo saat mengikuti apel kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi

Sementara Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko menyatakan bahwa pihaknya bersiap menghadapi potensi bencana alam yang mungkin bisa terjadi di Ponorogo. “Kita tahu Ponorogo ini bagian dari Jawa Timur yang memang merupakan wilayah rawan bencana. Sehingga, pagi ini pasukan untuk mitigasi dan penanggulangannya kita apelkan dan kita menyiapkan peralatannya. Harapannya tidak ada bencana, tapi kita harus bersiap untuk itu,” ungkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko usai menjadi pimpinan apel gelar pasukan tersebut.

Ada sejumlah alat baru yang terkait dengan bencana hidrometeorologi yang telah dipersiapan. Seperti gergaji bergagang panjang untuk mengatasi mengomel yang rawan patah atau sejenisnya, atau katrol berharness, serta beberapa perahu karet. Ada pula perahu besi dari TNI.

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo Imam Basori mengatakan, saat ini ada 10 kecamatan di Ponorogo yang dinilai rawan bencana hidrometeorologi. Mulai dari tanah longsor, angin puting beliung hingga banjir kebakaran hutan dan lahan. Di antaranya adalah Kecamatan Ngrayun, Slahung, Sawoo, Ngebel, Pulung, Pudak, Sooko, Badegan, Sampung dan Ponorogo.

“Semua yang memiliki perbukitan sangat rawan terjadi bencana hidrometeorologi. Untuk Kecamatan Ponorogo kerawanannya ya banjir sebab muara semua sungai yang ada di Ponorogo ini kan ya di Kota Ponorogo, di Sungai Sekayu sebelum ke Madiun,” ungkap Imam Basori.

Sebanyak lebih dari 300 pasukan yang merupakan perwakilan dari berbagai unsur yang dihadirkan dalam apel pasukan ini. Mulai dari BPBD, TNI, Polri, Tagana, Pramuka, ORARI, RAPI, Relawan Desa Tangguh Bencana hingga Komunitas Jeep. (adv/yah/gin).

Peliput : Yahya Ali Rahmawan

Penyunting : Agin Wijaya

Ponorogo – MADIUNRAYA.COM

Ketua DPRD Ponorogo mengikuti Ngontel Bareng Santri Bersarung dan Berpeci secara Prokes dalam Percepatan Vaksin dan Launching Satgas Prokes Kabupaten Ponorogo dalam rangka Hari Santri tahun 2021 yang diikuti total 6.221 santri, Ahad (24/10/2021).

Ketua DPRD Ponorogo sangat mengapresiasi kegiatan itu sebagai upaya menumbuhkan semangat religius dan meneladani Resolusi Jihad yang dikumandangkan oleh KH Hasyim Asyari.

“Semangat Jihad inilah yang harus kita tiru. Saat ini adalah Jihad melawan Covid 19, Jihad menumbuhkan ekonomi dan Jihad melakukan pembangunan di Ponorogo,”Ucap Sunarto.

Selain itu, Sunarto juga mengapresiasi pelaksanaan kegiatan itu yang dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan sehingga berhasil meraih Rekor MURI. “Kita harus segera pulih dan bangkit dari keterpurukan akibat Pandemi Covid 19 dengan melakukan aktivitas seperti biasa namun dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan dan segera melakukan Vaksinasi,”Tambah Ketua DPRD Ponorogo.

Sunarto berharap dengan kegiatan itu bisa menyatukan kembali warga Ponorogo dalam semangat kebangsaan dan religiusitas sehingga bisa melakukan pembangunan menuju Ponorogo Hebat. “Kita harus mendukung semangat membangun yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo, untuk itu marilah bersama berjihad menuju Ponorogo yang Hebat.”Pungkas Ketua DPRD Ponorogo.

Ketua DPRD Ngonthel Bareng Santri, Bersarung dan Berpeci

Sementara  Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko mengatakan bahwa melalui kegiatan itu para santri bisa berjihad melawan pandemi Covid-19.

“Selain itu berjihad melawan Covid-19 para santri dapat berjihad melawan kemiskinan dan kebodohan. Acara ‘Ngonthel bareng’ ini juga sebagai sarana promosi protokol kesehatan yang dilanjutkan dengan pengukuhan satgas prokes kesehatan,”Ucap Bupati Sugiri Sancoko.

Bupati juga ingin mengingatkan resolusi jihad yang didengungkan pertama kali oleh Hasyim Asyhari. “Hari ini jihad bukan lagi perang, tapi jihad melawan pandemi covid, kesialan dan kemisikinan. Hari ini saya mengukuhkan satgas protokol kesehatan, mungkin yang pertama di Indonesia. Harapannya Ponorogo semakin Hebat,” Jelas Bupati Sugiri.

Tak hanya gowes, peringatan Hari Santri Nasional ini juga digelar vaksinasi Covid-19 di samping Paseban Aloon-Aloon Ponorogo. Selain dimanfaatkan oleh para pesepeda yang belum vaksinasi juga diikuti oleh masyarakat umum.

Sementara itu Perwakilan MURI Sri Widayati menjelaskan Kabupaten Ponorogo meraih MURI bukan untuk yang pertama kali kali. Ia mengatakan acara pada hari ini merupakan raihan Kabupaten Ponorogo yang kesepuluh. Selain itu acara ini terbilang istimewa. Sebab selain rekor MURI gelaran ini merupakan yang pertama di dunia. “Ini merupakan catatan kesepuluh MURI atas Ponorogo, dan yang kali ini masuk rekor dunia yaitu Ngontel Bareng Santri Bersarung dan Berpeci secara Protokol Kesehatan,” pungkasnya. (adv/yah/gin).

Peliput : Yahya Ali Rahmawan

Penyunting : Agin Wijaya

Ponorogo – MADIUNRAYA.COM

Ketua DPRD Ponorogo menghadiri pembukaan Workshop Reyog Obyok Tari Jathil dan Pengendang di Auditorium Padepokan Reyog Ponorogo, Sabtu (9/10/2021).

Workshop yang berlangsung dua hari ini diikuti oleh perwakilan penari jathil dan pengendang tingkat kecamatan di Kabupaten Ponorogo.

Ketua DPRD Ponorogo mengapresiasi kegiatan tersebut agar kelestarian kesenian khas Ponorogo itu tetap terjaga.

“Saya berharap agar Seni Reyog Ponorogo tetap lestari dan membawa kesejahteraan bagi seluruh warga Ponorogo,” Ucap Ketua DPRD sesaat setelah mengikuti kegiatan.

Meskipun selama Pandemi Covid 19 kesenian tersebut jarang tampil, Ketua DPRD berharap semangat para Seniman tidaklah menurun. “Kita semua harus tetap semangat. Toh, tidak saja Seni Reyog yang tidak boleh tampil karena berpotensi menimbulkan kerumunan namun juga kesenian-kesenian yang lainnya, ini harus dimaklumi. Semoga Pandemi Covid 19 segera berakhir dan kita semua bisa kembali normal, termasuk kesenian bisa tampil kembali meskipun dengan Protokol Kesehatan,”Lanjut Sunarto.

Ketua DPRD Ponorogo juga mengharapkan melalui kegiatan itu bisa menjadikan Seni Reyog tetap pada pakemnya. “Sehingga kegiatan seperti ini sangat penting untuk tetap menjaga originalitas Kesenian Reyog Obyog sehingga tetap lestari hingga anak cucu nanti,”tambah Sunarto.

Ketua DPRD Ponorogo itu juga mendorong saat Pandemi Covid 19 usai nanti akan ada pagelaran atau Festival Internasional Reyog Ponorogo. “Dengan kegiatan itu akan meningkatkan perekonomian masyarakat.”Pungkas Sunarto SPd.

Foto bersama Ketua DPRD dan Bupati Ponorogo saat Workshop Reyog Obyok bersama Seniman Reyog

Sementara Bupati Sugiri Sancoko mengatakan bahwa workshop Reyog Obyok ini terselenggara atas inisiasi Yayasan Reyog Ponorogo dalam menyamakan persepsi Reyog Obyok. “Gelaran ini perlu dilakukan untuk memperkecil perbedaan, karena Reyog Obyok berbeda dengan Reyog Festival yang sudah ada pakemnya,”Ucap Bupati.

Reyog Ponorogo menurut Bupati Sugiri Sancoko adalah kesenian adiluhung yang lestari. “Maka dari itu kita juga harus bebas persepsi tersebut agar reyog ini lestari dan diakui dunia. Khusus reyog obyok ini tentu harus ada pembeda, kalau reyog festival sudah jelas ada pakemnya.” ulas Bupati Sugiri.

Bupati Sugiri juga mendorong Yayasan Reyog Ponorogo untuk terus mengembangkan dan mengembangkan kreativitas. Budaya selalu berevolusi seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman. Ia tidak memungkiri dalam Reyog Obyok penari jathil terbilang paripurna sebagai sebuah seni tari. Tetapi estetikanya harus disesuaikan.

“Dari tahun ke tahun budaya selalu ada perkembangan baik kreasi maupun inovasi, maka tugas yayasan dan pemerintah adalah mendorong kreativitas yang baik dan positif. Kalau menari jangan melaepas ebleknya, menarilah yang elok dan santun, tapi ebleknya tetap dipakai.” ungkap birokrat yang akrab disapa ‘Kang Giri’.

Sementara itu Budi Warsito, Ketua Yayasan Reyog Ponorogo mengatakan Workshop Reyog Obyok ini diikuti oleh 42 orang yang terdiri dari 21 pengendang dan 21 penari jathil dari dua pulu satu kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Harapan hasil dari workshop ini bisa menular kepada para seniman dan seniwati yang ada di Kecamatannya masing-masing.

“Workshop ini sebagai bentuk yayasan dalam membina, mengembangkan serta mengembangkannya sesuai dengan zamannya,” pungkas Budi Warsito. (adv/yah/gin).

Peliput : Yahya Ali Rahmawan

Penyunting : Agin Wijaya

Ponorogo – Portalnews Madiun Raya

DPRD Ponorogo akhirnya menandatangani nota kesepakatan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dengan eksekutif, Kamis (15/04/2021).

Dipimpin oleh Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, S.Pd Rapat Paripurna berjalan dengan lancar dan memenuhi kuorum.

Menurut Ketua DPRD Ponorogo, pengesahan nota kesepakatan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 harus segera dilakukan.

“Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ini adalah tahap awal, dan sesuai dengan perjanjian, eksekutif wajib mengakomodir masukan dari legislatif,” Terang Sunarto.

Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, SPd saat diwawancarai oleh Wartawan

Sebelumnya, Sunarto menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan pembahasan rancangan awal RPJMD melalui Rapat Panitia Khusus (Pansus) di masing-masing komisi. “Usulan, masukan,dan pemikiran dari dewan menjadi dasar dalam proses penyempurnaan rancangan awal RPJMD Kabupaten Ponorogo menjadi nota kesepakatan Ranwal RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026,”lanjut Ketua DPRD.

Secara umum Sunarto menyampaikan bahwa visi dan misi sudah masuk dalam RPJMD. “Tentang Reformulasi itu tidak menyalahi aturan, sesuai dengan Perpres, termasuk yang terjadi di Provinsi Jawa Timur dari Nawa Cita Dharma akhirnya dikelompokkan menjadi 4 bagian. Ini baru awal, setelah difasilitasi, nanti akan diuji publik khusus Musrenbang RPJMD,”Jelas Ketua DPRD.

Tahap selanjutnya sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Bupati mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Gubernur untuk dikonsultasikan. Yang selanjutnya akan dilaksanakan musrenbang RPJMD guna penajaman dan penyelarasan serta penyempurnaan, untuk selanjutntya dibahas kembali dengan DPRD menjadi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026.

Semetara, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko menjelaskan rancangan awal ini diharapkan dapat menjawab persoalan dan harapan masyarakat Ponorogo, sesuai dengan visi misinya. Selain itu diharapkan penyusunan rancangan awal ini diaharapkan sesuai tahapan dan tepat waktu sampai rancangan RPJMD tersebut menjadi Perda RPJMD. (Adv/Yah/Gin)

Peliput : Yahya Ali Rahmawan

Penyunting : Agin Wijaya

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.