Ponorogo – Portalnews Madiun Raya
Sumanto bersama kuasa hukumnya, Ari Hersiofiawanudin melaporkan K, warga Desa Jenangan Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo ke Polres Ponorogo.

Menurutnya, K ini memalsukan dokumen hingga keluar Sertifikat Hak Milik. “Padahal tanah seluas 52 meter itu adalah atas nama Sinem, Almarhum Ibu saya dan tidak ada tanda tangan dari ahli waris untuk membuat sertifikat atas nama K ini, ” Ucap Sumanto, Senin (15/02).

Karena bingung mau kemana, Sumanto memposting masalahnya itu di Media Sosial. “Saya bingung mau kemana mengurus persoalan ini, setelah saya posting di Media Sosial saya bertemu dengan Pak Ari Hersiofiawanudin ini dan membantu saya melapor ke Polisi, ” Lanjut Sumanto.

Dirinya berharap, tanah warisan atas nama Ibu nya itu bisa kembali ke tangan ahli waris. “Saya berharap keadilan masih ada di sini, untuk itu saya menempuh jalur hukum agar apa yang menjadi hak saya bisa kembali. ” Pungkas Sumanto. (Yah).

Jakarta – Portalnews Madiun Raya

Walaupun ditengah Pandemi Covid 19, Pemerintah Republik Indonesia tetap memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh rakyatnya.

Salah satunya adalah tentang sertifikat tanah, dimana pemerintah telah membagikan jutaan sertifikat selama tahun 2020.

Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo melalui akun instagramnya.

“Tak ada yang berubah dari komitmen pemerintah untuk mempercepat sertifikasi tanah di seluruh Indonesia. Bahkan di saat kita disibukkan dengan penanganan pandemi hampir sepanjang tahun 2020, pemerintah tetap menyelesaikan 6,8 juta lembar sertifikat tanah untuk masyarakat di seluruh Indonesia,” Ucap Presiden.

Tadi siang, lanjut Presiden Jokowi, di Istana Negara, mengawali tahun 2021 ini, saya menyerahkan 584.407 lembar sertifikat hak atas tanah kepada para penerima di 26 provinsi dan 273 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. “Acara ini dihadiri langsung 30 orang perwakilan penerima sertifikat, bersamaan dengan penyerahan sertifikat di tiap-tiap lokasi di 26 provinsi oleh gubernur, bupati, atau wali kota,” Lanjutnya.

Menurut Jokowi, penyerahan sertifikat tersebut akan memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat. “Ini dilakukan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan redistribusi tanah yang selama beberapa tahun terakhir dijalankan pemerintah.”Pungkas Presiden Joko Widodo. (Red)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.