Ponorogo – Madiunraya.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun 2022, Kamis (04/11/2021) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Ponorogo.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ponorogo Sunarto, S.Pd dan dihadiri oleh Bupati Ponorogo, H Sugiri Sancoko, Wakil ketua DPRD bersama jajaran Anggota Legislatif di DPRD Ponorogo yang meliputi 8 fraksi DPRD Ponorogo yaitu Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PKS dan Fraksi Amanat Persatuan.

Dari 8 Fraksi yang ada, sebagian memberikan catatan dan mengkritisi prinsip penganggaran yang dilakukan oleh OPD yang masih berpedoman pada Money Follow Function di mana seharusnya OPD menggunakan anggaran dan pendaftar pada pola Money Follow Program.

Selain itu, Fraksi juga memberikan fokus dalam pemulihan ekonomi pasca Pandemi serta pembangunan infrastruktur jalan yang sudah banyak yang rusak.

Atas masukan itu, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko myampaikan bahwa pihaknya berterima kasih. “Terima kasik atas masukan yang diberikan fraksi-fraksi dalam pandangan umum saat ini, Kami akan memaksimalkan agar APBD 2022 ada inovasi sesuai dengan visi dan misi yang kami janjikan kepada masyarakat Ponorogo,”Ucap Bupati Sugiri.

Bupati Sugiri juga menyatakan bahwa ide dan saran yang disampaikan dalam pandangan umum fraksi menjadi alat untuk bersinergi antara pihak eksekutif dengan legislatif.  “Dengan adanya masukan dari Fraksi-Fraksi, merupakan langkah untuk menyesuaikan agar gotong-royong antara eksekutif dan legislatif bisa terjalin dengan baik,”tambahnya.

Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Sunarto, S.Pd

Sementara Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto S.Pd menjelaskan bahwa dalam Rapat Paripurna yang dipimpinnya itu telah disampaikan pandangan umum fraksi-fraksi yang ada. “Ada sejumlah masukan usulan dan pertanyaan pada pandangan umum fraksi yang disampaikan tersebut diantaranya bagaimana mengatasi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19 dan juga tentang pembangunan infrastruktur jalan yang saat ini terus menjadi aspirasi masyarakat,”Ucap Ketua DPRD Ponorogo.

Untuk itu, Sunarto berharap agar APBD tahun 2022 mampu menjawab kedua hal tersebut. “Bagaimana anggaran yang ada mampu menjadi solusi untuk pemulihan ekonomi setelah Pandemi Covid 19 dan juga bisa membangun infrastruktur jalan yang saat ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat,”lanjut Sunarto.

Ketua DPRD Ponorogo juga menyatakan bahwa pihaknya terus mendukung langkah inovatif dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk menjawab aspirasi masyarakat Ponorogo. “Apapun langkah dan kebijakan yang akan diambil oleh Pemkab Ponorogo akan kami dukung selama bermuara kepada kesejahteraan masyarakat Ponorogo.”Pungkas Sunarto, S.Pd. (adv/yah/gin).

Peliput : Yahya Ali Rahmawan

Penyunting : Agin Wijaya

Ponorogo – MADIUNRAYA.COM

DPRD Ponorogo berharap agar Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo tahun 2022 bisa menjadi penggerak roda ekonomi untuk pemulihan akibat kondisi Pandemi Covid-19 saat ini.

“Walaupun neracanya negatif namun diperkirakan tertutup oleh Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun 2021,”Ucap Dwi Agus Prayitno, Wakil Ketua DPRD Ponorogo saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Bupati terhadap Nota Keuangan Raperda APBD 2022, Senin (25/10/2021) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Ponorogo

“Pada 2022 nanti, kita masih berhadapan dengan suasana pandemi Covid-19. Untuk itu, postur APBD harus mendukung dalam pemulihan ekonomi masyarakat yang selama ini terpuruk akibat Pandemi. Selain itu pelayanan pendidikan, kesehatan serta pembangunan infrastruktur harus semaksimal mungkin untuk dilakukan,”lanjutnya.

Dwi Agus Prayitno juga mengingatkan bahwa Pemkab Ponorogo juga harus memperhatikan keluhan masyarakat terutama soal jalan. “Jalan menjadi faktor penting untuk membantu mobilitas warga, sehingga kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan kami dukung agar salah satu keluhan warga tentang jalan bisa dipenuhi termasuk pinjaman ke PT SMI untuk perbaikan jalan senilai 155 Milyar.”Tutupnya.

Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno saat menyampaikan sambutan

Sementara Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko menjelaskan bahwa APBD berperan sentral dalam melindungi kepentingan masyarakat sekaligus sebagai pengerak motor pengungkit roda ekonomi. Sejak awal pendemi APBD sudah menjadi penyeimbang ekonomi pendorong ekonomi masyarakat dan dunia usaha

“Pada RAPBD 2022 kami mengambil pemulihan ekonomi melalui reformasi pertanian pembangunan, pemenuhan hak dasar, dan reformasi sektor pariwista yang didukung infrastruktur yang berkelanjutan,” Ucap Bupati Sugiri Sancoko.

RAPBD tersebut dipastikan mengikuti kebijakan pusat dan mengikuti asumsi indikator makro ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi pada 5 sampai 5,5 persen dan akan berusaha maksimal 5,5 persen. Harapannya bisa lebih namun harus tetap waspada karena perkembangan covid-19 masih sangat dinamis. Inflasi akan tetap dijaga pada 3 persen.

Diuraiakannya, pada RAPBD 2022, pada kelompok pendapatan yang direncanakan sebesar Rp2,39 triliun. Dana ini berasal dari PAD sebesar Rp289,60 miliar, dana transfer sebesar Rp2,038 triliun dan lain-lain Rp67,5 miliar.

Pada kelompok belanja direncanakan sebensar Rp2,41 triliun. Belanja operasional Rp1,59 triliun, belanja modal Rp301 miliar dan belanja tidak terduga Rp20 miliar. Sedangkan belanja transfer direncanakan Rp493,56 miliar. Terjadi neraca negatif sebesar Rp14,78 miliar.

Pada kelompok pembiayaan terdapat pembiayaan sebesar Rp24,58 miliar yang berasal dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya. Dana tersebut akan digunakan untuk pembiayaan Rp9,79 miliar sebagai cicilan pokok utang. Dengan begitu akan menghasilkan pembiayaan Rp14,78 miliar yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Bupati diakhir wawancara menyebutkan bahwa pihaknya akan bekerja serius menuju Ponorogo Hebat. (adv/yah/gin).

Peliput : Yahya Ali Rahmawan

Penyunting : Agin Wijaya

Ponorogo – MADIUNRAYA.COM

DPRD Ponorogo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Ponorogo tentang Raperda Perubahan APBD 2021, Rabu (8/9/2021) di gedung DPRD Ponorogo.

Dipimpin oleh Dwi Agus Prayitno, dan dihadiri oleh Bupati serta Wakil Bupat, sidang juga diikuti oleh Anggota DPRD Ponorogo tersebut berjalan lancar

“Hari ini kita mendengarkan Jawaban Eksekutif yang tadi disampaikan oleh Bupati Ponorogo atas pandangan Umum Fraksi yang kemarin disampaikan,”Ucap Dwi Agus Prayitno seusai acara.

Secara umum, Agus mendukung keinginan Pemkab Ponorogo untuk melakukan pinjaman ke PT SMI untuk perbaikan jalan yang banyak dikeluhkan mengalami kerusakan. “Jalan merupakan hal yang penting untuk menopang mobilitas warga. Namun keterbatasan anggaran mejadi sebab mengapa banyak jalan belum diperbaiki. Untuk itu kami mendukung sepenuhnya langkah Pemkab Ponorogo untuk meminjam ke PT SMI dalam rangka memperbaiki jalan kabupaten yang sudah banyak yang rusak itu,”lanjut Agus Dwi.

Selain itu, kedepan DPRD Ponorogo akan terus mendorong agar Pendapatan Asli Daera (PAD) Kabupaten Ponorogo bisa terus meningkat. “Ini penting agar kita juga bisa melakukan pembangunan dari sumber PAD kita sendiri. Untuk itu potensi yang bisa meningkatkan PAD terus kita dorong agar bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk selain menumbuhkan ekonomi juga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daera.”Tutup Dwi Agus Prayitno.

Agus Dwi Prayitno saat memimpin Rapat Paripurna mendengarkan Jawaban Eksekutif atas Raperda Perubahan APBD tahun 2021

Sementara menurut Bupati Sugiri Sancoko, sejumlah jalan yang rusak akan menjadi prioritas untuk segera dibangun dan diperbaiki. Dananya sedang disiapkan dengan cara mengajukan proposal ke PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

 “Saya dan Bu Wabup ini sudah menangkap masalah tentang infrastruktur ini dan mencari solusinya. Salah satunya, Pemkab Ponorogo kembali mengajukan penawaran PEN ke PT SMI,” ungkap Bupati Sugiri.

Harapannya, sebelum akhir tahun 2021 ini pinjaman itu telah cair dan dapat segera mendanai pembangunan infrastruktur yang ada. Mulai dari infrastruktur desa, jalan poros desa, dan sebagainya.

“Yang pasti kita memprioritaskan pembangunan jalan-jalan yang menjadi jantung perekonomian, jalan yang mendorong bergeraknya ekonomi masyarakat,” ulasnya.

Besaran pinjaman yang diajukan mencapai lebih dari Rp155 miliar. Bunga pinjaman pertahun sekitar 5,5 persen flat. Jangka waktu kredit adalah lima tahun dengan cicilan per tahun sekitar Rp41 miliar.

Sementara itu, dalam jawaban DPRD terkait Raperda Perubahan APBD 2021, Bupati Sugiri memberikan rahang dan rincian sesuai dengan permintaan penjelasan dari para anggota fraksi yang ada. Mulai dari besaran refokus anggaran untuk penanganan covid-19 serta penggunaannya, sampai pada penurunan PAD dari retribusi dan parkir yang akan dikejar dengan berbagai inovasi dalam mendorongnya. (adv/yah/gin).

Peliput : Yahya Ali Rahmawan

Penyunting : Agin Wijaya

Ponorogo – Portalnews Madiun Raya

DPRD Ponorogo akhirnya menandatangani nota kesepakatan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dengan eksekutif, Kamis (15/04/2021).

Dipimpin oleh Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, S.Pd Rapat Paripurna berjalan dengan lancar dan memenuhi kuorum.

Menurut Ketua DPRD Ponorogo, pengesahan nota kesepakatan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 harus segera dilakukan.

“Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ini adalah tahap awal, dan sesuai dengan perjanjian, eksekutif wajib mengakomodir masukan dari legislatif,” Terang Sunarto.

Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, SPd saat diwawancarai oleh Wartawan

Sebelumnya, Sunarto menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan pembahasan rancangan awal RPJMD melalui Rapat Panitia Khusus (Pansus) di masing-masing komisi. “Usulan, masukan,dan pemikiran dari dewan menjadi dasar dalam proses penyempurnaan rancangan awal RPJMD Kabupaten Ponorogo menjadi nota kesepakatan Ranwal RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026,”lanjut Ketua DPRD.

Secara umum Sunarto menyampaikan bahwa visi dan misi sudah masuk dalam RPJMD. “Tentang Reformulasi itu tidak menyalahi aturan, sesuai dengan Perpres, termasuk yang terjadi di Provinsi Jawa Timur dari Nawa Cita Dharma akhirnya dikelompokkan menjadi 4 bagian. Ini baru awal, setelah difasilitasi, nanti akan diuji publik khusus Musrenbang RPJMD,”Jelas Ketua DPRD.

Tahap selanjutnya sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Bupati mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Gubernur untuk dikonsultasikan. Yang selanjutnya akan dilaksanakan musrenbang RPJMD guna penajaman dan penyelarasan serta penyempurnaan, untuk selanjutntya dibahas kembali dengan DPRD menjadi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026.

Semetara, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko menjelaskan rancangan awal ini diharapkan dapat menjawab persoalan dan harapan masyarakat Ponorogo, sesuai dengan visi misinya. Selain itu diharapkan penyusunan rancangan awal ini diaharapkan sesuai tahapan dan tepat waktu sampai rancangan RPJMD tersebut menjadi Perda RPJMD. (Adv/Yah/Gin)

Peliput : Yahya Ali Rahmawan

Penyunting : Agin Wijaya

Ponorogo – Portalnews Madiun Raya

Untuk mengkaji lebih dalam serta mencermati penyampaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026, DPRD Ponorogo segera membentuk empat Pansus.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno dengan didampingi Wakil Ketua Anik Suharto.

Pembacaan nota rancangan awal RPJMD itu disampaikan secara langsung oleh Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

Menurut Dwi Agus Prayitno, Pansus tersebut dibentuk untuk mengawal rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Pemkab Ponorogo. “Pembentukan pansus tersebut merupakan hasil rapat paripurna penyampaian nota rancangan awal (ranwal) RPJMD 2021-2026 di ruang rapat DPRD secara langsung dan terbuka,”terang Dwi Agus, Senin (12/04/2021).

Lebih lanjut, Dwi menyampaikan bahwa setelah mendengar penyampaian rancangan awal RPJMD yang disampaikan oleh Bupati, pihaknya segera bergerak cepat dengan mencermati dan mendalami hal tersebut.

“Kita berharap, seluruh visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo bisa masuk dalam RPJMD Ponorogo tahun 2021-2026, empat pansus ini harus mencermati RPJMD Bupati,” Lanjut Dwi Agus Prayitno.

Rapat Paripurna penyampaian nota RPJMD oleh Bupati Ponorogo

Politisi PKB tersebut berharapa dengan adanya RPJMD akan secara bertahap membawa Ponorogo menjadi daerah yang maju dan masyarakatnya sejahtera. “Tantangan yang ada adalah adanya pandemi Covid 19 yang masih berlangsung dan pemulihan ekonomi yang harus segera dilakukan sebagai dampak Pandemi Covid 19,”Ujar Dwi Agus.

Untuk itu, sebagai pelaksana tugas legislasi, DPRD Ponorogo akan secara mendetail mencermati RPJMD Ponorogo yang telah disampaikan oleh Bupati. “Pembentukan empat pansus tersebut beranggotakan dari komisi-komisi yang ada di DPRD. Nantinya pansus diketuai oleh pimpinan-pimpinan DPRD,”Dwi Agus Prayitno.

Dengan Pansus yang telah dibentuk diharapkan agar efektif dan efisien dalam hal mencermati dan mendalami serta mengkritisi. “Nantinya juga melakukan komunikasi dengan eksekutif sehingga visi dan misi menjadi Ponorogo Hebat bisa dipastikan ada dalam RPJMD dan bisa dilakukan dengan baik.”Pungkas Dwi Agus Prayitno. (Adv/Yah/Gin).

Peliput : Yahya Ali Rahmawan

Penyunting : Agin Wijaya

Ponorogo – Portalnews Madiunraya.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi mengenai perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) 2018, Jum’at (14/09/2019).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Dr Ali Mufti didampingi Wakil Ketua Slamet Haryanto, Anik Suharto, Miseri Efendi tersebut dihadiri anggota DPRD dan dinyatakan kuorum. Dari pihak eksekutif, Wakil Bupati Soedjarno didampingi Sekda Agus Pramono, pimpinan OPD, Camat dan juga dihadiri Forkopimda dari Kodim 0802/Ponorogo, Polres Ponorogo dan Kejari Ponorogo.

Dalam rapat tersebut, anggota DPRD Ponorogo sepakat untuk mendorong kepada eksekutif untuk melakukan efisiensi anggaran.
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Menok Endrajati meminta eksekutif mereview kembali program pembangunan daerah yang belum tercapai. Fraksi Golkar juga memberikan masukan perlunya efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Terutama terkait belanja pegawai yang membengkak dan anggaran tidak terduga. “Walaupun sudah dikurangi dari anggaran sebelumnya, tetapi kalau bisa harus diminimalkan,” katanya.
Efisiensi anggaran itu selanjutnya, tambah Menok, dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur. Khususnya di jalan poros desa dan jalan kabupaten. “Karena ini sangat penting guna meningkatkan ekonomi yang berhubungan antar wilayah,” ujarnya.
Fraksi PKB juga mendukung mekanisme efisiensi anggaran tersebut. Hal ini berhubungan karena APBD 2018 mengalami defisit anggaran sebesar Rp 42,5 miliar. “Kami menginginkan agar semua pihak mengedepankan program yang benar-benar prioritas dan mendesak,” harap Juru Bicara Fraksi PKB Ubahil Islam.

ANGGOTA DPRD MENYIMAK PEMAPARAN FRAKSI YANG LAIN
ANGGOTA DPRD MENYIMAK PEMAPARAN FRAKSI YANG LAIN

Fraksi Gerakan Pembangunan Indonesia Sejahtera (GPIS) juga berpendapat sama. Mereka berharap eksekutif mampu menyajikan informasi penggunaan APBD secara utuh terkait pencapaian kinerja sebagai tolok ukur peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. “Dengan demikian, alokasi dan anggaran yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” terang Juru Bicara Fraksi GPIS, Ribut Riyanto.
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Sugijanto juga menyarankan saat penyusunan APBD-P 2018 agar disesuaikan dengan kondisi masyarakat terkini. Baik secara makro maupun mikro. Oleh karena itu, menurut dia, dalam pembahasan APBD-P 2018 perlu dikedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. “Namun demikian, kami juga perlu tanyakan terkait penurunan target dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 5 miliar. Karena setelah kami cermati pemotongan DAU untuk menyelesaikan tunggakan iuran jaminan kesehatan pemkab sebagai rekonsiliasi dengan BPJS kesehatan,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP AD Sumitro menyatakan efisiensi anggaran sudah selayaknya dijalankan setiap kali penyusunan APBD-P. Apalagi, estimasi kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) hanya sekitar 9,02 persen dari perencanaan APBD induk sebesar Rp 235,8 miliar menjadi Rp 257,1 miliar. “Untuk mengatasi masalah lambannya pertumbuhan PAD, tidak cukup dengan cara konvensional. Dibutuhkan langkah taktis dan perencanaan yang matang. Salah satunya dengan menjadikan Ponorogo sebagai daerah ramah investasi,” jelasnya.
Di bagian lain, Juru Bicara Fraksi PAN Puryono berharap belanja pegawai bisa ditekan. Selanjutnya, alokasi anggaran yang ada dapat digunakan untuk menjalankan program pembangunan daerah. Terutama terkait program kebijakan yang mengarah pada percepatan peningkatan PAD.
Agenda rapat diteruskan untuk mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan fraksi diatas. (ADV/yah/gin)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.