Ponorogo – Madiunraya.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun 2022, Kamis (04/11/2021) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Ponorogo.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ponorogo Sunarto, S.Pd dan dihadiri oleh Bupati Ponorogo, H Sugiri Sancoko, Wakil ketua DPRD bersama jajaran Anggota Legislatif di DPRD Ponorogo yang meliputi 8 fraksi DPRD Ponorogo yaitu Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PKS dan Fraksi Amanat Persatuan.

Dari 8 Fraksi yang ada, sebagian memberikan catatan dan mengkritisi prinsip penganggaran yang dilakukan oleh OPD yang masih berpedoman pada Money Follow Function di mana seharusnya OPD menggunakan anggaran dan pendaftar pada pola Money Follow Program.

Selain itu, Fraksi juga memberikan fokus dalam pemulihan ekonomi pasca Pandemi serta pembangunan infrastruktur jalan yang sudah banyak yang rusak.

Atas masukan itu, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko myampaikan bahwa pihaknya berterima kasih. “Terima kasik atas masukan yang diberikan fraksi-fraksi dalam pandangan umum saat ini, Kami akan memaksimalkan agar APBD 2022 ada inovasi sesuai dengan visi dan misi yang kami janjikan kepada masyarakat Ponorogo,”Ucap Bupati Sugiri.

Bupati Sugiri juga menyatakan bahwa ide dan saran yang disampaikan dalam pandangan umum fraksi menjadi alat untuk bersinergi antara pihak eksekutif dengan legislatif.  “Dengan adanya masukan dari Fraksi-Fraksi, merupakan langkah untuk menyesuaikan agar gotong-royong antara eksekutif dan legislatif bisa terjalin dengan baik,”tambahnya.

Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Sunarto, S.Pd

Sementara Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto S.Pd menjelaskan bahwa dalam Rapat Paripurna yang dipimpinnya itu telah disampaikan pandangan umum fraksi-fraksi yang ada. “Ada sejumlah masukan usulan dan pertanyaan pada pandangan umum fraksi yang disampaikan tersebut diantaranya bagaimana mengatasi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19 dan juga tentang pembangunan infrastruktur jalan yang saat ini terus menjadi aspirasi masyarakat,”Ucap Ketua DPRD Ponorogo.

Untuk itu, Sunarto berharap agar APBD tahun 2022 mampu menjawab kedua hal tersebut. “Bagaimana anggaran yang ada mampu menjadi solusi untuk pemulihan ekonomi setelah Pandemi Covid 19 dan juga bisa membangun infrastruktur jalan yang saat ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat,”lanjut Sunarto.

Ketua DPRD Ponorogo juga menyatakan bahwa pihaknya terus mendukung langkah inovatif dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk menjawab aspirasi masyarakat Ponorogo. “Apapun langkah dan kebijakan yang akan diambil oleh Pemkab Ponorogo akan kami dukung selama bermuara kepada kesejahteraan masyarakat Ponorogo.”Pungkas Sunarto, S.Pd. (adv/yah/gin).

Peliput : Yahya Ali Rahmawan

Penyunting : Agin Wijaya

Ponorogo – Portalnews Madiun Raya

DPRD Ponorogo akhirnya menandatangani nota kesepakatan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dengan eksekutif, Kamis (15/04/2021).

Dipimpin oleh Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, S.Pd Rapat Paripurna berjalan dengan lancar dan memenuhi kuorum.

Menurut Ketua DPRD Ponorogo, pengesahan nota kesepakatan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 harus segera dilakukan.

“Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ini adalah tahap awal, dan sesuai dengan perjanjian, eksekutif wajib mengakomodir masukan dari legislatif,” Terang Sunarto.

Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, SPd saat diwawancarai oleh Wartawan

Sebelumnya, Sunarto menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan pembahasan rancangan awal RPJMD melalui Rapat Panitia Khusus (Pansus) di masing-masing komisi. “Usulan, masukan,dan pemikiran dari dewan menjadi dasar dalam proses penyempurnaan rancangan awal RPJMD Kabupaten Ponorogo menjadi nota kesepakatan Ranwal RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026,”lanjut Ketua DPRD.

Secara umum Sunarto menyampaikan bahwa visi dan misi sudah masuk dalam RPJMD. “Tentang Reformulasi itu tidak menyalahi aturan, sesuai dengan Perpres, termasuk yang terjadi di Provinsi Jawa Timur dari Nawa Cita Dharma akhirnya dikelompokkan menjadi 4 bagian. Ini baru awal, setelah difasilitasi, nanti akan diuji publik khusus Musrenbang RPJMD,”Jelas Ketua DPRD.

Tahap selanjutnya sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Bupati mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Gubernur untuk dikonsultasikan. Yang selanjutnya akan dilaksanakan musrenbang RPJMD guna penajaman dan penyelarasan serta penyempurnaan, untuk selanjutntya dibahas kembali dengan DPRD menjadi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026.

Semetara, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko menjelaskan rancangan awal ini diharapkan dapat menjawab persoalan dan harapan masyarakat Ponorogo, sesuai dengan visi misinya. Selain itu diharapkan penyusunan rancangan awal ini diaharapkan sesuai tahapan dan tepat waktu sampai rancangan RPJMD tersebut menjadi Perda RPJMD. (Adv/Yah/Gin)

Peliput : Yahya Ali Rahmawan

Penyunting : Agin Wijaya

Ponorogo – Portalnews Madiun Raya

Untuk mengkaji lebih dalam serta mencermati penyampaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026, DPRD Ponorogo segera membentuk empat Pansus.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno dengan didampingi Wakil Ketua Anik Suharto.

Pembacaan nota rancangan awal RPJMD itu disampaikan secara langsung oleh Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

Menurut Dwi Agus Prayitno, Pansus tersebut dibentuk untuk mengawal rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Pemkab Ponorogo. “Pembentukan pansus tersebut merupakan hasil rapat paripurna penyampaian nota rancangan awal (ranwal) RPJMD 2021-2026 di ruang rapat DPRD secara langsung dan terbuka,”terang Dwi Agus, Senin (12/04/2021).

Lebih lanjut, Dwi menyampaikan bahwa setelah mendengar penyampaian rancangan awal RPJMD yang disampaikan oleh Bupati, pihaknya segera bergerak cepat dengan mencermati dan mendalami hal tersebut.

“Kita berharap, seluruh visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo bisa masuk dalam RPJMD Ponorogo tahun 2021-2026, empat pansus ini harus mencermati RPJMD Bupati,” Lanjut Dwi Agus Prayitno.

Rapat Paripurna penyampaian nota RPJMD oleh Bupati Ponorogo

Politisi PKB tersebut berharapa dengan adanya RPJMD akan secara bertahap membawa Ponorogo menjadi daerah yang maju dan masyarakatnya sejahtera. “Tantangan yang ada adalah adanya pandemi Covid 19 yang masih berlangsung dan pemulihan ekonomi yang harus segera dilakukan sebagai dampak Pandemi Covid 19,”Ujar Dwi Agus.

Untuk itu, sebagai pelaksana tugas legislasi, DPRD Ponorogo akan secara mendetail mencermati RPJMD Ponorogo yang telah disampaikan oleh Bupati. “Pembentukan empat pansus tersebut beranggotakan dari komisi-komisi yang ada di DPRD. Nantinya pansus diketuai oleh pimpinan-pimpinan DPRD,”Dwi Agus Prayitno.

Dengan Pansus yang telah dibentuk diharapkan agar efektif dan efisien dalam hal mencermati dan mendalami serta mengkritisi. “Nantinya juga melakukan komunikasi dengan eksekutif sehingga visi dan misi menjadi Ponorogo Hebat bisa dipastikan ada dalam RPJMD dan bisa dilakukan dengan baik.”Pungkas Dwi Agus Prayitno. (Adv/Yah/Gin).

Peliput : Yahya Ali Rahmawan

Penyunting : Agin Wijaya

Ponorogo – Portalnews Madiunraya.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi mengenai perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) 2018, Jum’at (14/09/2019).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Dr Ali Mufti didampingi Wakil Ketua Slamet Haryanto, Anik Suharto, Miseri Efendi tersebut dihadiri anggota DPRD dan dinyatakan kuorum. Dari pihak eksekutif, Wakil Bupati Soedjarno didampingi Sekda Agus Pramono, pimpinan OPD, Camat dan juga dihadiri Forkopimda dari Kodim 0802/Ponorogo, Polres Ponorogo dan Kejari Ponorogo.

Dalam rapat tersebut, anggota DPRD Ponorogo sepakat untuk mendorong kepada eksekutif untuk melakukan efisiensi anggaran.
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Menok Endrajati meminta eksekutif mereview kembali program pembangunan daerah yang belum tercapai. Fraksi Golkar juga memberikan masukan perlunya efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Terutama terkait belanja pegawai yang membengkak dan anggaran tidak terduga. “Walaupun sudah dikurangi dari anggaran sebelumnya, tetapi kalau bisa harus diminimalkan,” katanya.
Efisiensi anggaran itu selanjutnya, tambah Menok, dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur. Khususnya di jalan poros desa dan jalan kabupaten. “Karena ini sangat penting guna meningkatkan ekonomi yang berhubungan antar wilayah,” ujarnya.
Fraksi PKB juga mendukung mekanisme efisiensi anggaran tersebut. Hal ini berhubungan karena APBD 2018 mengalami defisit anggaran sebesar Rp 42,5 miliar. “Kami menginginkan agar semua pihak mengedepankan program yang benar-benar prioritas dan mendesak,” harap Juru Bicara Fraksi PKB Ubahil Islam.

ANGGOTA DPRD MENYIMAK PEMAPARAN FRAKSI YANG LAIN
ANGGOTA DPRD MENYIMAK PEMAPARAN FRAKSI YANG LAIN

Fraksi Gerakan Pembangunan Indonesia Sejahtera (GPIS) juga berpendapat sama. Mereka berharap eksekutif mampu menyajikan informasi penggunaan APBD secara utuh terkait pencapaian kinerja sebagai tolok ukur peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. “Dengan demikian, alokasi dan anggaran yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” terang Juru Bicara Fraksi GPIS, Ribut Riyanto.
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Sugijanto juga menyarankan saat penyusunan APBD-P 2018 agar disesuaikan dengan kondisi masyarakat terkini. Baik secara makro maupun mikro. Oleh karena itu, menurut dia, dalam pembahasan APBD-P 2018 perlu dikedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. “Namun demikian, kami juga perlu tanyakan terkait penurunan target dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 5 miliar. Karena setelah kami cermati pemotongan DAU untuk menyelesaikan tunggakan iuran jaminan kesehatan pemkab sebagai rekonsiliasi dengan BPJS kesehatan,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP AD Sumitro menyatakan efisiensi anggaran sudah selayaknya dijalankan setiap kali penyusunan APBD-P. Apalagi, estimasi kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) hanya sekitar 9,02 persen dari perencanaan APBD induk sebesar Rp 235,8 miliar menjadi Rp 257,1 miliar. “Untuk mengatasi masalah lambannya pertumbuhan PAD, tidak cukup dengan cara konvensional. Dibutuhkan langkah taktis dan perencanaan yang matang. Salah satunya dengan menjadikan Ponorogo sebagai daerah ramah investasi,” jelasnya.
Di bagian lain, Juru Bicara Fraksi PAN Puryono berharap belanja pegawai bisa ditekan. Selanjutnya, alokasi anggaran yang ada dapat digunakan untuk menjalankan program pembangunan daerah. Terutama terkait program kebijakan yang mengarah pada percepatan peningkatan PAD.
Agenda rapat diteruskan untuk mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan fraksi diatas. (ADV/yah/gin)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.