Ponorogo – Portalnews Madiun Raya

Kepala ATR/BPN Kantah Ponorogo, Tutik Agustiningsih, SH, MHum berharap seluruh masyarakat memanfaatkan secara maksimal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan Program Strategis Nasional dalam melegalkan kepemilikan tanah melalui kepemilikan Sertifikat Tanah.

Hal itu disampaikan oleh Tutik Agustiningsih saat penyerahan Sertifikat Tanah secara massal kepada warga Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo pada Jum’at (02/03/2021).

Menurut Tutik, tahun ini Desa Cepoko mendapatkan program PTSL. “Sebanyak 4.105 bidang akan dilakukan pengukuran tanda batas tanah yang kemudian akan kita sertifikasi. Saya berharap seluruh masyarakat mensukseskan PTSL ini karena dengan biaya yang murah akan mendapatkan Sertifikat Tanah,” Terang Tutik Agustiningsih.

Kepala ATR/BPN Kantah Ponorogo, Tutik Agustiningsih, SH, MHum

Lebih lanjut Kepala ATR/BPN Kantah Ponorogo yang baru menjabat sebulan itu menyampaikan agar seluruh warga yang tanahnya belum bersertifikat agar memanfaatkan PTSL. “Masih ada 800 an bidang yang belum ikut program ini. Harapan kami, seluruh warga yang tanahnya belum bersertifikat bisa ikut dan tanahnya memiliki Sertifikat,”Jelas Tutik Agustiningsih.

Tutik menjelaskan banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan memiliki Sertifikat Tanah. “Yang pertama kita mendukung Program Strategis Nasional yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi, sehingga target tahun 2025 seluruh tanah memiliki Sertifikat akan tercapai. Yang kedua, Tanah yang sudah bersertifikat akan masuk dalam Satelit sehingga akan mendukung pemetaan wilayah yang berguna bagi percepatan pembangunan, dan yang ketiga, bagi pemilik Sertifikat Tanah akan memiliki kemudahan untuk mendapatkan permodalan untuk usaha yang berguna untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,”Urai Tutik Agustiningsih.

Namun Tutik berharap, saat pemilik Sertifikat Tanah akan mengagunkan untuk permodalan agar melihat kemampuan. “Pinjam sesuai dengan kemampuan agar bisa mengembalikan pinjaman dengan baik dan lancar serta tidak ada masalah,” ujarnya.

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko saat memberikan Sertifikat Tanah dalam Program PTSL secara simbolis di Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Ponorogo.

Kepala ATR/BPN Kantah Ponorogo itu juga menyampaikan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) selama tahun 2021 juga ditanggung oleh Pemerintah Daerah. “Kita juga berterima kasih kepada Pemkab Ponorogo yang membebaskan BPHTB untuk PTSL. Ini harus dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Ponorogo.”Pungkas Tutik Agustiningsih. (Yah/Gin).

Peliput : Yahya Ali Rahmawan

Penyunting : Agin Wijaya

Ponorogo – Portalnews Madiun Raya

Sebanyak 440 Sertifikat Tanah yang merupakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dibagikan di Desa Bungkal Kecamatan Bungkal Ponorogo, Selasa (05/03).
Bertempat di kediaman Kepala Desa setempat, ratusan warga Desa Bungkal mengantri dengan tertib pembagian sertifikat kepemilikan lahan mereka itu.
Menurut Kepala Desa Bungkal, Budi Widodo, pihaknya merasa bersyukur karena sebanyak 440 sertifikat kepemilikan tanah milik warganya dapat selesai dengan lancar dan tepat waktu. “Proses pengerjaan sertifikat yang dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) memakan waktu kurang lebih 6 bulan, baik itu mendata dan melakukan pengukuran serta mengajukan ke BPN untuk pencetakan,” ucap Budi.
Atas kerja sama semua pihak, akhirnya kita bisa menyelesaikan 440 bidang tanah yang sebelumnya belum memiliki kekuatan hukum kepemilikan yang sah, awalnya kita mengajukan 75 bidang, lalu naik menjadi 250 dan terakhir sebanyak 440 bidang kita selesaikan dengan biaya yang sangat murah, sambungnya.
“Kita berharap, dengan adanya sertifikat warga Desa Bungkal bisa memanfaatkan dengan baik terutama menyelesaikan sengketa yang mungkin ada, selain itu bisa dimanfaatkan untuk menambah modal usaha dengan mengagunkan ke Bank, namun selain itu, kita sampaikan supaya masyarakat tertib dalam membayar pajak,” Pungkas Budi Widodo.
Sementara dalam keterangannya, Supajar, warga setempat yang mendapatkan sertifikat dari program PTSL mengucapkan terima kasih atas selesainya sertifikasi tanah miliknya. “Sebelum ada PTSL, kita merasa kesulitan dalam mengurus sertifikat tanah, Alhamdulillah dengan adanya program ini kami bisa mendapatkan sertifikat dengan biaya murah.” Pungkas Supajar.
Sementara dari ATR BPN, Sonny, pihaknya meminta kepada masyarakat Desa Bungkal untuk menjaga sertifikat tanah yang telah diterima. “Termasuk apabila warga menggunakan sertifikat sebagai agunan di bank, harus dipertimbangkan kemampuan untuk membayar pinjaman yang diterima, jangan sampai lahan disita karena tidak mampu membayar hutang,” pesan Sonny. (yah/gin).

Pewarta : Yahya

Redaktur : Agin

Ponorogo – Portalnews www.madiunraya.com
Terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo, terhadap Hari Sumarsono (Kades Ngunut), Alwy Febrianto (Sekretaris Desa Ngunut) dan Fajar Sodiq (Pokmas) berbuntut panjang. Ratusan kepala desa (kades) di Ponorogo melakukan aksi demo di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo, Senin(02/04/2018).

Ratusan kepala desa itu merasa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak ada sosialisasi dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait mekanisme teknis pelaksanaan program PTSL berikut biaya yang di keluarkan masyarakat. Pada aksi demo tersebut para kepala desa menuntut untuk sosialisai terkait program PTSL ke Desa.

Untuk itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Slamet Haryanto didampingi anggota Komisi A DPRD Ponorogo, Rahmat Taufik dan Mursjid Hidayat secara langsung menemui ratusan peserta aksi solidaritas Kepala Desa se Ponorogo tersebut.

Dalam orasinya, Rahmat Taufik meminta masa yang notabene adalah para Kepala Desa untuk tetap tenang dan sabar, karena pihaknya (DPRD Ponorogo) akan mendesak BPN dan Kejari Ponorogo untuk duduk bersama dengan Legislatif dan perwakilan Kepala Desa membahas persoalan yang terjadi. “Saya meminta, saudara-saudara sekalian untuk tetap tenang dan persoalan yang ada akan kita bicarakan secara musyawarah untuk mufakat,” ucap Rahmat Taufik.

Jika nanti dalam hearing BPN Ponorogo belum melakukan sosialisai tentang PTSL, kita juga mendukung tuntutan saudara-saudara sekalian untuk membebaskan Kepala Desa Ngunut, dan 2 orang jajarannya dalam program PTSL ini, sambung Rahmat Taufik yang disambut gembira oleh peserta aksi solidaritas tersebut.

“Kita meminta kepada pihak terkait untuk tidak secara sepihak melakukan tindakan yang dapat merugikan kita semua, seperti program PTSL ini, apabila diboikot oleh seluruh Kepala Desa maka program strategis yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tidak akan berjalan dengan baik, untuk itu, mari kita duduk bersama dan mencari solusi yang terbaik.” Pungkas Rahmat Taufik.

Diberitakan sebelumnya bahwa oknum perangkat dan kepala desa Ngunut terjerat hukum akibat dugaan melakukan pungutan liar (pungli) program PTSL. Kasus ini terjadi karena kuranganya sosialisasi terhadap kepala desa maupun perangkat tentang biaya administrasi yang sudah ditetapkan di dalam SKB 3 Menteri. (adv/yah/gin)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.