Pacitan – Portal Madiunraya.com
Sesuai tuntutan zaman, Kabupaten Pacitan harus bisa meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi , Perpres juga menggiring untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan modern karena semua pelayanan birokrasi berbasis digitalisasi.
Seperti halnya Pasangan Mbois yang akan mewujudkan Pemerintah Daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan demokratis serta transparan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efesien dan mudah diakses bagi masyarakat.
“Dengan implementasi SPBE ini akan menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dan penguatan terhadap tata kelola pada setiap pemerintahan,”ujar Yudi Sumbogo kepada pewarta, Rabu (16/09/2020).
Selain itu Ia menambahkan, Semua harus tetap konsisten melanjutkan program perbaikan yang sudah berjalan selama ia menjabat menjadi wakil bupati mendampingi Bapak Bupati Indartato. Hal itu perlu ditekankan pada transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Sesuai PP 45 Tahun 2017 Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
“Kinerja Pemerintah tidak hanya dapat dilihat, tetapi masyarakat juga harus bersinergi dengan pemerintah, Transparansi itu penting, selama kita jujur, kenapa takut? Permudah agar sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah, akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah dengan penerapan teknologi informasi mendukung manajemen birokrasi secara modern,”jelasnya.
Sementara itu Politisi dari PDIP Pacitan Heru Setyanto menambahkan, bawa pemerintah sudah saatnya terbuka dengan implementasi Open Government pada setiap instansi pemerintah. Ia yakin Pasangan Mbois mampu melakukan peningkatan partisipasi dan informasi publik berbasis teknologi yang selama ini belum maksimal.
“Dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan sarana publik gunakan teknologi, kunci kesiapan pemerintah adalah dengan memanfaatkan teknologi, banyak SDM lokal yang sudah mampu mengambangkannya. Tidak sedikit desa yang sudah menggunakan IT buatan teman-teman programmer lokal, hanya saja aplikasi ini belum difasilitasi pemerintah daerah menjadi satu sistem yang terintegrasi, masih parsial dan kurang maksimal.” terang pria yang juga sebagai Ketua Tim Pemenangan Pasangan Mbois tersebut.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus ditingkatkan lagi. Harus fokus memperbaiki kinerja berdasarkan PDCA {Plan-Do-Check Action), rencana, pelaksanaan, kontrol, dan tindak lanjut secara berkesinambungan. Heru mengatakan di Pacitan sudah banyak SDM yang mampu secara madiri menciptakan program berbasis IT untuk mendukung system informasi dan layanan yang terintegrasi.
“Sekarang ini perencanaan pembangunan berbasis masyarakat mengakomodasi aspirasi masyarakat dari bawah ke atas. Tingkatkan dan perbaiki sistem informasi, komunikasi, pelayanan berbasis teknologi, perbaikan sistem koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa serta peningkatan SDM Pemerintahan harus mampu dipacu di era digital seperti saat ini,”tambahnya.
“Ini harus disadari bahwa percepatan tersebut dihadirkan oleh teknologi, kita tidak ingin ketinggalan. Pacitan harus segera melakukan lompatan yang progresif dan masif membangun sistem pemerintahan berbasis teknologi. Kalau butuh programmer yang tidak boros anggaran, mandiri dan berkelanjutan, di Pacitan sudah banyak orang pintar, tak sedikit SDM lokal yang mampu sebagai programmer mendukung rencana ini “pungkasnya.
Dengan pengalaman birokrasi yang di miliki pasangan Mbois, masyarakat menginkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terpadu dan Menyeluruh untuk Mencapai Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi.(tyo)
