Ponorogo – Portalnews Madiunraya.com
Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Ponorogo kini bisa sedikit bernafas lega.

Pasalnya, Raperda APBD tahun 2019 yang telah disahkan menyebutkan bahwa anggaran untuk pendidikan berjumlah 33,86 %. Dan untuk para GTT dan PTT yang berjumlah 2.706 di Ponorogo akan menerima tunjangan Rp 250.000 / bulan.

Hal itu disampaikan oleh Bupati Ponorogo, Drs H. Ipong Muchlissoni saat berpidato dihadapan Sidang Paripurna DPRD Ponorogo, Rabu (21/11).

Bupati Ipong Muchlissoni menyebutkan bahwa porsi anggaran APBD tahun 2019 sangatlah ideal. “Anggaran untuk belanja rutin sejumlah 44,2% dan anggaran untuk membangun sebanyak 55,8 %, dan didalamnya ada peningkatan untuk pendidikan dan kesehatan, ” jelas Bupati Ipong Muchlissoni.

Untuk pendidikan, kita memprioritaskan meningkatkan kesejahteraan GTT/PTT di Ponorogo, yaitu memberikan intensif sebanyak Rp 250.000/ tiap bulan selama 13 kali dalam setahun kepada 2.706 orang GTT/PTT dengan total anggaran 11 milyar rupiah, sambung Bupati Ipong Muchlissoni.

“Selain itu, kita membuatkan Surat Penugasan Guru, sehingga mereka bisa mengajukan tunjangan profesi karena dengan surat itu bisa mendapatkan NUPTK, ” lanjut Bupati Ipong.

Dengan demikian, kita berharap untuk GTT dan PTT bisa lebih semangat dalam bekerja memajukan pendidikan di Ponorogo, harap orang nomor 1 di Ponorogo tersebut.

Selain pendidikan, porsi anggaran APBD tahun 2019 juga mengalami peningkatan untuk kesehatan yang nilainya 15% dan infrastruktur 28 %. “Selain itu, anggaran untuk pariwisata meningkat dua kali lipat dibanding tahun 2018, yaitu mencapai 11 miliar, yang akan kita gunakan untuk menggelar festival wisata dan memajukan wisata di Ponorogo. ” pungkas Bupati Ipong Muchlissoni. (yah/gin).

Ponorogo – Portalnews Madiunraya.com
Kurang lebih sebanyak 4000 Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap se Kabupaten Ponorogo menggelar aksi solidaritas yang dikemas dalam Do’a bersama dan Istigosah di alun-alun Ponorogo, Kamis (27/09).

Menurut Ketua Forum GTT dan PTT Kabupaten Ponorogo, Dwi Wahyu Nugroho, S.Pd, pihaknya melakukan aksi solidaritas dengan tema “Save Guru dan Tenaga Honorer, Honorer to PNS”. “Kami mencermati perkembangan yang akhir-akhir ini terjadi, terutama penerimaan CPNS tahun 2018 yang mengecualikan usia diatas 35 tahun”, ujar Dwi.

Untuk itu, kita mendukung perjuangan teman-teman Forum GTT dan PTT nasional yang sedang melakukan hearing dengan DPR RI untuk melakukan lagi kajian tentang undang-undang ASN, sambung Dwi.

“Kami ingin nasib GTT dan PTT di Kabupaten Ponorogo segera berubah dengan aksi ini, karena diam tidak merubah keadaan, kita akan terus berjuang demi nasib kita bersama”. pungkas Dwi.

Sementara, Ketua PGRI Kabupaten Ponorogo, Prayit, pihaknya mendukung perjuangan GTT dan PTT yang hari ini melakukan aksi solidaritas. “Anda adalah anak-anak kami, untuk itu kami akan selalu mendukung perjuangan anda semua, karena selama ini gaji GTT, PTT dan Guru Honorer jauh dari cukup, ada yang hanya digaji Rp 300 ribu, Rp 200 ribu, Rp 150 ribu setiap bulan”, jelas Prayit.

Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, Drs Ikhwan Sumadi, MM juga meminta kepada Pemerintah Pusat untuk memperhatikan nasib GTT, PTT dan Tenaga Honorer. “APBN tidak akan jatuh apabila menggaji GTT, PTT dan Guru Honorer”, ucap Ikhwan.

Kita akan terus berjuang bersama demi nasib para GTT, PTT dan Guru Honorer sampai upah mereka akan menjadi layak, sambung Ikhwan.

“Kita harus memperhatikan nasib mereka karena tanpa guru tidak mungkin ada Presiden, Gubernur, Bupati ataupun profesi yang lain”. Pungkas Ikhwan Sumadi.

Wakil Bupati Ponorogo, Dr Drs H Soedjarno pun juga memberikan dukungan kepada aksi yang dilakukan Forum GTT, PTT dan Tenaga Honorer.

Acara diakhiri dengan do’a bersama dengan MUI Kabupaten Ponorogo. (yah/gin)

Ponorogo – Portalnews Madiunraya.com
Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo yang membidangi masalah pendidikan pada Selasa siang, (13/02/2018) menggelar hearing atau mendengarkan aspirasi dari Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta Honorer di Kabupaten Ponorogo.

Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo diwakili Eko Priyo Utomo dan Drs Ubahil Islam. Sementara Forum GTT/PTT Kabupaten Ponorogo didampingi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo yang dipimpin langsung oleh Dra Tutut Erliena, M.Pd dan Kabidnya, Purwo.

Dalam hearing tersebut, Forum GTT/PTT mengeluhkan suka dukanya dalam melaksanakan tugas mengajar namun tidak sebanding dengan pendapatan yang didapat, padahal mereka memiliki keluarga yang harus dihidupi. Selain itu, mereka menanyakan tentang SK Bupati tentang penugasan mereka sebagai guru banyak yang belum mendapatkan.

Menanggapi keluhan yang disampaikan, Eko Priyo Utomo menegaskan bahwa DPRD Ponorogo khususnya Komisi D akan selalu memgawal kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo tentang pendidikan. “Memang selama ini nasib GTT/PTT di Ponorogo belum memperoleh penghasilan yang memadai, untuk itu kami akan memperjuangkan supaya penghasilan yang diterima dapat cukup dengan mengajukan anggaran khusus untuk GTT/PTT yang belum diangkat menjadi PNS, ” ujar Eko yang disambut tepuk tangan oleh Forum GTT/PTT Kabupaten Ponorogo.

Kita akui bahwa tanpa GTT/PTT pendidikan di Ponorogo tidak bisa berjalan dengan baik, tetapi disisi lain ada keterbatasan anggaran yang harua berbagi dengan program pembangunan strategis yang lain, sambung Politisi Partai Golkar itu.

“Kita berharap di PAK tahun 2018 atau di anggaran APBD tahun 2019, ada alokasi untuk tunjangan bagi GTT/PTT di Ponorogo yang jumlahnya 2.706 orang ini, ” lanjut Eko.

Termasuk tentang SK Bupati tentang penugasan mengajar bagi GTT/PTT yang menjadi syarat mendapatkan NUPTK untuk pengusulan tunjangan profesi bagi guru, ini nanti kita akan menghadap ke Bupati, urai Eko.

“Kita berharap teman-teman semua untuk tetap bisa tenang, tetap bekerja secara maksimal dan kita di parlemen akan mengusulkan apa yang menjadi harapan bagi teman-teman semua dapat terwujud.” pungkas Eko.

Usai hearing, Forum GTT/PTT Kabupaten Ponorogo berfoto bersama dengan anggota Komisi D DPRD Ponorogo dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. (adv/yah/gin).

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.