Pacitan – Portalnews Madiun Raya

Kabar duka datang dari DPRD Kabupaten Pacitan setelah Tejo Kusmoro, Ketua Komisi II di Lembaga Legislatif di daerah yang berjuluk 1001 Gua itu meninggal dunia Selasa Malam (20/07/2021).

Berita duka itu disampaikan oleh Ketua DPRD Pacitan, Ronny Wahyono di WA Grup Pacitanku. “Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Roji’un, Saya atas nama pribadi dan lembaga turut berbelasungkawa atas meninggalnya saudara kita, sahabat kita, teman kita, Ketua Komisi II DPRD Kab. Pacitan Bapak Tejo Kusmoro 😢😢😢, ” Ucap Ronny Wahyono.

Ketua DPRD Pacitan itu berharap sejawatnya itu meninggal dunia dengan Husnul Khotimah. “Semoga beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diampuni segala dosanya, diterima semua amal ibadahnya, dan ditempatkan di surgaNYA, serta bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan…
Aamiiin Aamiiin Yaa Rabbal’alamiiin 🤲, ” Ujar Ronny Wahyono.

Sebelumnya diketahui, Tejo Kusmoro dirawat di RSUD Dr Darsono.

Politisi Partai Golkar tersebut dikenal aktif menyuarakan aspirasi masyarakat termasuk mendukung Pembelajaran Tatap Muka sebelum PPKM Darurat diberlakukan. (Yah/Gin).

Peliput : Yahya Ali Rahmawan

Penyunting : Agin Wijaya

Headline, Jatim, Pacitanoleh Sebar Tweet

Trenggalek – Portalnews Madiun Raya

Empat fraksi di DPRD dan Bupati saling menanggapi usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang akan dibahas tahun ini. Pelaksanaan tersebut digelar dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum atas usulan Ranperda. 

Dalam hal ini usulan Bupati mengusulkan ada dua Ranperda dan DPRD mengusulkan ada lima Ranperda. Setelah penyampaian pandangan umum akan kembali digelar paripurna menjawab pandangan umum.

Usai pimpin rapat paripurna di gedung lantai II DPRD Trenggalek Doding Rahmadi selaku Wakil Ketua DPRD menyampaikan rapat kali beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Bupati dan pandangan umum Bupati kepada fraksi atas usulan Ranperda.

“Dalam hal usulan Ranperda, Bupati menyampaikan usulan dua Raperda dan DPRD menyampaikan 5 usulan Raperda,” kata Doding, Senin (5/7/2021).

Lanjut Doding, jadi hari ini merupakan penyampaian tanggapan Bupati dan DPRD tentang usulan mereka masing – masing atas Raperda. Selanjutnya pada (9/7) nanti akan ada satu kali tanggapan yakni jawaban.

Terkait Raperda yang diusulkan Bupati tentang pengelolaan keuangan daerah dan tentang rutilitas perumahan atau penyerahan aset. 

Adapun kegiatan perumahan misalkan, adanya jalan infrastruktur serta fasilitas umum (fasum) lain dari swasta atau developer untuk diserahkan ke pemerintah yang akan diatur dalam Raperda. 

“Adapun Ranperda dari DPRD ada lima usulan, usulan tersebut dari seluruh komisi dan Bapemperda,” ucapnya.

Dijelaskan Doding, lima Ranperda tersebut yakni dari komisi I tentang penyidik pegawai Negeri Sipil. Komisi II tentang bea perolehan hak atas tanah, misal tentang jual beli tanah serta jual beli lain yang disana mengandung unsur pajak.

Dari komisi III tentang penanaman modal, Komisi IV tentang kesehatan jiwa. Sedangkan dari Bamperda ada perubahan tentang pembuatan produk hukum daerah.

“Tentang pengelolaan keuangan usulan Bupati, memang perlu dibahas karena sesuai berjalannya waktu ada perubahan – perubahan yang harus disesuaikan,” tuturnya.

Ditambahkan Doding, untuk penyerahan mobilitas perumahan serta fasilitas umum lainnya dari swasta seperti insfrastruktur dari pengembang memang sangat dibutuhkan. 

Karena jalan di perumahan bukan lagi menjadi milik perumahan namun menjadi milik pemerintah daerah. Jadi ketika ada kerusakan pemerintah daerah juga harus bisa memperbaiki sehingga masyarakat bisa terjamin 

“Agenda dilanjutkan tanggal 9 mengingat tanggal 3 – 20 Juli PPKM darurat sehingga dalam melaksanakan work from office 25 % sedangkan 75 % dirumah,” pungkasnya.

Headlineoleh Sebar Tweet

Kota Madiun – Portalnews Madiun Raya

Walikota Madiun Maidi menyampaikan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun pada Senin (15/6). Tiga Raperda itu disampaikan dalam giat rapat paripurna Pemkot-DPRD yang digelar secara terpisah di Ruang GCIO Kota Madiun dan Gedung Paripurna DPRD.

Tiga Raperda tersebut, yakni menyoal perubahan atas peraturan daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Selanjutnya, penyertaan modal pemerintah daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun dan ketiga pengarusutamaan gender.

“Latar belakang disusunnya tiga Raperda yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun adalah sebagai tindak lanjut dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) yang telah disepakati bersama antara pemkot dengan DPRD,” ujar walikota dalam penyampaiannya.

Lebih lanjut walikota mengatakan, Raperda pembentukan dan susunan perangkat daerah bertujuan untuk mengoptimalisasi kinerja perangkat daerah di lingkup Pemkot Madiun. Maka dari itu, perlu adanya penyesuaian nomenklatur dan tipe Perangkat Daerag sebagaimana telah diatur dalam Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Selain mengatur perubahan dan penambahan nomenklatur daerah, Raperda ini juga mengatur tentang Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan unit pelaksana teknis daerah yang bersifat khusus dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jaaab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

“Sedangkan Raperda kedua tentang Perusda PDAM merupakan Raperda baru yang disusun untuk memberikan landasan hukum dalam penyertaan modal, dan dimaksudkan agar struktur permodalan dapat tertib administrasi. Sehingga terwujud peningkatan kualitas dan pengembangan pelayanan air minum pada masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu terkait Raperda pengarustamaan gender, walikota menyebut, hal ini merupakan Rancangan Peraturan Daerah baru yang disusun sebagai pedoman bagi pemda dalam rangka mewujudkan percepatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kota Madiun. Dengan dilakukan mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender.

“Raperda yang kita sampaikan kalau bisa secepatnya selesai dikaji. Karena itu akan jadi pedoman kinerja kita dalam menjalankan roda pemerintahan,” pungkasnya. (Red)

Source : FB Kota Madiun

Berita, Jatim, Kota Madiunoleh Sebar Tweet

Ponorogo – Portalnews Madiunraya.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar Sidang Paripurna dengan agenda Pergantian Antar Waktu (PAW) anggotanya di Ruang Sidang Paripurna DPRD Ponorogo, Kamis (18/10).

PAW yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Ponorogo adalah Warsito, S.Pd.I menggantikan Sunarto dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI Ponorogo dan Pujiwati yang menggantikan Hj Eny Yuliati Latif dari Dapil I Ponorogo.

Foto bersama Fraksi PAN DPRD Ponorogo
Foto bersama Fraksi PAN DPRD Ponorogo

Seperti diketahui, Sunarto kini hijrah ke Partai Nasdem dan Eny juga hijrah ke Partai Perindo sehingga mengundurkan diri dari Fraksi Amanat Nasional.

Acara PAW tersebut diawali dengan pembacaan Surat Keputusan dari Gubernur Jawa Timur yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD, pembukaan oleh Ketua DPRD Ponorogo dan pengucapan sumpah serta penyempatan Pin anggota DPRD yang baru tersebut.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Dr Ali Mufti mengucapkan selamat kepada anggota DPRD yang baru tersebut. “Selamat kepada Bapak Warsito dan Ibu Pujiwati yang menjadi keluarga besar DPRD Kabupaten Ponorogo, semoga menjadi wakil rakyat yang amanah dan mampu mengemban aspirasi masyarakat di Dapilnya masing – masing,” ucap Ali Mufti.

Selain itu, kami berharap Bapak dan Ibu mampu mengawal kebijakan eksekutif melalui fungsi legislasi untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat Ponorogo, sambung Ali Mufti.

“Selamat bekerja dan jadilah wakil rakyat yang baik, disiplin dan bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.” pungkas Ali Mufti.

Usai pengucapan sumpah dan penyematan Pin anggota DPRD Ponorogo, Warsito dan Pujiwati menempati kursi yang telah disiapkan dan dilanjutkan pemberian ucapan selamat dari Forkopimda Ponorogo serta para hadirin.

Dalam wawancaranya, Warsito berjanji akan menjadi Wakil Rakyat yang mampu menyerap aspirasi dari konstituennya. ” Disisa masa jabatan yang ada, saya ingin bekerja maksimal untuk menyerap aspirasi dari masyarakat terutama dari Dapil VI, sekaligus berusaha mewujudkan apa yang menjadi keinginan mereka, terutama pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” ucap Warsito.

Pun, dengan Pujiwati, dia ingin membantu Ibu-ibu di daerah pemilihannya yaitu di Dapil I Ponorogo untuk menjadi Ibu-ibu yang produktif. “Selain membantu ekonomi keluarga juga mampu meningkatkan kreatifitas mereka untuk menjadi sosok yang mandiri dan tangguh,” ucap Pujiwati.

Acara diakhiri dengan foto bersama dan ramah tamah di Gedung DPRD Ponorogo. (adv/yah/gin).

Advertorial, Ponorogooleh Sebar Tweet

Ponorogo – Portalnews Madiunraya.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi mengenai perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) 2018, Jum’at (14/09/2019).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Dr Ali Mufti didampingi Wakil Ketua Slamet Haryanto, Anik Suharto, Miseri Efendi tersebut dihadiri anggota DPRD dan dinyatakan kuorum. Dari pihak eksekutif, Wakil Bupati Soedjarno didampingi Sekda Agus Pramono, pimpinan OPD, Camat dan juga dihadiri Forkopimda dari Kodim 0802/Ponorogo, Polres Ponorogo dan Kejari Ponorogo.

Dalam rapat tersebut, anggota DPRD Ponorogo sepakat untuk mendorong kepada eksekutif untuk melakukan efisiensi anggaran.
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Menok Endrajati meminta eksekutif mereview kembali program pembangunan daerah yang belum tercapai. Fraksi Golkar juga memberikan masukan perlunya efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Terutama terkait belanja pegawai yang membengkak dan anggaran tidak terduga. “Walaupun sudah dikurangi dari anggaran sebelumnya, tetapi kalau bisa harus diminimalkan,” katanya.
Efisiensi anggaran itu selanjutnya, tambah Menok, dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur. Khususnya di jalan poros desa dan jalan kabupaten. “Karena ini sangat penting guna meningkatkan ekonomi yang berhubungan antar wilayah,” ujarnya.
Fraksi PKB juga mendukung mekanisme efisiensi anggaran tersebut. Hal ini berhubungan karena APBD 2018 mengalami defisit anggaran sebesar Rp 42,5 miliar. “Kami menginginkan agar semua pihak mengedepankan program yang benar-benar prioritas dan mendesak,” harap Juru Bicara Fraksi PKB Ubahil Islam.

ANGGOTA DPRD MENYIMAK PEMAPARAN FRAKSI YANG LAIN
ANGGOTA DPRD MENYIMAK PEMAPARAN FRAKSI YANG LAIN

Fraksi Gerakan Pembangunan Indonesia Sejahtera (GPIS) juga berpendapat sama. Mereka berharap eksekutif mampu menyajikan informasi penggunaan APBD secara utuh terkait pencapaian kinerja sebagai tolok ukur peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. “Dengan demikian, alokasi dan anggaran yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” terang Juru Bicara Fraksi GPIS, Ribut Riyanto.
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Sugijanto juga menyarankan saat penyusunan APBD-P 2018 agar disesuaikan dengan kondisi masyarakat terkini. Baik secara makro maupun mikro. Oleh karena itu, menurut dia, dalam pembahasan APBD-P 2018 perlu dikedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. “Namun demikian, kami juga perlu tanyakan terkait penurunan target dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 5 miliar. Karena setelah kami cermati pemotongan DAU untuk menyelesaikan tunggakan iuran jaminan kesehatan pemkab sebagai rekonsiliasi dengan BPJS kesehatan,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP AD Sumitro menyatakan efisiensi anggaran sudah selayaknya dijalankan setiap kali penyusunan APBD-P. Apalagi, estimasi kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) hanya sekitar 9,02 persen dari perencanaan APBD induk sebesar Rp 235,8 miliar menjadi Rp 257,1 miliar. “Untuk mengatasi masalah lambannya pertumbuhan PAD, tidak cukup dengan cara konvensional. Dibutuhkan langkah taktis dan perencanaan yang matang. Salah satunya dengan menjadikan Ponorogo sebagai daerah ramah investasi,” jelasnya.
Di bagian lain, Juru Bicara Fraksi PAN Puryono berharap belanja pegawai bisa ditekan. Selanjutnya, alokasi anggaran yang ada dapat digunakan untuk menjalankan program pembangunan daerah. Terutama terkait program kebijakan yang mengarah pada percepatan peningkatan PAD.
Agenda rapat diteruskan untuk mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan fraksi diatas. (ADV/yah/gin)

Advertorial, Ponorogooleh Sebar Tweet

Mataram – Portal Madiun Raya
Bencana Gempa bumi di NTB sampai dengan saat ini masih ditetapkan sebagai bencana daerah.

Meskipun 548 jiwa dinyatakan meninggal dunia oleh Kementerian Sosial dan ribuan orang terluka serta tidak memiliki tempat tinggal namun hal tersebut belum menjadikan bencana di NTB menjadi bencana nasional.

Selasa siang, (21/08), melalui sebuah akun di Twitter, DPRD NTB melayangkan surat resmi kepada Presiden untuk meningkatkan status menjadi bencana nasional.

Surat yang ditandatangani oleh Hj Baio Isvie Rupaeda, SH MH yang merupakan Ketua DPRD setempat meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk menetapkan bencana alam gempa bumi di NTB menjadi bencana nasional.

Surat yang tertanggal 20 Agustus 2018 tersebut meminta status bencana nasional supaya mempercepat pemulihan keadaan masyarakat pasca bencana, rehabilitasi dan recovery dampak bencana.

Sebelumnya, melalui Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, pemerintah menegaskan bahwa bencana gempa bumi di NTB merupakan bencana daerah. “Namun penanganannya kita samakan dengan bencana nasional, ” ujar Pramono Anung, Senin malam (20/08).

Diberitakan juga sejumlah pihak meminta status bencana alam gempa bumi di NTB dinaikkan menjadi bencana nasional supaya penanganannya menjadi lebih intensif. (yah/gin)

Bencana Alam, Headlineoleh Sebar Tweet

Reporter : Tatang Dahono

Trenggalek – Portal Madiun Raya

Hari pertama kerja setelah libur Hari Raya Idhul Fitri 1439 H, DPRD Trenggalek langsung tancap gas melaksanakan rapat kerja dengan Pansus 2 DPRD , dalam rangka finalisasi pembahasan Ranperda tentang, perubahan RPJMD tahun 2016 – 2021 ( 21/6 ), dimana rapat tersebut mendapatkan persetujuan dari semua Fraksi.

Ketua Pansus 2, Husni Tahir mengawali rapat pansus menyampaikan bahwa PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Trenggalek tidak berkembang, bahkan sektor pertanian yang menjadi unggulan kabupaten yang terkenal dengan ” Tempe Kripiknya ” ini tidak berubah. Sedang-kan sektor yang lain tidak berkembang dengan baik.

“Ini menjadi tantangan bagi kita semua, bagaimana Trenggalek bisa lebih maju dan bisa berkembang dengan baik. Tentunya melalui kerja keras kita bersama”,terang Husni.

Lebih lanjut kata anggota dewan yang paling kritis ini, sektor pertanian harus mendapat perhatian Kusus dan maksimal, mengingat PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) ini menjadi salah satu perhitungan dalam laporan pertanggung jawaban (L/P) yang akan datang.

“Karena itu RPJMD sebelum kita Syahkan menjadi peraturan daerah, saya perlu masukan dari anggota Pansus 2 dan dari instansi terkait”,ujar Husni.

Sementara itu, Samsuri anggota Pansus mengingatkan agar ada keseimbangan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung.

“Karena saya melihat di-daerah lain, yang menentukan manajemen mereka sendiri yaitu, Kabupaten Kota. Kenapa Trenggalek belum melaksanakan”,jelas Samsuri.

Sementara itu Kepala Bapeda (Badan Perencanaan Daerah) Dr.Unung menjawab pertanyaan anggota pansus, masalah stanting, yang dimasukan dalam ranperda perubahan RPJMD, dirinya mengatakan bahwa stunting ini sudah menjadi program nasional, dan sasaran program ini menjadi titik point dan sangat strategis. “Sedangkan yang lain, saya setuju jika ada review, dan kita adakan evaluasi berkala, karena LKPJ tahunan, induknya RPJMD”, ungkap Unung.(Ono/gin)

Trenggalekoleh Sebar Tweet

Ponorogo – Portal Madiun Raya
Ketua DPRD Ponorogo, Dr Ali Mufti, S.Ag MM didampingi Wakil Ketua, Anik Suharto, Slamet Haryanto dan Miseri Effendi serta puluhan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo mengikuti ramah tamah bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Ponorogo di Pringgitan atau rumah dinas Bupati Ponorogo, Senin (11/06/2018).

Dari jajaran eksekutif Bupati Ponorogo, Drs H Ipong Muchlissoni, Wakil Bupati Dr Soedjarno, MM dan Sekda Dr Agus Pramono, Kapolres AKBP Radiant, serta perwakilan dari Kodim 0802/Ponorogo, Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Pengadilan Negeri Ponorogo.

suasana silaturahmi Forkopimda dengan anggota DPRD Ponorogo
Suasana silaturahmi Forkopimda dengan anggota DPRD Ponorogo

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ponorogo, Drs H. Ipong Muchlissoni mengucapkan terima kasih atas kedatangan para anggota legislatif Kabupaten Ponorogo dikediamannya. ” Ini membuktikan bahwa selama ini telah terjalin sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta Forkopimda yang lainnya,” ucap Bupati Ipong Muchlissoni.

“Apalagi menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1439 H, apabila selama ini kami (eksekutif) ada kekurangan dalam bekerja kami meminta maaf, namun perlu diketahui bahwa selama ini kami (eksekutif) telah berjuang secara maksimal dalam mewujudkan visi dan misi kami dalam bentuk pelayanan yang maksimal kepada masyarakat menuju Ponorogo yang berkemajuan, berbudaya dan religius,” urai Bupati Ipong Muchlissoni.

Sementara, Ketua DPRD Ponorogo, Dr Ali Mufti dalam keterangannya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan oleh Bupati kepada Pimpinan dan Anggota Legislatif. ” Ini merupakan salah satu bentuk komunikasi yang baik untuk menjalin silaturahim antar berbagai lembaga di Kabupaten Ponorogo, utamanya penentu kebijakan dan pembuat kebijakan serta eksekutor dari kebijakan yang berlaku demi mewujudkan masyarakat Ponorogo yang lebih baik dan lebih sejahtera,” ucap Ali Mufti.

Kami juga mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri tahun 1439 H, mohon maaf lahir dan batin, semoga setelah ini, kita semua menjadi insan yang suci dan fitri serta lebih siap dalam menghadapi kehidupan, sambung Ali Mufti.

“Apalagi menjelang Pilkada serentak, tentu kita sebagai pelaku politik mengikuti arahan dari Partai kita masing-masing untuk memenangkan pasangan calon yang telah diusung, forum seperti ini sangat menyatukan kita, bahwa perbedaan dalam demokrasi merupakan hal yang biasa.” pungkas Ali Mufti.

Acara yang dikemas dalam buka puasa bersama tersebut diakhiri dengan sholat Magrib berjamaah. (adv/yah/gin)

Advertorial, Ponorogooleh Sebar Tweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.