Trenggalek – Portalnews Madiun Raya

Dana pinjaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 250 miliar yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit di wilayah pantai pesisir selatan Prigi Kecamatan Watulimo terancam gagal.

Pasalnya, DPRD akan mengkoreksi ulang terkait rencana Bupati untuk membangun rumah sakit itu. Menurut politisi PKB Samsul Anam rencana pembagunan RS tersebut dirasa kurang efektif secara geografis.

Dengan beberapa alasan tersebut, DPRD Trenggalek mengusulkan dana pinjaman daerah sebesar Rp. 250 miliar itu lebih baik digunakan untuk memaksimalkan dan mengembangkan RSUD yang ada. Dan selebihnya untuk kegiatan insfratruktur.

Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam usai melaksanakan rapat pimpinan bersama Direktur RSUD dr. Soedomo menjelaskan wacana DPRD terkait rencana bupati akan membangun RS Watulimo akan dikoreksi ulang.

“Jadi ini masih wacana kita, dengan adanya penolakan oleh beberapa masyarakat kemarin maka DPRD akan mengusulkan koreksi rencana kegunaan pinjaman tersebut,” ungkap Samsul, Senin, 12-07-2021.

Ditambahkan Samsul, Bupati Trenggalek juga setuju dengan usulan usulan DPRD terkait rencana pembangunan RS di Watulimo itu dibatalkan. Dan rencananya dana pinjaman tersebut akan dialokasikan ke RSUD dr. Soedomo sebesar Rp. 150 miliar dan sisanya Rp. 100 miliar akan dialokasikan untuk pembangunan infrastuktur di 14 Kecamatan.

“Ya itu masih wacana dan bupati juga menyetujui usulan usulan dari DPRD,”katanya.

Lanjut Samsul, dalam hal ini DPRD memiliki Inisiatif atau alternatif lain terkait penggunaan dana pinjaman dengan menawarkan kepada Bupati untuk mengalihkan ke pembangunan untuk meningkatkan rumah sakit (RS) yang ada serta untuk insfratruktur.

Mengingat masyarakat banyak yang menolak wacana pembangunan RS baru di Watulimo, dengan pertimbangan geografis dan lainnya. Apalagi disaat RS baru telah jadi, harus memikirkan bagaimana biaya operasional selama tiga tahun, mulai tenaga medis dan lainnya.

“Kesimpulannya, apakah tidak lebih baik yang sudah ada saja dikembangkan daripada membangun baru namun belum siap secara tenaga serta indikator outputnya,” ujar Samsul.

Alasannya, karena agar tidak ada ketimpangan sehingga semua bisa berjalan beriringan. Artinya ada kegiatan fisik dan non fisik yang akan dibangun. Pihaknya juga akan melakukan kalkulasi tenor atau jangka waktu pinjaman, karena masih akan ada pesta demokrasi di tahun 2024.

“Karena masih ada beberapa kegiatan ditahun mendatang maka perhitungan APBD juga harus difikirkan bersama,” terangnya.

Diimbuhkan Samsul hal ini masih wacana, itupun jika Bupati setuju. Dasar lainnya kenapa itu harus dilakukan karena kondisi wabah Covid-19 yang juga masih berlangsung.

Jika dilakukan peningkatan di RS yang sudah berjalan, kemungkinan disana sudah ada tenaga medis mungkin hanya perlu menambahkan yang kurang. Sedangkan jika RS di Watulimo jadi, tenaga medis dan dokter masih akan mencari lagi, itupun tidak semudah yang dibayangkan.

“Apalagi tenaga medis yang profesional, dengan geografis seperti itu apa mungkin akan mudah mencarinya,” tegasnya.

Perlu diketahui Pemkab Trenggalek berencana mengajukan pinjaman daerah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Hal tersebut berdasarkan surat dari bupati nomor 051.784/1.114/406.028/2021 tertanggal 6 Mei 2021, yang ditandatangani langsung oleh Bupati Moch. Nur Arifin tentang pemberitahuan pinjaman PEN daerah kepada DPRD.

Tidak tanggung-tanggung dalam surat tersebut besaran pinjaman mencapai Rp. 249.666.094.639 dengan jangka waktu pengembalian tiga tahun. Namun pemkab terus melakukan revisi, mengingat kekuatan keuangan daerah saat ini.

Reporter : Dahono

Trenggalek -Portal Madiun Raya

Senin (6/8), sekitar pukul 10.00 Wib, tim khusus kejaksaan negeri Trenggalek, mendatangi gedung DPRD.

jumlah rombongan dari Kejari
tersebut di perkirakan 10 orang, terbagi atas 6 orang yang mengenakan rompi bertuliskan tim khusus kejaksaan negeri Trenggalek, dan 2 orang mengenakan baju putih celana hitam, serta 2 orang lagi berpakaian kedinasan kejaksaan negeri Trenggalek.

Kedatangan mereka ke gedung DPRD mengenakan dua mobil yakni Pajero putih dengan plat nomor polisi H 7799 HB dan mobil plat merah Nissan Evalia warna hitam, dengan plat nomor AG 1121 YP.

Begitu tiba di pelataran gedung DPRD rombongan tim khusus ini langsung berjalan menuju ruang lantai dua gedung DPRD Trenggalek, sembari membawa satu buah tas koper yang di letakkan di lantai bawah.

Saat tim khusus ini berada di lantai dua gedung DPRD, sesekali beberapa orang dari tim khusus ini turun naik sembari membawa berkas berkas, yang di dapat dari lantai dua gedung DPRD Trenggalek.

Berkas dalam bentuk beberapa bendel tersebut, langsung di masukan dalam mobil Nissan Evalia warna hitam. Peristiwa tersebut terjadi beberapa kali.

Kurang lebih tiga jam setengah, tim khusus Kejari Trenggalek ini berada di ruang atas gedung DPRD. Tepat pukul 13.30 Wib rombongan tim khusus Kejari ini lantas turun, dari lantai dua gedung DPRD Trenggalek. Saat di konfirmasi beberapa awak media tidak satu katapun terucap, dari para petugas tim khusus dari Kejari Trenggalek.

Rombongan tim khusus Kejari ini langsung menuju mobil Pajero warna putih, yang di parkir di depan pintu utama gedung wakil rakyat, dan langsung menutup pintu mobil, sekaligus meninggalkan gedung dewan.

Sementara Sekretaris DPRD Trenggalek Abu Mansur di konfirmasi menyampaikan, ” kedatangan tim khusus dari kejaksaan negeri Trenggalek tersebut, dalam rangka mencari data data penyertaan modal, yang terjadi pada tahun 2006 – 2009 silam,” pungkas Abu Mansur .(Ono)

Reporter : Tatang Dahono

Trenggalek – Portal Madiun Raya

Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Trenggalek digelar dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi – fraksi terhadap dua usulan Prakarsa Raperda.

“Rapat dinyatakan sah karena jumlah yang hadir sebanyak 35 orang, dari jumlah keseluruhan anggota dewan 44 orang,” terang Guswanto, salah satu unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek, Rabu (30/5).

Pandangan Umum dimulai dari Fraksi Demokrat. Melalui juru bicaranya, Mujianto menjelaskan, peraturan tentang pelayanan publik adalah sebuah kebutuhan yang mendasar sehingga perlu adanya kejelasan payung hukum.

Menurutnya, pelayanan publik harus disesuaikan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat.
“Situasi dan kondisi masyarakat sekarang harus menjadi dasar utama, agar dalam pelaksanaannya tidak merugikan masyarakat Trenggalek,” jelasnya.

Pria asli kota tempe kripik ini mengatakan, jika secara umum Fraksi Demokrat setuju revisi Perda Nomor 14 Tahun 2015. Tetapi harus ada kejelasan dasar hukum dalam pembuatan Perda nanti.”Ini penting karena setiap produk hukum itu harus punya dasar yang kuat sehingga tidak menimbulkan persoalan dikelak kemudian hari,” katanya.

Sementara itu, Fraksi Indonesia Sejahtera (PAS) juga sependapat dengan Fraksi Demokrat atas revisi perda tersebut.”Yang penting, fungsi pemerintah dalam melayani publik harus jelas fungsi dan cara pelayanannya, harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Trenggalek,” terang Sugeng, juru bicara dari Fraksi PAS.

Pelayanan yang dimaksud adalah kesesuaian dengan situasi jaman dan kondisi masyarakat.

Sugeng mencontohkan masalah pelayanan E-KTP, seharusnya cukup di kecamatan saja, agar lebih praktis dan efisien.
Begitu pula dengan akte kelahiran, seharusnya bayi lahir di rumah sakit, atau puskesmas, atau klinik pulang sudah membawa akte.

Kita telah tertinggal dengan kabupaten lain, jika saja dibiarkan tentu saja akan ditelan jaman.

Demikian juga masalah kecepatan layanan dalam era modern seperti ini, masyarakat ingin dilayani dengan cepat akurat, dan tidak ribet.

Kalau di daerah lain ada smart city, smart kampung, kenapa tidak coba bikin smart gunung. Karena dua pertiga wilayah kabupaten Trenggalek pegunungan, ungkapnya.

Tentang ketertiban, ketentraman umum, dan perlindungan masyarakat, pria yang ramah dengan awak media ini memberi saran agar, penegakan hukum terkait Kamtibmas jangan sampai merugikan masyarakat.”Jangan sampai dengan lahirnya perda nanti penggusuran pedagang merajalela. Karena itu perlu antisipasi preventif dalam pembahasan lebih lanjut. Jangan sampai nantinya penegakan hukum terkait kamtibmas justru memberikan dampak yang sebaliknya.Karena penegakan hukum terkait kamtibmas justru berimage negatif bagi masyarakat kecil, identik dengan kesewenang wenangan”,pungkas Sugeng.(Ono/Gin)

 

Reporter : Tatang Dahono

Trenggalek – Portal Madiun Raya

Menindak lanjuti rapat Musyawarah DPRD Kabupaten Trenggalek pada tanggal 11 Mei 2018, bertempat di Graha Paripurna (21/5) dewan menggelar Rapat  Paripurna DPRD dengan agenda, penyampaian penjelasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan DPRD, dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Trenggalek tentang tata tertib. 

“Secara umum rapat ini dianggap sah karena dari 44 orang anggota DPRD, yang hadir 38 anggota dewan”, terang Agus Cahyono, salah satu unsur pimpinan dewan.

Politikus dari PKS ini menjelaskan jika dua Raperda usulan DPRD adalah inisiator dari Komisi I. “Semua payung hukum yang dibuat itu harus lebih memihak kepada masyarakat, sehingga perlu ada penjelasan yang detail sebelum disahkan,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, Sukaji menjelaskan jika masyarakat perlu mendapat perlindungan secara hukum agar bisa tercipta ketentraman.

Selain itu, tidak kalah penting adalah terciptanya sebuah ketertiban di masyarakat dalam menjalani kehidupan. “Rancangan ini sudah dikaji dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat Trenggalek,” katanya. 

Politisi dari Partai Golkar ini berharap agar peran aktif dari pemerintah dalam mengemban amanat. “Pemerintah harus hadir disaat masyarakat membutuhkan,” ujarnya. 

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Trenggalek, Alwi Burhanudin mengatakan, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018  tentang, Pedoman Penyusunan  Tata Tertib DPRD provinsi, Kabupaten dan Kota, mengharuskan kita segera menyesuaikan Peraturan Tata Tertib yang kita miliki.”

Setelah Tata Tertib ini terbentuk kata Alwi, sudah saatnya para legislator untuk menjunjung tinggi aturan tersebut.

“Karena tata Tertib DPRD sangatlah penting, karena sebagai landasan kerja dalam mengemban amanat rakyat”,pungkasnya. (Ono/GiN)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.