Reporter : Tatang Dahono

Trenggalek – Portal Madiun Raya

Suhu politik di kabupaten Trenggalek semakin menghangat, Paslon Nomer 2 Dilaporkan Ke Bawaslu

Tim Kampanye Pemenangan Paslon nomer 1 pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elistianto Dardak Kabupaten Trenggalek, menilai pelaksanaan ngabuburit budaya rampak barong, dalam pemecahan rekor MURI, yang di ikuti oleh 2500 peserta di Stadion Menak Sopal Kelutan Trenggalek, tanggal 31/5 yang lalu, diduga meyalahgunakan wewenang.

Dengan mengatas namakan pemerintah kabupaten, yang bekerja sama dengan taruna merah putih.

“Ini dibuktikan dengan pencantuman Logo Pemerintah Kabupaten Trenggalek, pada piagam penghargaan. Dan di perkuat dengan penyebutan nama penyelenggara, pemerintah kabupaten Trenggalek”,kata Sekretaris Tim Kampanye Pemenangan Khofifah – Emil, Hj.Miklasiati, dalam konferensi pers di gedung Partai Golkar, hari Kamis (7/6).

Ditambahkan, sebenarnya pihaknya dan teman teman pendukun paslon nomor satu sangat mengapresiasi kegiatan ngabuburit budaya,yang dilaksanakan oleh Taruna merah putih, apa lagi memecahkan rekor MURI, dampaknya sangat luar biasa.

Sayangnya kata Miklasiati, kegiatan tersebut dipakai sebagai ajang kampanye salah satu Paslon.
“Atas kejadian ini Tim kami sangat menyesalkan dan keberatan”,ujarnya.

“Karena acara yang dikemas oleh pemerintah daerah, yang bekerja sama dengan taruna merah putih ini, dipakai ajang kampanye salah satu Paslon, sehingga Tim kami melaporkan kegiatan tersebut ke Panwas”,terang Miklas.

Lebih lanjut kata Miklasiati, “Kegiatan tersebut juga melibatkan anak anak dibawah umur, padahal sesuai dengan peraturan KPU itu tidak di perbolehkan”, jelas Miklas.

Sementara itu Wakil Ketua Tim kampanye pemenangan Khofifah – Emil, H.Wakidi menambahkan, kalau memang ini pelanggaran, saya berpesan kepada Panwas untuk di tindak lanjuti.
“Lebih lebih saya mendengar kegiatan tersebut disinyalir dengan menggunakan dana APBD. Jika memang benar, bahwa pelanggaran atas keputusan KPU Jatim, No: 4/PP.02-3-Kpt/35/Prov.ix/2017, tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2018, dikategorikan sebagai tindak pidana, dan dikenai sangsi berdasarkan peraturan perundang undangan”,urainya.

“Sebagaimana pelanggaran atas larangan tersebut diatas, Tim kampanye Paslon Nomer 1 Khofifah – Emil menyatakan, untuk di proses”,pungkas Wakidi.(Ono/gin)

Ponorogo – Portal Madiun Raya

Wakil Bupati Ponorogo, Dr drs H. Sudjarno, MM dipanggil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ponorogo pasca menghadiri kegiatan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan di Ponorogo beberapa waktu yang lalu.

Menurut Komisioner Bawaslu Ponorogo, Marji, pihaknya terpaksa meminta keterangan dari Wakil Bupati Ponorogo karena yang bersangkutan memakai atribut Wakil Bupati, termasuk menggunakan fasilitas negara. “Kita memanggil Wakil Bupati Ponorogo karena memakai atribut Wakil Bupati”,ujarnya, Senin (30/04).

Memang Wakil Bupati Ponorogo Sudjarno tercatat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Kabupaten Ponorogo, namun seharusnya tidak menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan tersebut, sambungnya.

“Hari ini masih akan kita rapatkan, apakah Wabup Sudjarno melanggar etika Pemilu dengan 3 pihak yaitu dari Polres dan Kejaksaan Negeri Ponorogo”,sambungnya.

Marji berharap pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018 di Ponorogo dapat berjalan lancar dimana semua pihak dapat mematuhi peraturan yang berlaku. (GiN)

Ponorogo – Portalnews www.madiunraya.com
Menjelang masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, dimana Kabupaten Ponorogo akan mengikuti Pemilihan Gubernur (Pilgub) pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ponorogo dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ponorogo di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo, Selasa (03/04/2018).

Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Anik Suharto, S.Sos, rapat koordinasi tersebut dihadiri puluhan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, KPU dan Bawaslu Ponorogo. Selain membahas tentang kampanye Pilgub Jawa Timur 2018, rapat koordinasi tersebut juga membahas aturan tentang ijin saat mengikuti kampanye bagi pejabat politis seperti Bupati, Wakil Bupati serta Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Ponorogo.

Anik Suharto berharap semua peraturan tentang kampanye sudah tersosialisasikan dengan baik.”Sehingga nantinya tidak ada pelanggaran dalam kampanye Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018,” harap Anik Suharto.

Anik juga berharap dalam pelaksanaan kampanye dan tahapan dalam pemilihan gubernur Jawa Timur nantinya dapat berjalan dengan baik, jujur dan sesuai asa Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia atau yang lebih dikenal dengan istilah Luber. “Semoga seluruh masyarakat di Ponorogo dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan mampu menghasilkan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang benar benar dikehendaki oleh masyarakat,” ucap Anik Suharto.

Selain itu, peran KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus benar-benar dapat mengakomodir semua warga di Ponorogo dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik, sambung Anik.

“Bawaslu juga harus bekerja secara maksimal dalam melakukan pengawasan supaya jalannya pesta demokrasi dapat berjalan dengan baik tanpa ada pelanggaran dan intimidasi yang menciderai proses demokrasi.” pungkas Anik Suharto.

Beberapa interupsi dan saran dari para anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tentang kampanye dan Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018 dijawab dengan baik oleh Komisioner KPU dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ponorogo. (adv/yah/gin)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.