Ponorogo – Portalnews Madiun Raya

Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Ponorogo yang dipastikan akan diikuti oleh Incumbent atau Bupati petahana membuat Badan Pengawas Pemilu melakukan fokus dalam proses pengawasan.

Hal itu disampaikan oleh Fritz Edward Siregar yang melakukan supervisi kesiapan proses Pilkada di Kabupaten Ponorogo, Jum’at (26/06/2020).

Bupati Icumbent yang maju kembali dalam Pilkada, Fritz meminta Bawaslu Ponorogo melakukan pengawasan secara intensif tentang netralitas ASN,”Netralitas ASN dan Perangkat Desa sangat diperlukan agar proses Pilkada berjalan sesuai dengan azas Pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia ,” Ujar Fritz.

Selain itu Fritz juga mengingatkan agar Bantuan Sosial yang diberikan tidak mengarah kepada unsur politis. “Selain itu, bantuan sosial yang mungkin disalahgunakan untuk proses lanjutan Pilkada 2020, hal ini yang harus diawasi,” Lanjut Fritz.

Komisioner Bawaslu RI Divisi Hukum, Data dan Informasi itu berharap Pilkada di Ponorogo bersama dengan 18 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur dapat berjalan lancar ditengah pandemi Covid 19. “Kita ingin memastikan semua personel yang terlibat pengawasan di lapangan, baik itu Panwas Kecamatan maupun Panwas Desa/Kelurahan memperoleh Alat Pelindung Diri secara lengkap sesuai dengan protokol kesehatan.” Pungkas Fritz Edward Siregar. (Yah/Gin).

Peliput : Yahya Ali Rahmawan

Penyunting : Agin Wijaya

, , ,

Ponorogo – Portalnews Madiun Raya

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Ponorogo tahun 2020 yang kurang 165 hari lagi mendapatkan perhatian dari Komisioner Bawaslu Republik Indonesia, Fritz Edward Siregar.

Komisioner Bawaslu RI Divisi Hukum, Data dan Informasi itu melakukan supervisi pengawasan kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di Bawaslu Ponorogo, Jum’at (26/06/2020).

Dalam wawancara dengan awak media, Fritz menyampaikan bahwa kunjungannya ke Ponorogo merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kesiapan kawan-kawan di Bawaslu Kabupaten dan Kota dalam melanjutkan tahapan Pilkada. “Di Jawa Timur ada 19 Pilkada serentak yang akan dilaksanakan tanggal 09 Desember 2020, salah satunya di Ponorogo ini,” Ucap pria asal Medan itu.

Fritz Edward Siregar, Komisioner Bawaslu RI Kordiv Hukum, Data dan Informasi. (Foto – Yahya)

Fritz Edward Siregar juga melanjutkan supervisi yang dilakukannya itu untuk melakukan pengecekan bagaimana perlengkapan alat kesehatan, “Bagaimana proses pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, apakah ada Panwas Kecamatan atau Panwas Desa yang perlu diganti karena Covid 19 dan bagaimana koordinasi dengan Rumah Sakit apabila ada yang terkena Corona. Kita juga melihat bagaimana rencana Bawaslu Ponorogo untuk melakukan pengawasan data pemilih dan koordinasi dengan KPU,” Lanjut Fritz.

Tentang Icumbent yang maju kembali dalam Pilkada, Fritz meminta Bawaslu melakukan pengawasan secara intensif tentang netralitas ASN,”Selain itu, bantuan sosial yang mungkin disalahgunakan untuk proses lanjutan Pilkada 2020, ini hal utama yang harus diawasi,” Ujar Fritz.

Bawaslu RI, kata Fritz, akan memastikan semua personel Panwas baik di Kecamatan maupun di Desa bahwa mereka dalam melakukan pengawasan dengan menggunakan protokol kesehatan secara lengkap. “Kita melakukan kompilasi kebutuhan dari Bawaslu Kabupaten dan Kota serta melihat kesiapan mereka sebelum anggaran kita berikan untuk penyediaan Alat Perlindungan Diri dalam proses Pilkada.” Pungkas Fritz Edward Siregar.

Turut menyertai kunjungan Komisioner Bawaslu RI itu, jajaran Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Yah/Gin)


Ponorogo – Portalnews Madiun Raya

Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo dipastikan digelar pada tanggal 09 Desember 2020.

Kepastian itu disampaikan oleh Bupati Ponorogo usai mengikuti Telekonferensi dengan Menteri Dalam Negeri bersama penyelenggara Pilbup, KPU dan Bawaslu Ponorogo, Jum’at (05/06/2020). 

Menurut Bupati, tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan dilanjutkan. “Untuk KPU adalah pelantikan KPPS dan seterusnya, intinya tahapan akan dilanjutkan dengan menerapkan protokol kesehatan, ” Ungkap Bupati Ipong Muchlissoni yang dipastikan akan maju lagi dalam kompetisi tersebut. 

Bupati juga menyampaikan bahwa yang dibahas dalam Telekonferensi tersebut adalah dana untuk penyelenggaraan pesta demokrasi itu. “Tadi Mendagri menyampaikan bahwa biaya penyelenggaraan Pilbup harus dipastikan cukup dengan menerapkan protokol kesehatan diantaranya adalah memperbanyak TPS karena untuk mengurangi kerumunan orang banyak, dan dana itu akan kita siapkan,” Lanjut Bupati Ipong Muchlissoni. 

Selain itu penerapan protokol kesehatan akan terus dilakukan dalam setiap tahapan Pilbup. “Termasuk dalam kampanye yang diperpendek waktunya dan dilakukan dengan daring, kita pastikan di Ponorogo akan siap melakukan itu semua. ” Pungkas Bupati Ipong Muchlissoni. (Yah). 

Ponorogo – Portalnews Madiun Raya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ponorogo siap memberlakukan New Normal setelah Pandemi Covid 19 melanda di Bumi Reyog untuk melanjutkan tahapan Pilkada yang sudah sempat berjalan sebelum pandemi.

Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU Ponorogo, Munajat, kepada Portalnews Madiun Raya melalui WA, Sabtu (30/05/2020).

Munajat menyampaikan bahwa lembaga yang diketuainya itu akan mengikuti intruksi yang diberikan oleh KPU Pusat untuk melanjutkan tahapan Pilkada. “Kita siap dengan New Normal untuk melanjutkan tahapan Pilkada sesuai dengan aturan dan perencanaan, itu semua kita lakukan menunggu intruksi dari KPU Pusat,” Terang Munajat.

Sampai dengan saat ini, KPU Ponorogo telah menyelesaikan tahapan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS). “Pelantikan PPS terakhir masih kurang 11 kecamatan, saat itu harus dipending karena Corona,” ucap Munajat.

New Normal yang akan dilakukan KPU Ponorogo menurut Munajat adalah penggunaan protokol kesehatan dalam mekanisme baik sosialisasi maupun kegiatan yang lain. “Kita menunggu petunjuk teknis dan tahapan lebih lanjut, semoga Pilkada tetap bisa dilaksanakan tahun ini dengan penuh demokratis dan bisa menghasilkan pemimpin terbaik untuk Ponorogo sesuai dengan harapan masyarakat,” Lanjut Munajat.

Ketua KPU juga mengatakan bahwa pihaknya siap menggelar Pilkada dengan situasi New Normal. “Kita siap melaksanakan intruksi KPU Pusat dan segera melanjutkan tahapan Pilkada apabila intruksi itu turun.” Pungkas Munajat. (Yah/Gin).

Peliput : Yahya Ali Rahmawan

Redaktur : Agin Wijaya

PonorogoPortalnews MADIUN RAYA

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo periode 2021 – 2026 akan digelar pada 23 September 2020 mendatang.

Beberapa tokoh sudah mendaftar ke Parpol dan melakukan aktivitas politik.

Dari beberapa tokoh, redaksi Portalnews MADIUN RAYA merangkum 3 tokoh yang melakukan kegiatan politik secara dominan menyambut pesta demokrasi di Ponorogo itu. Siapakah pilihan Bupatimu ?

	

Terima Kasih telah melakukan Polling di Portalnews MADIUN RAYA setidaknya kita mengetahui suara sementara sosok yang dikehendaki oleh masyarakat Ponorogo untuk memimpin dan menjadikan Bumi Reyog yang semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera.

PonorogoPortalnews Madiunraya.com

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Ponorogo tahun 2020 mendatang diprediksi akan berjalan seru dan ramai.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Desa Bringinan, Barno saat ditemui Portalnews Madiunraya.com dikediamannya beberapa saat yang lalu.

Menurut Kades Barno, saat ini Bupati Incumbent, Drs Ipong Muchlissoni sangat kuat. “Saat ini Pak Ipong sangat kuat, baik dukungan di DPRD maupun masyarakat secara luas, pembangunan yang dilakukan juga cukup pesat,” Kata Barno.

Prediksi saya, lanjut Barno, akan ada tiga pasangan calon Bupati di Pilkada Ponorogo. “Jadi ada Pak Ipong dengan pasangannya, Pak Soedjarno dengan pasangannya dan Pak Giri dengan pasangannya, namun suara Pak Ipong sangat kuat, jadi kalau ada tiga pasangan itu, Pak Ipong yang menang,” lanjut Barno.

Namun jika gurunya atau pelatihnya turun, kata Barno, yaitu Kang Pri maka kekuatannya Pak Ipong bisa berkurang. “Jika Kang Pri mau berpasangan dengan Bu Lidyarita sebagai kolaborasi antara PDIP dengan Gerindra maka sangat kuat, Pak Ipong harus berhati-hati jika itu terjadi,”Kata Barno.

Sebenarnya, di Ponorogo ada dua politisi yang cukup mumpuni, Yaitu Kang Pri dan Pak Ibnu Multazzam, jelas Barno. “Mereka asli putra Ponorogo, Kang Pri dari Bungkal dan Pak Multazzam dari Sampung, jika mereka berkolaborasi maka sangat kuat, namun saat ketemu Pak Multazzam beliau lebih memilih menjadi DPR RI, jadi kuncinya politik di Ponorogo ada di mereka berdua, jika mereka tidak maju maka bisa dipastikan Pak Ipong bakal menang di Pilkada Ponorogo 2020.”Pungkas Barno.

Pilkada Ponorogo dijadwalkan berlangsung pada September 2020, sampai dengan saat ini Bupati Incumbent dipastikan akan kembali mencalonkan kembali. Sementara dari Parpol lain masih membuka calon kandidat. (Yah/Gin).

Pewarta : Yahya Ali Rahmawan

Redaktur : Agin Wijaya

PonorogoPortalnews Madiun Raya

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk keperluan Pemilukada Ponorogo 2020 resmi ditandatangani oleh Bupati, Ketua KPU dan Bawaslu Ponorogo di Pringgitan, Jum’at (27/09).

Hadir dalam kesempatan itu Bupati Ponorogo, Ketua DPRD Ponorogo, Ketua KPU dan Komisioner nya, Ketua Bawaslu beserta komisionernya serta Forkopimda Ponorogo.

Dalam sambutannya, Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, menerangkan bahwa anggaran Pemilukada Ponorogo akan menghabiskan 70 miliar. “Untuk KPU dianggarkan 40.889.885.000, sedangkan Bawaslu 11,5 miliar, sisanya untuk Polri, TNI, dan lain-lainnya, total kurang lebih 70 miliar,” ucap Bupati.

Kita berharap, lanjut Bupati, anggaran yang telah ditandatangani untuk Pemilukada di Ponorogo dapat cukup dan proses demokrasi di Ponorogo dapat berjalan dengan lancar. “Ini adalah proses demokrasi yang harus kita lalui, dan aturannya paling lambat tanggal 01 Oktober nanti NPHD harus sudah ditandatangani, maka hari ini kita selesaikan supaya tahapan selanjutnya bisa berjalan lancar.” Pungkas Bupati.

Sementara Ketua KPU, Munajat, dalam wawancaranya menjelaskan, dari 40 miliar lebih anggaran untuk Pemilukada itu yang paling banyak adalah untuk badan adhoc. “Yaitu untuk honor PPK, PPS dan KPPS yang semuanya menghabiskan 23 miliar sekian, sisanya untuk pengadaan Kotak Suara, Sosialisasi dan Kampanye,” terang Munajat.

Ketua Bawaslu Ponorogo, M. Syaifulloh menyatakan pihaknya akan menyesuaikan anggarang yang telah ada. “Ya kalau tidak memungkinkan kita akan memotong honor anggota Panwas baik di desa maupun di kecamatan.” Terang Syaifulloh. (Yah/Gin).

Pewarta : Yahya Ali Rahmawan

Redaktur : Agin Wijaya

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.