Kang Bupati Ponorogo saat memberikan Nasi Tumpeng kepada Petani Tembakau
Ponorogo, MADIUNRAYA.com
Pemerintah Kabupaten Ponorogo terus mendukung aktivitas pertanian tembakau di Kabupaten Ponorogo.
Hal itu dilakukan mengingat komoditas tembakau masih menjadi primadona petani Ponorogo.
“Jika pada tahun 2021 luas tanamnya masih 1,2 ribu hektare, pada tahun 2023 meningkat drastis menjadi 2 ribu hektar, ” Jelas Kang Bupati Ponorogo saat Panen bersama Petani Tembakau di wilayah Kecamatan Bungkal, Kamis (05/10/2023).
Tidak hanya luas tanam, kata Kang Bupati, kualitas dan harganya pun terbilang bagus.
“Ketika 2022 masih di angka Rp25 ribu/kg, pada 2023 nilainya meningkat menjadi Rp35 ribu/kg. Ini yang akan terus kita dorong sehingga kesejahteraan petani tembakau bisa meningkat, ” Lanjutnya.
Ternyata dukungan terhadap petani tembakau tidak hanya dilakukan Kang Bupati Sugiri Sancoko melalui program dan anggaran.
“Dukungan politik pun kami berikan, dalam bentuk tegas menolak rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif Bagi Kesehatan.” Tutup Kang Bupati Sugiri Sancoko.
Tidak hanya cuaca bersahabat, Tarekat, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Ponorogo menyebut, hasil itu tidak terlepas dari dukungan Pemkab Ponorogo kepada budidaya tembakau.
“Pertama cuaca, kedua fasilitas dan sarana prasarana yang diberikan oleh pemerintas juga bagus. Sehingga dapat meningkatkan kualitas dan produktifitas hasil petani,” ucap Tarekat ketika ditemui usai panen tembakau bersama Kang Bupati Sugiri sancoko.
Dijabarkan secara gamblang oleh Heri Sutrisno, Plt Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (Dipertahankan) Ponorogo, Pemkab baik melalui APBD maupun dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCTH) memberikan perhatian lebih kepada petani dan buruh tani tembakau.
Pada tahun 2023, anggaran Rp5,9 miliar digelontorkan oleh Pemkab untuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang budidaya tembakau.
Kesejahteraan petani dan buruh tani pun tidak luput dari perhatian. Total 4.272 orang mendapatkan bantuan langsung tunai sebesar Rp1,2 juta. Selain itu, 5.360 orang mendapatkan jaminan perlindungan kecelakaan kerja.
“Baik dari APBD maupun DBHCTH bantuan pemerintah upaya meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan petani tembakau,” ucap Heri Sutrisno. (Adv/Yogie)
