Rapat Paripurna Istimewa penyampaian rekomendasi yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Magetan atas Laporan Keuangan Pertanggujawanaban (LKPJ) Bupati tahun 2022 hari ini, Kamis (4/5/2023)
DPRD Magetan menyoroti kinerja Pemkab Magetan dalam menjalankan APBD tahun 2022 di Ruang Rapat DPRD Magetan, Sujatno, Ketua DPRD menyampaikan ada beberapa indikator dalam laporan LKLPJ Bupati TA 2022 yang belum tercapai dalam pelaksanaanya.
Ketua DPRD Magetan Sujatno.SE.,MM menyampaikan, pihaknya secara resmi menyampaikan keputusan lembaganya kepada bupati pada rapat paripurna, Rabu (3/5/2023).
“Ada lima target indikator yang belum tercapai oleh Bupati dalam pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2022,” ujar Sujatno.
Kelima indikator tersebut adalah indikator nilai perdagangan, indikator pertanian, indeks kualitas lahan, indeks presentasi desa tangguh dan indeks sistem pemerintah berbasis elektronik.
Disampaikan Sujatno, ada 22 indikator secara keseluruhan namun seperti yang dijelaskan tadi ada lima yang belum tercapai dalam pelaksanaannya.17 indikator yang sudah berhasil dijalankan agar dipertahankan dan ditingkatkan sedang indikator yang belum tercapai agar dijadikan bahan evaluasi bagi Bupati dalam penyusunan APBD Perubahan 2023 maupun rancangan APBD 2024 nanti.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 ditargetkan dalam P-RPJMD sebesar 5,30% namun capaiannya hanya sebesar 3,89%. gagal mencapai target.
“Artinya kebijakan pemulihan ekonomi di Kabupaten Magetan tahun 2022 dengan tema ‘peningkatan stabilitas ekonomi dan produktifitas usaha didukung penguatan sektor infrastruktur dan kepariwisataan’ belum berjalan dengan baik,” ungkap Sujatno.
“Ini kita lakukan demi masyarakat magetan dan membangun Magetan yang lebih baik lagi,” ujarnya.
Sujatno menegaskan bahwa kegagalan ini harus menjadi lecutan bagi Pemerintah Kabupaten Magetan untuk memperbaiki kualitas program kegiatan dan anggaran. Sehingga, kejadian yang sama tidak terulang lagi.
Ketua DPRD ini berharap indikator indikator tersebut dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD dan dapat dijadikan skala prioritas. Selain itu tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi juga jadi fokus dewan dan juga harus jadi perhatian Bupati. (dhy/yhy)
