Bahas 2 Usulan Raperda, DPRD Ponorogo Bentuk Panitia Khusus

  • Bagikan

Ponorogo, MADIUNRAYA.com
Setelah mendengarkan jawaban Eksekutif tentang dua usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo periode 2024-2029 dan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Ponorogo tahun Anggaran 2022, DPRD Ponorogo akhirnya membentuk Panitia Khusus (PANSUS).

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD yang memimpimpin langsung jalannya kegiatan didampingi oleh Wakil Ketua dan Anggota DPRD Ponorogo di Ruang Sidang DPRD Ponorogo, Senin (05/09/2022).
Dari pihak eksekutif, hadir Bupati Ponorogo dan wakilnya, Sekda dan Jajaranya serta OPD yang ada di Kabupaten Ponorogo serta jajaran Forkopimda.

Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Sunarto Spd mengatakan bahwa ketentuan pasal 80 PP No 12 Tahun 2019,tentang pengelolaan daerah dan mendasar pada ketentuan pasal 317 ayat 1 UU No 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, sebagai mana telah dirubah yaitu UU No 9 tahun 2015, bahwa berdasarkan jadwal DPRD Kabupaten Ponorogo pada September 2022, maka Rapat pada pagi ini yang pertama, jawaban Eksekutif atas pandangan umum Fraksi Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo, terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo periode 2024-2029 serta Perubahan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022.

“Yang kedua Pembentukan Pansus, bahwa sesuai dengan daftar hadir yang disampaikan Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo, mendasar pada Peraturan Tatib DPRD Ponorogo, instruksi Menteri Dalam Negeri. Bahwa Rapat telah memenuhi qorum dan bisa kita lanjutkan baik secara tatap muka atau pun virtual,” Ucap Ketua DPRD Sunarto SPd.

Kang Narto, panggilan akrabnya menjelaskan bahwa untuk mendalami usulan dua Raperda tersebut, DPRD Ponorogo sepakat untuk membentuk Panitia Khusus.

“Kami sepakat dan menyetujui pembentukan Pansus untuk memperdalam Raperda Dana Cadangan Pemilu mendatang dan Raperda Perubahan APBD Tahun 2022,” tambahnya.

Ketua DPRD Ponorogo itu berharap agar usulan Raperda yang dibahas dalam Pansus benar-benar bisa menjadi Perda yang akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Ponorogo.

“Nanti setelah dibahas di Pansus dan disetujui oleh eksekutif dan legislatif akan dibawa ke meja Gubernur untuk fasilitasi dan evaluasi sebelum menjadi Perda. Setelah menjadi Perda maka harapan kami, dua perda itu bisa membawa kepada kesejahteraan masyarakat Ponorogo. Terutama untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati serta memenuhi aspirasi dari masyarakat Ponorogo.” Tutup Kang Narto.

Sementara Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko dalam menjawab pandangan fraksi terhadap usulan Raperda P-APBD 2022 di ruang sidang paripurna, dirinya mengatakan bahwa Pemkab Ponorogo akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin merubah peradaban, mengapa dana RT kami atur 8 item secara rigid, kebutuhan kami jawab lebih dahulu bukan keinginan,” tegas Kang Bupati.

Dicontohkan Kang Bupati Sugiri terkait dengan program biopori atau sumur serapan yang dinilainya mendesak dimulai saat ini juga. Mengingat, titik-titik resapan air semakin hari semakin berkurang.
Dampaknya Ponorogo seringkali terkena banjir ketika musim hujan dan kesulitan air ketika musim kemarau. Biopori penting dibuat sebagai subtitusi resapan yang dibutuhkan untuk menanggulangi 2 hal tersebut.

“Kami rindu ketika hujan tidak banjir, ketika kekeringan tidak terjadi kekeringan. Saat ini resapan berkurang banyak, sehingga butuh subtitusi resapan, kami mencanangkan biopori,” ujarnya.

Berikutnya, terkait dengan program wifi RT ungkap Kang Bupati, di era digital program ini penting segera diimplementasikan untuk mendukung kesiapan pelaku UMKM memasarkan produk maupun jasanya kepada pasar lebih luas. (ADV/YAH/GIN).


Peliput : Yahya Ali Rahmawan
Penyunting : Agin Wijaya

  • Bagikan