Pembangunan RS Watulimo Terancam Gagal, Ini Penjelasan DPRD Trenggalek

  • Bagikan
Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam
Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam

Trenggalek – Portalnews Madiun Raya

Dana pinjaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 250 miliar yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit di wilayah pantai pesisir selatan Prigi Kecamatan Watulimo terancam gagal.

Pasalnya, DPRD akan mengkoreksi ulang terkait rencana Bupati untuk membangun rumah sakit itu. Menurut politisi PKB Samsul Anam rencana pembagunan RS tersebut dirasa kurang efektif secara geografis.

Dengan beberapa alasan tersebut, DPRD Trenggalek mengusulkan dana pinjaman daerah sebesar Rp. 250 miliar itu lebih baik digunakan untuk memaksimalkan dan mengembangkan RSUD yang ada. Dan selebihnya untuk kegiatan insfratruktur.

Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam usai melaksanakan rapat pimpinan bersama Direktur RSUD dr. Soedomo menjelaskan wacana DPRD terkait rencana bupati akan membangun RS Watulimo akan dikoreksi ulang.

“Jadi ini masih wacana kita, dengan adanya penolakan oleh beberapa masyarakat kemarin maka DPRD akan mengusulkan koreksi rencana kegunaan pinjaman tersebut,” ungkap Samsul, Senin, 12-07-2021.

Ditambahkan Samsul, Bupati Trenggalek juga setuju dengan usulan usulan DPRD terkait rencana pembangunan RS di Watulimo itu dibatalkan. Dan rencananya dana pinjaman tersebut akan dialokasikan ke RSUD dr. Soedomo sebesar Rp. 150 miliar dan sisanya Rp. 100 miliar akan dialokasikan untuk pembangunan infrastuktur di 14 Kecamatan.

“Ya itu masih wacana dan bupati juga menyetujui usulan usulan dari DPRD,”katanya.

Lanjut Samsul, dalam hal ini DPRD memiliki Inisiatif atau alternatif lain terkait penggunaan dana pinjaman dengan menawarkan kepada Bupati untuk mengalihkan ke pembangunan untuk meningkatkan rumah sakit (RS) yang ada serta untuk insfratruktur.

Mengingat masyarakat banyak yang menolak wacana pembangunan RS baru di Watulimo, dengan pertimbangan geografis dan lainnya. Apalagi disaat RS baru telah jadi, harus memikirkan bagaimana biaya operasional selama tiga tahun, mulai tenaga medis dan lainnya.

“Kesimpulannya, apakah tidak lebih baik yang sudah ada saja dikembangkan daripada membangun baru namun belum siap secara tenaga serta indikator outputnya,” ujar Samsul.

Alasannya, karena agar tidak ada ketimpangan sehingga semua bisa berjalan beriringan. Artinya ada kegiatan fisik dan non fisik yang akan dibangun. Pihaknya juga akan melakukan kalkulasi tenor atau jangka waktu pinjaman, karena masih akan ada pesta demokrasi di tahun 2024.

“Karena masih ada beberapa kegiatan ditahun mendatang maka perhitungan APBD juga harus difikirkan bersama,” terangnya.

Diimbuhkan Samsul hal ini masih wacana, itupun jika Bupati setuju. Dasar lainnya kenapa itu harus dilakukan karena kondisi wabah Covid-19 yang juga masih berlangsung.

Jika dilakukan peningkatan di RS yang sudah berjalan, kemungkinan disana sudah ada tenaga medis mungkin hanya perlu menambahkan yang kurang. Sedangkan jika RS di Watulimo jadi, tenaga medis dan dokter masih akan mencari lagi, itupun tidak semudah yang dibayangkan.

“Apalagi tenaga medis yang profesional, dengan geografis seperti itu apa mungkin akan mudah mencarinya,” tegasnya.

Perlu diketahui Pemkab Trenggalek berencana mengajukan pinjaman daerah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Hal tersebut berdasarkan surat dari bupati nomor 051.784/1.114/406.028/2021 tertanggal 6 Mei 2021, yang ditandatangani langsung oleh Bupati Moch. Nur Arifin tentang pemberitahuan pinjaman PEN daerah kepada DPRD.

Tidak tanggung-tanggung dalam surat tersebut besaran pinjaman mencapai Rp. 249.666.094.639 dengan jangka waktu pengembalian tiga tahun. Namun pemkab terus melakukan revisi, mengingat kekuatan keuangan daerah saat ini.

  • Bagikan