Kota Madiun – Portalnews Madiun Raya
Wali Kota Madiun memimpin rapat pemantapan data bansos penanganan Covid 19, di Government Chief Information Office (GCIO) Diskominfo Kota Madiun, Kamis (28/05/2020).
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran OPD Kota Madiun, Camat dan Lurah se Kota Madiun.
Sampai dengan saat ini bantuan untuk dampak sosial Covid 19 di Kota Madiun meliputi Bantuan Sosial Tunai dari Kemensos sebanyak 10.960 orang, PKH 2.726 keluarga, Bansos APBD Kloter 1 sebanyak 7.083 orang, BSP Pusat 4.298 orang, Bansos APBD Kloter 2 sebanyak 7.478 orang, Usulan Provinsi 5.000 orang dan BPNTD sebanyak 3.638 orang.
Dalam sambutannya Wali Kota meminta semua pihak untuk terus bekerja keras dalam menanggulangi Covid 19.
“Masyarakat yang terdampak Covid 19 harus mendapatkan bantuan, untuk itu data harus valid sehingga tidak terjadi permasalahan di lapangan, semua harus sabar dalam menghadapi keluhan dari masyarakat, karena saat ini semua terdampak, ” Ucap Wali Kota Maidi.
Untuk itu kita harus selalu mengupdate data sesuai fakta di lapangan. “Data yang benar itu harus selalu berubah mengikuti fakta yang terjadi, yang pertama harus Valid, yang kedua tidak doble dan ketiga diberikan blangko penerimaan bantuan dengan tanda tangan yang bersangkutan untuk bertanggung jawab, data tersebut harus selalu diupdate sehingga bansos yang diberikan benar-benar sampai kepada orang yang tepat, ” Lanjut Wali Kota.
Wali Kota Maidi juga berpesan agar bantuan benar-benar disampaikan sesuai dengan data. “Jangan sampai dikurangi, karena itu melanggar hukum, ” Tegas Wali Kota.
Walikota juga menyatakan bahwa semua tim penanggulangan Covid 19 Kota Madiun dinilai yang terbaik mulai dari Lurah, Camat bersama 3 pilarnya hingga di tingkat Kota Madiun semua berjalan kompak sehingga semua mendapatkan masker dan bantuan sosial dapat disalurkan dengan baik. “Kita bersiap terus untuk penanganan dampak sosialnya hingga bulan Desember 2020,sampai dengan dinyatakan bahwa kondisi benar-benar aman, ” Ujar Wali Kota Maidi.
Wali Kota juga menambahkan bahwa Bantuan Sosial untuk korban PHK harus mendapatkan rekomendasi atau surat pemberitahuan dari perusahaan tempatnya bekerja. “Sehingga data yang ada untuk pemberian Bansos untuk mereka benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, kemudian kita juga harus mendengarkan masukan dari masyarakat tentang pemberian bansos itu, jangan sampai kita marah apabila ada masukan atau kritikan dari mereka, ” Tambah Wali Kota.
Diakhir sambutannya Wali Kota Madiun meminta agar semua warga Kota Madiun segera memiliki E KTP. “Masih ada 1.700 warga Kota Madiun belum ber E KTP, tuntaskan dulu di kelurahan mana dan kecamatan mana, dengan hal itu maka data kependudukan di Kota Madiun bisa terupdate dan data kebutuhan mereka kita bisa antisipasi, sehingga penanganan dampak sosial adanya Covid 19 ini bisa benar-benar meringankan beban mereka. ” Pungkas Wali Kota Maidi. (Adv/Yah/Gin).
Peliput : Yahya Ali Rahmawan
Penyunting : Agin Wijaya
