Komisi B sidak penggunaan LPG bersubsidi

oleh -536 views

Ponorogo – Portal Madiun Raya

Semenjak konversi minyak tanah ke LPG (liquified petroleum gas) pada 2007 silam, kelangkaan dan penyaluran tidak tepat sasaran LPG 3 kg bersubsidi seakan menjadi hal biasa untuk diberitakan di berbagai media Tanah Air.

Padahal, sesuai Peraturan Presiden No.104/2007 dan Peraturan Menteri ESDM No.21/2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, bahwa LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dengan penghasilan di bawah Rp 1,5 juta dan kegiatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM).

Sesuai dengan kedua peraturan tersebut, pemerintah menunjuk PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha yang bertugas menyalurkan secara resmi LPG 3 kg bersubsidi. Pemerintah melalui Pertamina juga menetapkan kuota penyaluran LPG 3 kg bersubsidi yang pembiayaannya berasal dari APBN di tahun berjalan. Sebagai badan usaha penyalur resmi, Pertamina memiliki tugas dan wewenang untuk menyalurkan LPG 3 kg melalui agen dan pangkalan yang menjual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Fungsi pengawasan penyaluran LPG 3 kg bersubsidi oleh Pertamina berada di ranah Pemerintah dan masyarakat atau konsumen pengguna LPG 3 kg bersubsidi.

Untuk itu, pada hari Rabu (06/06/2018), Komisi B DPRD Kabupaten Ponorogo melakukan sidak penggunaan LPG bersubsidi di Kabupaten Ponorogo.

Dipimpin oleh Widodo, Komisi B pertama kali melakukan dialog dengan Hiswana Migas di Kantor Dinas Perdakum terkait penyaluran elpiji dan penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Usai melakukan dialog dengan Hiswana Migas, Komisi B didampingi Dinas Perdakum, Satreskrim Polres Ponorogo langsung melakukan sidak di beberapa titik. Diantaranya sebuah industri pembuatan roti dan rombongan melakukan dialog sekaligus melakukan pengecekan penggunaan bahan bakar ditempat itu.

Menurut Widodo, tempat itu sudah menggunakan gas elpiji 12 kg. “Jadi usaha ini sudah tepat dalam penggunaan gas elpiji, karena tidak menggunakan gas bersubsidi, ” terang Widodo.

Selanjutnya, rombongan menuju sebuah SPBE di Kecamatan Babadan Ponorogo untuk mengetahui proses pengisian gas elpiji dan pendistribusiannya.

Secara umum, Komisi B merasa tidak ada pelanggaran dalam penggunaan gas elpiji bersubsidi. “Hanya akhir-akhir ini, harga gas elpiji bersubsidi 3 kg naik secara drastis karena ketersediaannya kurang, ini yang perlu menjadi catatan bagi kita dan pihak yang terkait harus segera mengusutnya, apalagi ini menjelang hari raya Idul Fitri. ” pungkas Widodo, Ketua Komisi B DPRD Ponorogo. (adv/Yah/Gin).

Hosting Unlimited Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *