Petugas PKH, Pendamping Desa, dan Aparat Desa yang menjadi ASN harus NETRAL dalam Pemilu

oleh


Ponorogo – Portal Madiun Raya
Sesuai dengan Undang undang yang berlaku, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral dalam Pemilu, baik Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Anggota Legislatif, maupun Pemilihan Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Ponorogo, Ir Hadi Prayitno, MM saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (22/01).

Menurut Hadi, ASN yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah yang diangkat dengan Perjanjian Kontrak. “Sehingga para petugas Program Keluarga Harapan, Pendamping Desa dan Perangkat Desa yang diangkat oleh PNS dengan perjanjian kontrak maka mereka tergolong ASN, sehingga mereka harus netral dalam Pemilu”,ujar Hadi.

Namun, kita tidak berhak menilai mereka dalam kegiatan politiknya. Kita (inspektorat) hanya menerima laporan dari Panwalu kemudian melakukan penyelidikan dan membuat rekomendasi kepada Bupati untuk memberikan sanksi atas pelanggaran tidak netral baik kepada PNS maupun ASN yang lain, pungkas Kepala Inspektorat Kabupaten Ponorogo tersebut.

Sementara menurut anggota Panwaslu Kabupaten Ponorogo, Juwaini, S.Pd pihaknya terus berusaha keras supaya pelaksanaan pesta demokrasi di Ponorogo dapat berjalan jujur dan adil. “Selama ini, banyak indikasi pengerahan massa untuk mendukung paslon tertentu melalui petugas pendamping desa dan petugas PKH, ini yang harus jelas aturannya”,jelas Juwaini.

Seperti yang diketahui, Ponorogo akan mengikuti pesta demokrasi Pemilihan Gubernur Jawa Timur yang diikuti oleh 2 paslon yaitu Khofifah – Emil dan Gus Ipul – Puti. (GiN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *