ASN tidak netral dalam Pemilu akan disanksi Bupati

oleh


Ponorogo – Portal Madiun Raya
Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat ASN yang terbukti tidak netral dalam Pemilu akan diberikan sanksi oleh Bupati. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Ponorogo, Ir H. Hadi Prayitno, MM saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (21/03).

Menurut Hadi, ASN yang dimaksud adalah PNS dan Pegawai Pemerintah yang diangkat sesuai perjanjian Kontrak atau PPK. “ASN harus netral dalam Pemilu, baik Pilkada maupun Pileg serta Pilpres, yang menilai ASN itu netral atau tidak adalah Panwaslu”, jelas Hadi Prayitno.

Dari laporan Panwaslu yang ada diberbagai tingkatan, Inspektorat akan membutikan secara detail bentuk pelanggaran yang dilakukan ASN, jika pelanggarannya ringan cukup diselesaikan di satuan kerjanya, namun jika pelanggaran yang dilakukan sedang sampai berat kita akan merekomendasikan Bupati untuk memberikan sanksi kepada ASN yang bersangkutan, urai Hadi Prayitno.

“Kita terus mensosialisasikan agar ASN ini netral karena sudah diatur dalam peraturan baik itu undang undang maupun yang lain, namun kadang ASN tidak menyadari atau tidak mengetahui bahwa dia melakukan pelanggaran”,lanjut Hadi.

Sebagai contoh, sebagai warga negara yang memiliki hak pilih ASN berhak menghadiri kampanya pasangan calon, namun aturannya jangan terlalu aktif, apalagi menggunakan fasilitas motor atau mobil yang merupakan kendaraan dinas, itu jelas melanggar, terang Hadi Prayitno.

“Harapan saya sebagai kepala Inspektorat, Panwaslu mengirim surat ke Bupati yang isinya meminta seluruh jajaran ASN berlaku netral dalam pesta demokrasi”, pungkas Hadi.

Seperti yang diketahui, Ponorogo akan mengikuti Pilgub Jatim 2018 dan Pileg serta Pilpres tahun 2019. (GiN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *