Menyelaraskan hubungan yang baik antara Buruh/Pekerja, Pengusaha dan PHI

oleh

Oleh Dr Sutejo, M.Hum
Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo dan Pembantu Ketua II STIKIP PGRI Ponorogo

Demo buruh yang menuntut kenaikan upah serta PHK masal sepihak adalah cerminan betapa rapuhnya hubungan industrial di negara ini.

Ego sektoral yang mewabah dalam diri buruh ataupun pengusaha menjadikan mereka seperti air dan minyak yang tidak bisa bertemu.

Padahal dampak dari demonstrasi, operasional perusahaan akan terhenti dan mengakibatkan kerugian finansial yang ironisnya malah merugikan buruh itu sendiri.

Sementara PHK masal akan menimbulkan perasaan sakit hati kepada perusahaan bahkan yang parah perasaan sakit hati yang dilampiaskan atau ditujukan buruh kepada pemerintah dengan alasan ketidakpedulian.

Egoisme kelompok buruh dan pengusaha menjadikan mereka lupa atau bahkan tidak tahu apa yang seharusnya menjadi musuh bersama, yaitu lesunya perekonomian.

Akibat lesunya perekonomian bagi masing-masing kelompok sangat merugikan.
Bagi pengusaha, ini dapat menurunkan kualitas daya saing perusahaan terutama dalam menghadapi persaingan global.
Bagi buruh, tentu menurunnya kualitas daya saing perusahaan akan berdampak kepada besaran kekuatan finansial perusahaan untuk mensejahterakan buruh.
Bagi pemerintah tentu saja mengurangi pendapatan pajak yang akhirnya menghambat rencana dan program pembangunan yang telah dirancang.

Musuh bersama tersebut tidak akan bisa dihadapi jika Buruh, Pengusaha dan Pemerintah tidak bersatu.

Namun buruh dan pengusaha tidak mungkin bersatu jika tidak ada keselarasan diantara mereka.

Keselarasan yang dimaksud adalah kesamaan persepsi dan saling memahami bahwa diantara mereka yaitu buruh dan pengusaha dalam hal ini perusahaan sebenarnya saling membutuhkan.

Buruh membutuhkan perusahaan sebagai tempat mencari nafkah untuk penghidupannya, sementara perusahaan membutuhkan buruh sebagai bagian dari perkembangan usahanya meskipun menggunakan mesin, karena mesin sekalipun masih membutuhkan operator apalagi bagian penjualan dan administrasi yang pastinya membutuhkan SDM yang handal.
Serta negara yang memiliki kepentingan dari cerahnya iklim usaha yang akan menghidupkan perekonomian dan berefek naiknya pajak sebagai penyokong utama penerimaan negara dan modal pembangunan.

Buruh dan Pengusaha harus mengutamakan pendekatan komunikatif dalam mengelola konflik dibandingkan pendekatan egosentris di dalam hubungan industrial.
Karena apapun masalahnya jika ada komunikasi yang efektif akan ada kejelasan penyelesaian masalah.

Dengan demikian, perlu diciptakan kemitraan strategis dengan semangat kerjasama agar bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Kemitraan strategis akan menciptakan hubungan industrial yang kokoh dan solid. Hubungan industrial yang kokoh dan solid dapat menjadi kekuatan penting bagi perusahaan di dalam menghadapi persaingan.

Dalam menciptakan kemitraan strategis haruslah menghindari pandangan pandangan yang buruk antara satu dengan yang lain yakni buruh tahunya bekerja, buruh tidak mau tahu kondisi perekonomian global dan keuangan perusahaan, dan ironisnya hampir disemua perusahaan diperlukan mandor untuk mengawasi kerja buruh, jika mandor tidak ada, kebanyakan buruh bekerja asal asalan sehingga kualitas hasil produksi menjadi rendah. Sementara perusahaan juga harus introspeksi jangan mengeksploitasi buruh demi mengejar profit yang maksimal.

Perusahaan harus memahami kondisi psikologi buruh yang bekerja ditempatnya, bahkan kalau perlu angkat atau ajak buruh seolah olah menjadi owner, sehingga buruh akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menghasilkan produktivitas maksimalnya.

Selain itu perusahaan harus mensosialisasikan masa depan, program dan terus berkreasi serta membranding produknya sehingga perusahaan akan terus berjalan dalam situasi ekonomi apapun.

Dengan bergairahnya ekonomi tentu saja akan berakibat secara global yaitu menumbuhkan perekonomian yang menguntungkan bagi negara.

Kesimpulannya, kedua belah pihak antara Buruh dan Perusahaan perlu mengorbankan kepentingan pragmatis kelompok demi tercapai satu tujuan bersama, yaitu memperkuat daya saing perusahaan yang dapat berdampak kepada kekuatan keuangan perusahaan sehingga mampu memberikan profit yang baik bagi pengusaha dan mampu memberikan kesejahteraan bagi buruh atau pekerja di dalamnya.

Namun apabila ada permasalahan yang tidak ada titik temunya, kedua belah pihak hendak membawa ke Pengadilan Hubungan Industri (PHI), sebagai alternatif paling akhir setelah mediasi yang hendaknya dilakukan oleh pemerintah diberbagai tingkatan sebagai bentuk keberadaan negara dalam kehidupan berbangsa.

Pengadilan Hubungan Industri sebagai lembaga peradilan harus memiliki marwah atau kredibilitas dalam menyelesaikan konflik terutama hubungan industri.

Independensi dan azas mengayomi hendaknya menjadi nafas PHI dalam kinerjanya, namun masih banyak karena pemodal dan tekanan dari kekuasaan putusan dari PHI tidak memihak kepada buruh atau masyarakat meskipun mereka benar.

Hendaknya PHI lepas dari semua kepentingan agar masalah tidak berlarut dan menjadikan PHI disegani serta menjadi lembaga yang bermartabat.

Pengadilan Hubungan Industri sebelum menyidangkan kasus konflik hubungan industri harus mensosialisasikan kasus kasus yang bisa masuk dalam ranah hukum, dan kalau bisa konflik yang terjadi diselesaikan melalui mediasi sebelum disidangkan

Kesimpulan akhir, hubungan antara Buruh, Pengusaha dan PHI haruslah baik dan selaras, karena dengan hubungan yang baik dan selaras akan membantu negara dalam mencapai target pembangunannya sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945 yang berdasarkan Pancasila.
Sehingga cita cita proklamasi yaitu menjadikan Indonesia merdeka, yang berarti Penduduk Indonesia benar benar merdeka, terutama merdeka dari kemiskinan akan tercapai. (GiN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *