Pemkab Madiun Terima Opini WTP

oleh

SURABAYA, Madiunraya.com – Pemerintah Kabupaten Madiun menerima piagam penghargaan pemerintah melalui Kementerian Keuangan atas hasil capaian standar tertinggi yakni opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diraih pemerintah kabupaten setempat selama empat kali berturut-turut.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo berkesempatan menyerahkan langsung piagam penghargaan tersebut kepada Bupati Madiun Muhtarom dalam kegiatan penganugerahan penghargaan pemerintah terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jatim dan pemerintah kabupaten/kota di Jatim tahun anggaran 2016 yang digelar di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu (1/11).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun Rori Priambodo, Kamis mengatakan, penghargaan opini wajar tanpa pengecualian yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Madiun tersebut merupakan hasil kerja keras semua pihak dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2016.

“Dengan adanya pembinaan yang terus-menerus kepada seluruh pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun, akhirnya opini WTP bisa diraih kembali. Pemerintah Kabupaten Madiun sudah yang keempat kalinya mendapat anugerah penghargaan opini wajar tanpa pengeualian dari pemerintah pusat dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan RI,” ujar Rori.

Pihaknya mewakili Bupati Madiun menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras hingga dapat menyajikan LKPD tahun anggaran 2016 dengan baik sehingga mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.

“Diharapkan, yang dihasilkan kali ini bisa dipertahankan. Untuk itu semua pihak harus bersama-sama bahu-membahu menyelesaikan tugas dengan baik,” kata dia.

Adapun, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) merupakan opini audit yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.

Kalaupun ada kesalahan, kesalahan itu dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Seperti diketahui, tahun 2017, di Jatim piagam penghargaan opini WTP diberikan kepada 23 kabupaten dan tujuh kota penerima penghargaan yang sebelumnya telah memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sedangkan delapan kabupaten/kota tidak mendapatkan penghargaan karena memperoleh predikat wajar dengan pengecualian (WDP). (MR01/Ant)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *