Gubernur Jakarta dan Upaya Menjaga Ibu Kota

oleh

JAKARTA, Madiunraya.com – Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007 Sutiyoso pernah mengumpamakan ibu kota negara itu bagai hutan belantara dan pemimpinnya haruslah lebih kuat dari penghuni hutan belantara tersebut agar tertib dan teratur.

Sebagai ibu kota negara sekaligus pusat perdagangan, perekonomian dan juga pusat pemerintahan, Jakarta merupakan kota heterogen sejak berkembang sebelum masa kemerdekaan. Jakarta kerap menjadi ukuran atau barometer segala bidang bagi seluruh kota di Indonesia.

Salah satu permasalahan yang selalu menjadi perhatian semua gubernur DKI dari masa ke masa adalah ketertiban, kebersihan dan kenyamanan kota agar layak dihuni. Gubernur Ali Sadikin yang mengelola Jakarta selama 1966-1977 meletakkan dasar-dasar kota metropolitan yang kemudian berkembang menjadi infrastuktur kota yang saat ini kita gunakan.

Bang Ali, demikian ia akrab disapa warga kota, mendorong perubahan Jakarta dari “kampung besar” menjadi kota metropolitan yang memiliki sarana pendukung layaknya kota-kota besar di dunia. Upaya mendorong terwujudnya kota yang teratur dan tertib, dilakukan oleh Ali Sadikin dengan menerapkan aturan-aturan yang tegas baik dalam bidang kebersihan, tata tertib lalu lintas dan juga tata kota.

Program perbaikan kampung yang dikenal dengan proyek MH Thamrin membuat banyak lokasi di ibu kota ditata dengan lebih manusiawi dan layak huni dengan tujuan warga kota merasakan kenyamanan dan terdorong untuk memelihara lingkungan yang telah ditata.

Pada masa Gubernur Wiyogo Atmodarminto yang memimpin Jakarta sejak 1987 hingga 1992, upaya penertiban ibu kota salah satunya dilakukan dibawah motto Jakarta Bersih, Manusiawi dan Berwibawa (BMW) salah satunya adalah mengatur bagaimana becak tak lagi beroperasi di ibu kota.

Saat Sutiyoso dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Suryadi Sudirja, mantan Pangdam Jaya itu mengeluarkan sejumlah kebijakan yang bertujuan menertibkan ibu kota. Program pemagaran Monas sempat menjadi kontroversi yang hebat di kalangan masyarakat karena selain biayanya yang cukup besar, beberapa kelompok masyarakat memandang kompleks Monumen Nasional seharusnya bisa diakses oleh semua kalangan.

Menghadapi kritikan tersebut, Sutiyoso bergeming, ia tetap menjalankan program ini dan hasilnya masih dirasakan saat ini ketika kawasan Monas lebih terkendali dari sisi ketertiban dan pengamanan. Hal lain yang dilakukan oleh Sutiyoso adalah menerapkan jalur khusus bus yang dikenal dengan layanan TrannsJakarta.

Sempat menuai kritikan karena dinilai jalur khusus bus itu mengurangi hak pengguna jalan, namun hingga saat ini salah satu transportasi publik yang fenomenal dan menjadi kebanggaan Pemprov DKI Jakarta adalah layanan TransJakarta tersebut.

Pola tranportasi publik yang mengadopsi layanan angkutan di Bogota Kolombia tersebut kini terus dikembangkan hingga koridor ke-13 dari 15 koridor yang direncanakan sejak awal keberadaan moda itu pada 2004.

Gubernur Fauzi Bowo memberi kontribusi penertiban kota salah satunya dengan membangun terowongan penyeberangan orang di kawasan Stasiun Beos Jakarta Kota yang menghubungkan sisi sebelah Museum Bank Mandiri dan sisi sebelah stasiun Jakarta Kota terintegrasi dengan Halte TransJakarta.

Dengan terowongan penyebarangan orang tersebut maka masyarakat pengguna TransJakarta tidak perlu menyeberangi jalan yang membuat arus lalu lintas terganggu. Penataan kawasan Kota Tua yang sudah dirintis sejak zaman Sutiyoso pun dilanjutkan oleh Fauzi Bowo dengan larangan kendaraan melintasi kompleks Museum Fatahilah dan dilakukan rekayasa lalu lintas.

Masa Gubernur Joko Widodo yang kemudian dilanjutkan oleh Basuki Tjahaja Purnama, penertiban kota dilakukan dengan menertibkan pedagang kaki lima di sejumlah wilayah, membenahi taman kota serta mendirikan RPTRA atau ruang publik ramah anak di berbagai wilayah ibu kota.

Tantangan bagi Anies-Sandi Setelah dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur pada 16 Oktober, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memikul tanggung jawab yang tak ringan dalam menata kota dan juga memelihara ketertiban kota yang telah dirintis para gubernur pendahulunya.

Suwarno (50) salah satu pengelola persewaan sepeda onthel di kawasan Kota Tua mengatakan apa yang dicapai oleh gubernur-gubernur sebelumnya hendaknya diteruskan. Ia melihat saat ini pengelolaan kawasan wisata di Jakarta Barat itu sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Suwarno yang sudah sembilan tahun menyewakan tiga sepeda onthel itu berharap kondisi yang sudah ada ditingkatkan termasuk pemeliharaan kebersihan kawasan dan juga peningkatan kenyamanan wisatawan. Baginya, siapapun yang memimpin Jakarta harus bisa memberikan kenyamanan, keamanan bagi warganya.

Salah satu yang dilakukan adalah Balaikota DKI Jakarta tetap terbuka untuk warga yang akan melakukan pengaduan terkait dengan kinerja jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Gini secara umum kita tidak ingin membatasi warga, ini Balaikota silakan. Tapi semua masalah yang masuk, kemudian kita coba cari solusinya agar masalah yang sama tidak perlu sampai ke Balaikota,” kata Anies.

Ia menambahkan, melalui pengelompokan masalah, dengan begitu fungsi kelurahan, fungsi kecamatan, fungsi semua badan – badan dibawah Pemprov DKI bisa bermanfaat. Kalau seluruhnya harus tersentralisir di Balaikota juga, kasihan bagi warga.

“Datang ke Balaikota itu, bukan sesuatu yang mudah buat banyak orang. Jadi saya melihat mereka datang harus dihormati dihargai direspon baik diproses dengan benar, tetapi jangan sampai berulang. Tantangan kita adalah mengabarkan kepada semua ini bisa diselesaikan,” kata Anies.

Tempat pengaduannya bukan dipindahkan, kalau hal yang sama bisa dikerjakan harusnya di kelurahan. Namun harus disiapkan Standar Prosedur Operasionalnya (SOP) harus disiapkan, katanya. “Sehingga kelurahan bisa jalan. Nah sekarang kita ngumpulin jenis – jenis masalahnya supaya bisa disiapkan SOP untuk di kelurahan,” kata Anies.

Jadi saat ini lagi mengumpulkan jenis – jenis aduan yang masuk ke pihaknya. Dari jenis aduan itu nanti bisa tahu. Ini diselesaikannya dengan cara apa di kelurahan, katanya. Hal lain yang perlu menjadi perhatian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terkait ketertiban lalu lintas dan juga kawasan.

Pengawasan yang terus menerus dan ketegasan untuk mentaati aturan ketertiban kota bisa menjadi perhatian pimpinan ibukota.

Terkait keluhan tentang ketertiban di kawasan Tanah Abang, Anies mengakui dirinya mendengar hak itu sudah sejak Mei 2017. “Perbaikan itu harus terus dilakukan dengan kesadaran, jangan ada perbaikan karena semata mata takut, kalau takut, ya akan semerawut lagi,” ucapnya.

Tugas yang dihadapi oleh Anies Baswedan bukanlah perkara yang mudah. Selain penduduk Jakarta sangat heterogen, Jakarta juga menjadi barometer dari seluruh kota di Indonesia. Namun dengan kepemimpinan yang tegas, transparan, adil dan ramah tentu keduanya dapat merebut hati warga Jakarta sehingga semua elemen memberikan kontribusi bagi kemajuan Jakarta. (Ant/MR01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *