Tulungagung Gelar Peningkatan Kapasitas Kades

oleh

TULUNGAGUNG, Madiunraya.com –  Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Kamis, menggelar pelatihan peningkatan kapasitas kepala desa dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa guna meminimalkan penyalahgunaan ataupun kesalahan membuat laporan pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari APBN tersebut.

Pelatihan yang melibatkan 257 kepala desa se-Kabupaten Tulungagung itu menghadirkan Ketua Satgas Dana Desa Bibit Samad Riyanto serta anggota Komisi XI Eva Kusuma Sundari.

Kegiatan yang dikemas dengan tema Pemberdayaan Perangkat Kepala Desa se-Kabupaten Tulungagung di salah satu hotel di Kota Tulungagung itu mulanya berjalan tertib.

Namun, giliran Bibit Samad Riyanto yang menjadi pembicara utama dan peserta pelatihan yang terdiri atas para kades mulai gaduh sendiri, mantan komisioner KPK itu sempat menyampaikan teguran secara lisan.




“Okey, saya tunggu sampai ngobrolnya selesai. Percuma saya ngomong, pasti kalian tidak akan memahami,” tegur Bibit menghentikan sesaat materi pelatihan yang dia sampaikan.

Bibit mengatakan sikap para kades yang asyik berbicara sendiri saat pelatihan berlangsung seolah ingin menunjukkan bahwa para perangkat desa itu telah memahami persoalan Dana Desa.

Bibit sempat menyindir para kades, karena pasti akan menyesal jika terjadi masalah hukum.

Sebab, kata dia, selama dua tahun pelaksanaan Dana Desa masih banyak yang belum menguasai.

“Ada 5 ribu desa yang bermasalah, yang muncul di permukaan baru kami tangani,” kata Bibit.

Bibit menjelaskan Satgas DD bertugas mencari hambatan implementasi Dana Desa dan mencarikan solusi.

Dari temuan Bibit, masalah yang timbul karena faktor regulasi, manajemen, teknis, dan masalah hukum.

Namun secara umum, masalah Dana Desa adalah banyak kades yang masih belum mengerti. Banyak di antara kades yang mempunyai inisiatif untuk dilatih. Namun ada pula karena tidak mengerti dan menggunakan Dana Desa seenaknya.

“Sebenarnya ada juga yang bagus, seperti di Grobogan dan di Konawe,” katanya.

Di Kabupaten Tulungagung, baru satu kasus Dana Desa yang mencuat hingga ditangani penegak hukum, yaitu permasalahan Dana Desa Tahun Anggaran 2015/2016 di Desa Sumberingin Kulon, Kecamatan Ngunut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tulungagung Eko Asistono berharap tidak ada lagi kasus yang lainnya.

“Karena itu Tahun 2018 kami akan memberlakukan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) guna meminimalkan penyalahgunaan ataupun kesalahan dalam penggunaan Dana Desa ini,” katanya.

Dikonfirmasi usai pelatihan, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo menyatakan Pemkab Tulungagung serius memberikan pembekalan Dana Desa kepada para kades.

Menurut dia, masalah yang timbul selama ini lebih karena faktor keterbatasan jumlah SDM dan kemampuannya, apalagi Dana Desa adalah barang baru bagi pemerintah desa.

“Salah satu kendala saat ini, banyak perangkat desa yang kosong sehingga tugasnya didobel sama yang lain. Selain itu banyak yang masih gagap administrasi dan gagap teknologi,” kata Syahri.

Ia mengatakan sebenarnya orang di desa relatif lebih jujur. Banyak ditemukan, proyek yang dikerjakan melebihi anggaran yang ditetapkan.

Penyebabnya, kata dia, budaya gotong-royong dan swadaya masih kental di desa. Namun, karena tidak memahami administrasi dan sistem pertanggungjawaban, di belakang hari muncul masalah.

“Karena itu kami serius melatih mereka agar jangan sampai terjadi masalah hukum di kemudian hari,” kata Syahri. (MR01/Ant)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *