Trenggalek Terima Piala Adipura Keenam

oleh

TRENGGALEK, Madiunraya.com – Bupati Trenggalek, Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menerima piala adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas keberhasilannya dalam hal pengelolaan sampah serta penataan kawasan yang menjadikan Trenggalek sebagai kota yang bersih, hijau dan sehat.

Kasubbag Humas Pemkab Trenggalek, Kamis menyatakan, penghargaan adipura keenam itu diterimakan dari Menteri LHK Siti Nurbaya kepada Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak pada Rabu (2/8).

Tidak sendiri, 100 kepala daerah lain juga menerima penghargaan yang sama karena dinilai mampu mendorong terwujudnya kawasan permukiman perkotaan yang bersih, hijau, sehat dan layak huni.

“Bupati Emil Dardak menjadi salah satu dari 101 Bupati dan Wali Kota yang menerima piala Adipura ini,” demikian kata Kasubbag Humas Pemkab Trenggalek Agus Wiyono dalam siaran pers yang dikutip Antara.

Dijelaskan, pemberian penghargaan adipura merupakan program nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselenggarakan setiap tahun.




Selain bertujuan untuk mendorong terwujudnya kota/kabupaten di Indonesia yang bersih, hijau, dan sehat, penghargaan adipura diharapkan mampu merangsang setiap pemerintah daerag untuk merancang program pembangunan berkelanjutan, terutama mewujudkan kawasan mukim layak huni.

“Yang berkelanjutan ini dimaksud harus mampu menjadi kota/kabupaten mengintegrasi,” katanya.

Agus mengatakan, prestasi kerja keras yang dilakukan Kabupaten Trenggalek dalam mengelola sampah dan lingkungan, sebagai syarat untuk mendapatkan Adipura, juga tidaklah sia-sia.

Sebelumnya, Trenggalek tercatat sudah lima kali meraih piala adipura, yakni pada 2008, 2010, 2012, 2013 dan 2014.

Pada tahun 2009, 2011, 2015 dan 2016, Trenggalek gagal bersaing meraih penghargaan bidang kebersihan kota dan pemumikan layak huni dengan konsep pembangunan berkelanjutan, untuk kategori kota kecil ini.

Penghargaan kembali diraih pada 2017, dan prestasi tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat setempat.

“Untuk mendapatkan Adipura Kencana, Trenggalek harus bekerja lebih keras lagi, sekarang yang sering sudah kita dapat Adipura saja,” ujar Agus.

Dikonfirmasi, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Pemkab Trenggalek M Sholeh mengatakan penghargaan bidang pengelolaan kebesihan dan lingkungan bisa diraih karena semangat transparansi dan akuntabilitas dalam hal pengelolaan sampah serta kebersihan lingkungan.

“Kami maklum dulu sempat tidak mendapatkannya, tapi dengan komunikasi yang baik akhirnya dapat lagi,” katanya.

Sholeh mengatakan Kabupaten Trenggalek memang belum bisa mendapat piala Adipura Kencana, karena tempat pembuangan akhir (TPA) di Srabah, Bendungan masih belum sempurna menurut standar “sanitary landfill” sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 18/2008 tentang pengelolaan sampah.

“Insya Allah kalau sudah terbangun tahun depan, kami yakin Kabupaten Trenggalek bisa dapat Adipura Kencana,” katanya Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anugerah Adipura, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mereformulasi penghargaan Adipura dengan strategi “rebranding” Adipura.

Salah satu proses penilaian yang harus dilalui oleh para Bupati/Walikota nominator penerima Adipura adalah presentasi dan wawancara di depan Dewan Pertimbangan Adipura, praktisi pengelolaan sampah dan bidang pemasaran, pejabat KLHK, akademisi perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, serta rekan-rekan media massa.

“Dalam penerapan Program Adipura perlu dilakukan terobosan-terobosan baru yang mengarah pada peningkatan dampak positif dari program Adipura itu sendiri,” katanya.

Program Adipura diharapkan mampu mendorong penyelesaian berbagai isu lingkungan hidup yaitu pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, pemanfaatan ekonomi dari pengelolaan sampah dan RTH, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *