JELANG HARI RAYA IDUL FITRI 1438 H, RUTAN PONOROGO USULKAN REMISI

oleh


Ponorogo-WWW.MADIUNRAYA.COM
Rumah Tahanan Negeri (RUTAN) Kelas II b Ponorogo mengusulkan pemberian remisi kepada narapidana yang menjalani hukuman pidana ditempat tersebut. Menurut Kepala Rutan Ponorogo, Hendro Susilo Nugroho kepada awak media remisi adalah Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. “Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remis yang telah memenuhi syarat yaitu berkelakuan baik selama menjalani pidananya dan minimal harus sudah menjalani hukuman selama 6 bulan”, tutur Hendro.
Saat ini jumlah Tahanan dan Narapidana di Rutan Ponorogo sebanyak 201 orang
Dan yang berstatus Narapidana sebanyak 34 Narapidana, namun 10 Narapidana tidak memenuhi persyaratan untuk diusulkan karena belum menjalani masa hukumannya selama 6 bulan, sambung pria asal Pacitan ini.



“Untuk 24 Narapidana memenuhi syarat akan diusulkan mendapat remisi dengan ketentuan sebagai berikut, pengurangan 15 hari masa hukuman sebanyak 12 orang, 1 bulan masa hukuman 11 orang, dan 1 bulan 15 hari 01 orang”, urai Hendro.
Selain itu, Narapidana juga bisa mendapatkan remisi khusus yaitu pengurangan masa pidana yang diberikan setiap Hari Besar Keagamaan (Idhul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak) kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturaturan perundang-undangan, lanjut Hendro.
Untuk besaran remisi khusus sesuai aturan adalah tahun pertama (telah menjalani 6 -12 Bulan) Mendapat 15 (Limabelas) Hari, Tahun Pertama (telah menjalani lebih dari 1 Th.) Mendapat 1 (Satu) Bulan. Tahun Kedua Mendapat 1 (Satu) Bulan, Tahun Ketiga Mendapat 1 (Satu) Bulan, Tahun Keempat Mendapat 1 (Satu) Bulan dan 15 (Limabelas) Hari, Tahun Kelima Mendapat 1 (Satu) Bulan dan 15 (Limabelas) HariTahun Keenam dan seterusnya Mendapat 02 Bulan, jelas Hendro.
“Remisi mulai tahun 2016 kemarin di usulkan melalui online untuk Narapidana yg mendapatkan di tahun kedua dengan memenuhi syarat dan kewenangan keputusan atas usulan kita dari Kemenkumham wilayah Jawa Timur”, pungkas Hendro. (YAH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *