Pemprov akan Bantu Relokasi Hingga Rumah untuk Korban Longsor Ponorogo

oleh
Para relawan saat memberikan bantuan logistik longsor Ponorogo.
Para relawan saat memberikan bantuan logistik longsor Ponorogo.

PONOROGO, Madiunraya.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemkab Ponorogo berjanji akan memberikan bantuan bagi keluarga korban bencana tanah longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Korban akan mendapat bantuan berupa rumah hingga biaya hidup.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, pemberian bantuan itu hasil kerjasama antara Pemprov Jatim dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Kedua pemda akan saling mengisi. “Untuk bangunan dan uang bantuan hidup diberikan provinsi (Pemprov Jatim). Sedangkan tanahnya oleh Pemkab Ponorogo,” kata Soekarwo di sela kunjungannya meninjau lokasi bencana di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo, Minggu (2/4/2017).

Gubernur Jatim menyebut bencana longsor di Ponorogo merupakan bencana tingkat provinsi dan kabupaten. Itu berarti, Pemprov Jatim dan Pemkab Ponorogo akan sama-sama menanganinya. “Sedangkan pemerintah pusat, melakukan pendampingan dan memfasilitasi. Misalnya, memberikan pelatihan-pelatihan bagi korban,” tuturnya.

Soekarwo mengatakan, solusi ad hoc atau darurat bagi keluarga korban longsor dilakukan melalui pemberian rumah hunian sementara bagi korban. Keluarga korban juga diberikan uang bantuan hidup, yang tenggang waktunya akan ditentukan kemudian. “Keluarga korban merupakan orang-orang dalam kondisi sedih, yang kehidupannya perlu diurus sampai bekerja kembali seperti sebelumnya,” jelas Soekarwo.




Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini menambahkan, solusi selanjutnya bagi korban longsor adalah menciptakan harmonisasi antara manusia dan alam sekitarnya. Harapan ke depan, Perhutani dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait tanaman yang paling bagus untuk masyarakat.

Seperti Jahe yang memiliki nilai ekonomis, tapi memiliki akar tunjang yang kuat dan bisa menahan air. “Atau tanaman tetap jahe, tetapi diberikan tanaman-tanaman tegakan yang mampu menjadikan tanah tidak longsor. Ke depan, saya akan menyurati Perhutani tentang hal ini,” kata dia.

Sementara, di tempat yang sama, Wakil Gubernur Saifullah Yusuf memastikan seluruh warga Desa Banaran, Kabupaten Ponorogo yang terdampak longsor, akan direlokasi ke daerah aman dengan fasilitasi penuh pemerintah.

“Pak bupati, pak gubernur dan saya nanti akan bicara soal relokasi. Mungkin nanti kita perlu minta bantuan Perhutani atau banyak pihak lain untuk membicarakan rehabilitasi pascabencana,” kata Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Gus Ipul mengemukakan ada dua alternatif penanganan relokasi bagi warga terdampak longsor itu. Pertama, kata Gus Ipul, relokasi di penampungan sementara di rumah-rumah penduduk atau kerabat korban yang berada di zona aman, membuatkan pemukiman sementara semacam tenda pengungsian atau lainnya.

“Atau opsi kedua dengan merelokasi secara permanen. Kalau relokasi sementara nanti kami akan carikan dulu lokasinya untuk warga yang sudah tidak memiliki tempat tinggal. Baru kemudian memikirkan relokasi permanen,” ujarnya.

Namun, Gus Ipul yang datang ke lokasi bencana didampingi Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin, belum merinci teknis penanganan pascabencana serta tahapan relokasi dimaksud.

Ia mengatakan seluruh upaya rehabilitasi kawasan mukim dan penanganan korban terdampak bencana segera dibahas secara lintaskelembagaan, baik oleh Pemprov Jatim, Pemkab Ponorogo, maupun penerintah pusat melalui Kemensos serta lintaskementrian terkait.

“Intinya bahwa prioritas pertama kita evakuasi, menyelamatkan apa saja yang bisa diselamatkan, dan kedua segala keperluan korban atau yang terdampak, pengungsi dan lain-lain akan dipenuhi di bawah kepemimpinan bapak bupati, dandim dan kapolres,” katanya.

Sementara itu Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni mengatakan opsi sementara bagi warga terdampak adalah dengan mendirikan tenda pengungsian atau dengan menampung warga yang tak lagi memiliki tempat tinggal di beberapa rumah penduduk lain.

Terkait rencana relokasi Ipong lebih menawarkan opsi transmigrasi mengingat daerah tak memiliki skenario lahan pengganti bagi penduduk yang rumah dan lahannya tertimbun longsor.”Tawaran transmigrasi ini sudah kami sampaikan sejak jauh hari sebelum longsor terjadi kemarin (Sabtu, 1/4). Tapi nyatanya oleh warga ditolak,” katanya.

 

Sementara Menteri Khofifah Indar Parawansa yang datang selang sejam setelah kedatangan Gus Ipul dan Kapolda Jatim, menyarankan agar warga di area terdampak longsor seluruhnya direlokasi agar tidak timbul korban jiwa lanjutan.”Relokasi warga merupakan tugas merupakan tugas pemerintah kabupaten untuk menyediakan lahan, sedangkan pembangunan hunian tetap nantinya akan berbagi tugas antarkementrian, dibantu Kemensos,” kata Khofifah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *