KENDALIKAN GRATIFIKASI, KANWIL KEMENKUMHAM JATIM SOSIALISASIKAN PERMENKUMHAM DAN BENTUK UPG

oleh

Ponorogo-WWW.MADIUNRAYA.COM
Untuk mengendalikan gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Provinsi Jawa Timur khususnya Korwil Madiun yang meliputi Kabupaten Ngawi, Magetan, Madiun, Ponorogo dan Pacitan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi Permenkumham No 57 tahun 2016 di Aula Rutan Ponorogo, Senin (27/03).
Hadir dalam acara tersebut Kepala Divisi Adiministrasi Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Adjar Anggoro, Korwil Kemenkumham Madiun, Yuli Martono, Kepala Kantor Imigrasi Ponorogo, Najaruddin Safaat, Kepala Rutan Ponorogo, Hendro Susilo Nugroho beserta jajaran pegawai Kementerian Hukum dan HAM wilayah Madiun.

Menurut Adjar Anggoro, Kadivmin Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur, pihaknya memberikan sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi dan pembentukan Unit Penanganan Gratifikasi (UPG) dari Kanwil sampai dengan UPT di level bawah. “Ada kriteria gratifikasi yang harus dilaporkan, karena sudah diatur kriterianya. Ini lain dengan pungli, kalau pungli ada petugas yang meminta uang kepada masyarakat, sedangkan gratifikasi merupakan pemberian hadiah dari pihak ketiga, termasuk pesta pernikahan, mana-mana yang harus dilaporkan, ini poin-poin yang kita berikan hari ini”, ujar Adjar.
Kegiatan ini merupakan anjuran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mewajibkan melaporkan hadiah atau pemberian apapun, sebagai upaya membersihkan internal kita, sambung Adjar Anggoro.
“Sebagai tempat pelayanan publik Kemenkumham sangat rawan terjadi tindak suap melalui gratifikasi ataupun pungli, namun pungli sudah ada yang mengurusi yaitu Saber Anti Pungli, nah Gratifikasi ini akan diurusi oleh UPG atau Unit Penanganan Gratifikasi (UPG)”, jelas Adjar Anggoro.



Sementara Kepala Rutan Ponorogo, Hendro Susilo Nugroho menyambut baik terselenggaranya acara sosialisasi tersebut. “Kita dipercaya menyelenggarakan kegiatan sosialisasi penanganan Gratifikasi, ini merupakan preseden yang baik dimana selama ini Rutan Ponorogo menjaga dari pungutan liar dan gratifikasi yang bisa mempengaruhi pelayanan kami”, ujar Hendro.
Kita akan terus membersihkan diri sebagai upaya menjadikan warga binaan yang kami layani juga menjadi pribadi yang bersih juga, pungkas Hendro. (GIN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *