Bupati Ponorogo Harapkan Satgas Saber Pungli Optimal Berantas Pungutan Liar

oleh
Satgas Saber Pungli Ponorogo. (Foto: Humas Pemkab)
Satgas Saber Pungli Ponorogo. (Foto: Humas Pemkab)

PONOROGO, Madiunraya.com – Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni berharap Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Ponorogo optimal dalam memberantas pungutan liar yang terjadi di berbagai instansi di Ponorogo.

Hal tersebut disampaikan Ipong saat mengukuhkan Satgas Saber Pungli di Ponogoro pada Senin (23/1/2017) kemarin.

“Dengan adanya pokja ini, semoga bisa bertugas sebagaimana tupoksinya untuk memberantas pungutan liar. Di beberapa instansi dan lembaga yang dimungkinkan rawan pungli,”katanya.

Menurut Ipong, satgas yang baru dikukuhkan itu, akan ada Pokja (kelompok kerja) khusus yang akan bertugas sesuai kapasitas masing-masing. Mulai pokja hukum (juridis), informasi (inteligen), dan pokja-pokja lain yang diperlukan.

“Semoga satgas ini juga jangan terus menjadi satgas yang selalu berusaha untuk mencari-cari kesalahan,” katanya lagi.




Dikarakan Ipong, instansi yang dimungkinkan rawan terjadi pungli dicontohkan bupati seperti di lingkup Dinas Pendidikan, Samsat, Dispenduk, dan lainnya.

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan upaya pemberantasan pungli harus terus digencarkan. Pemberantasan pungli juga harus diikuti dengan pembenahan yang bersifat sistemik, agar pelayanan masyarakat menjadi lebih baik dan berkualitas.

Presiden mencontohkan pelayanan publik yang ada di Kepolisian Republik Indonesia (Polri), seperti pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan penanganan tilang. Dia ingin peningkatan pelayanan berbasis online agar segera diterapkan dengan pembayaran nontunai melalui perbankan.

Saat ini Polri telah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan kerja sama ini penanganan tilang bisa dilakukan dengan sistem elektronik atau e-tilang. Untuk tahap awal memang baru bisa dilakukan di 16 Kepolisian Daerah. (MR01)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *