Banjir Bondowoso: BPBD Ajukan Darurat Bencana, Bupati Larang Penggalangan Dana Korban

oleh
ILustrasi dampak banjir

banjir-bondowosoBOJONEGORO, Madiunraya.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bondowoso mengemukakan pihaknya telah mengajukan perpanjangan surat keputusan Bupati tentang darurat bencana banjir dan longsor di wilayah setempat.

“Pengajuan perpanjangan SK Bupati tentang darurat bencana banjir dan longsor karena SK sebelumnya berakhir pada November 2016 sehingga diperpanjang sampai tiga bulan ke depan atau hingga Februari 2017,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Kukuh Triatmoko di Bondowoso, Selasa.

Menurut dia, pengajuan perpanjangan SK darurat bencana longsor dan banjir kepada Bupati Amin Said Husni tersebut menindaklanjuti surat Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) karena perkiraan cuaca ekstrem dengan hujan intensitas tinggi masih akan terjadi hingga Februari 2017.

Atas dasar pertimbangan dari BMKG serta BPBD Provinsi Jawa Timur, kata dia, BPBD Bondowoso selanjutnya mengajukan perpanjangan darurat longsor dan banjir kepada bupati. “Kami mengimbau masyarakat waspada longsor karena masih sering terjadi di Bondowoso, seperti pada Kamis (1/12) petang di jalan menuju wisata Kawah Ijen, Kecamatan Sempol, longsor menutupi akses jalan. Pada waktu yang hampir bersamaan di Desa Ardisaeng, Kecamatan Pakem juga terjadi longsor dan menimpa satu rumah warga, namun tidak ada korban,” katanya.

Ia menyebutkan dari 23 kecamatan di Kota Tapai itu rawan bencana longsor dan banjir sehingga perlu langkah antisipasi saat memasuki musim hujan tahun ini. Dan terbagi dua kategori rawan longsor, yakni skala menengah tinggi sembilan kecamatan dan 11 kecamatan lainnya berskala menengah. “Indikasi rawan longsor yitu tanahnya mudah bergerak dan dapat terjadi bencana longsor serta banjir bila di 20 kecamatan tersebut terus diguyur hujan dengan instensitas tinggi,” katanya menjelaskan.


Secara terpisah,  Bupati Bojonegoro Suyoto melarang masyarakat menggalang dana bagi korban bencana alam karena banjir akibat luapan air Bengawan Solo dalam sepekan terakhir ini tidak menimbulkan dampak berat.
“Pemkab melarang penggalangan dana di jalan raya untuk korban banjir,” kata Bupati Suyoto di Bojonegoro, Selasa.

Menurut dia, kalau desa tidak mampu mencukupi kebutuhan bahan makanan bagi warganya yang menjadi korban banjir atau bencana lainnya, bisa mengajukan permintaan bahan makanan kepada pihak pemerintah kabupaten (pemkab). “Kebutuhan konsumsi bagi korban banjir saat ini cukup dipenuhi dari dapur komunitas yang dikelola masyarakat yang banyak didirikan di sejumlah titik pengungsi korban banjir,” katanya.

Namun, kalau memang ada desa di daerahnya yang tidak mampu mencukupi kebutuhan makanan bagi korban banjir bisa mengajukan permintaan kepada pemerintah kabupaten (pemkab).”Kalau memang desa masih mampu bertahan dalam menghadapi banjir, ya, tidak harus meminta bantuan,” katanya menegaskan.

Yang jelas, kata dia, pemkab akan mengambil berbagai langkah kalau memang sudah tidak mampu menghadapi bencana banjir, antara lain, akan mengajukan bantuan kepada pihak Pemerintah Provinsi Jatim atau Pemerintah.
“Bisa juga mengumumkan kepada publik untuk dipersilahkan ikut membantu sesuai kebutuhan masyarakat terdampak banjir,” ucapnya.

Ia mengakui datangnya bencana banjir melahirkan mental peminta sehingga harus ada revolusi untuk mencegah mental peminta-minta berkembang di tengah masyarakat.”Kalau kita sudah memilih hidup di Bojonegoro, ya, harus siap dengan semua kemungkinan,” ucapnya.

Ia mengharapkan warga siap menghadapi segala kemungkinan dengan memperhitungkan daerahnya yang ada di hilir Jawa Timur, sangat berpeluang selalu menjadi langganan banjir luapan air Bengawan Solo. “Kami mengajak seluruh masyarakat tidak cengeng, apalagi menjadi peminta-minta,” ucapnya lagi.

Ia juga meminta berbagai pihak tidak mengeksploitasi banjir menjadi ajang politik, apalagi sengaja merusak mental warga terdampak dengan menjadikan sebagai peminta.

Puluhan kecamatan di Bondowoso yang rawan longsor dan banjir dengan skala menengah tinggi diantaranya Kecamatan Maesan, Pakem, Tegalampel, Wonosari, Curahdami, Grujugan, Klabang, Sempol, Wringin. Sedangkan daerah rawan longsor berskala menengah yaitu, Kecamatan Sukosari, Tapen, Cerme, Tlogosari, Taman Krocok, Bondowoso, Botolinggo, Sumber Wringin, Binakal, Prajekan, dan Kecamatan Pujer. (MR01/antara)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *