KPK Sita Rp 1 M, Selidiki Pembangunan Sekolah dan Honorarium Terkait Korupsi Wali Kota Madiun

bambang-iriantoMADIUN, Madiunraya.com – Penelusuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas korupsi gratifikasi yang dilakukan oleh Wali Kota Madiun Bambang Irianto (BI) pada proyek pembangunan Pasar Besar Madiun juga melebar ke tingkat penyelidikan proyek pembangunan sejumlah gedung sekolah di wilayah setempat.

Hal itu diketahui saat tim penyidik KPK melakukan peggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora) Kota Madiun, Kamis. Dalam penggeledahan tersebut, kata Sekretaris Dikbudpora Kota Madiun Sutoyo Irianto, KPK telah menyita tiga bendel dokumen dari ruang kepala dinas dan kasubbag keuangan.

“Dokumen tersebut terkait dengan kegiatan pembangunan fisik sekolah di Kota Madiun, mulai tahun anggaran 2009 hingga 2016, yang didanai oleh APBD setempat,” ujar Sutoyo seusai penggeledahan KPK kepada wartawan.

Menurut dia, dokumen tersebut meliputi pembangunan sebanyak 24 gedung sekolah yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Namun, dia tidak menyebut angka pasti dari nilai proyek fisik tersebut. “Saya lupa berapa nilai proyeknya. Yang pasti semua yang diminta oleh tim penyidik, kami serahkan,” katanya.

Menyinggung soal penyitaan dokumen tentang dana tunjangan untuk Wali Kota Madiun, dia mengaku tidak tahu-menahu soal itu.




Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di Dikbudpora Kota Madiun sekitar pukul 12.00 hingga 15.30 WIB dengan penjagaan ketat dua anggota Polres Madiun Kota bersenjata api. Dalam penggeledahan hampir 4 jam itu, KPK menyita sejumlah dokumen yang disimpan dalam satu koper besar.

Setelah memasukkan dokumen yang disita, tim tersebut meninggalkan lokasi dengan mengendarai dua mobil, yakni Pajero Sport bernomor polisi AE-1041-BI dan Kijang Inova bernomor polisi AE-1488-EN. Selain di Dikbudpora, KPK juga melakukan penggeledahan di Kantor Bappeda, Dinas PU, Inspektorat, dan Bakesbangpoldagri di gedung bersama yang berada di Jalan Panjaiatan Kota Madiun.

Dari hasil penggeledaan tersebut, KPK membawa sejumlah berkas yang disimpan dalam satu koper besar dan satu kardus kecil. Selain itu, KPK juga mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Madiun. Di Dispendukcapil, KPK tidak menyita apa pun.

Selain itu, di hari yang sama, KPK  juga menelusuri pemberian honorarium BI atas kegiatan di semua SKPD. Untuk menelusuri itu, tim penyidik KPK harus keliling ke sejumlah SKPD yang ada di lingkup Pemkot Madiun selama dua hari terakhir ini. Diduga, tim antirasuah tersebut ingin mencari tahu sumber kekayaan BI yang bukan berasal dari kegiatannya sebagai pengusaha.

Pantauan di lapangan, jika sebelumnya menggeledah rumah pribadi, rumah anaknya, rumah adiknya, dan sejumlah SKPD di Sekretariat Kota Madiun, pada Kamis ini, KPK telah mendatangi kantor Bappeda, Dinas PU, Inspektorat, dan Bakesbangpoldagri di gedung bersama yang berada di Jalan Panjaitan Kota Madiun.

“Tidak ada berkas yang dibawa atau disita dari Dispendukcapil. Beliau (tim KPK) datang kemari hanya ingin klarifikasi soal aliran dana Dispendukcapil ke Pak Wali Kota,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispendukcapil Kota Madiun Nono Djatikusumo kepada wartawan.

Nono mengaku dana aliran yang dimaksud adalah honorarium yang diberikan ke BI saat yang bersangkutan menjadi narasumber sejumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh Dispendukcapil selama tahun anggaran 2015-2016. Selama tahun anggaran itu ada sekitar 10 kegiatan. Semuanya merupakan kegiatan sosialisasi baik tentang E-KTP, KK, akta kelahiran, akta kematian, hingga kartu identitas anak (KIA).

Dalam setiap kegiatan tersebut, ia menganggarkan honorarium untuk BI hingga Rp1,7 juta untuk setiap kali membuka kegiatan. “Jumlah honorarium yang diberikan berbeda-beda tiap dinas. Untuk Dispendukcapil paling tinggi sekitar Rp1,7 juta. Pokoknya semua sudah saya laporkan sesuai permintaan tim penyidik,” katanya.




Nono menambahkan tidak hanya dirinya yang dimintai keterangan, namun juga para petugas bendaharanya di masing-masing bidang. Yakni Murni, Pariyem, dan Abat.

Sementara, Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati menyatakan penyidik telah menyita uang tunai sekitar Rp1 miliar dari hasil penggeledahan sejumlah lokasi di Kota Madiun, Jatim, terkait pengembangan penyidikan gratifikasi Wali Kota Madiun Bambang Irianto.

“Selain menyita uang tunai sekitar Rp1 miliar, penyidik juga menyita sejumlah dokumen, sertifikat deposito senilai kurang lebih Rp7 miliar, dan sejumlah uang tunai dalam pecahan mata uang asing riyal dan dolar Singapura,” ujar Yuyuk Andriati saat dihubungi melalui telepon dari Madiun, Kamis.

Menurut dia, barang dan uang tersebut disita saat tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di lima lokasi di Kota Madiun pada Rabu (23/11).

Kelima lokasi tersebut adalah rumah pribadi Wali Kota Madiiun Bambang Irianto di Jalan Jawa Nomor 31-33, Kantor Wali Kota Madiun yang berada di gedung Balai Kota Madiun Jalan Pahlawan, rumah dinas Wali Kota Madiun di Jalan Pahlawan, rumah anak Wali Kota Madiun Bonny Laksmana di Jalan Salak Nomor 78 Kota Madiun, dan rumah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun Agus Poerwo Widagdo.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Wali Kota Madiun Bambang Irianto sebagai tersangka pada kasus proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) senilai Rp76,5 miliar. KPK juga telah menahan yang bersangkutan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama terhitung mulai Rabu (23/11).

Bambang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan. BI diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Menurut pikiran orang yang memberikan ada hubungan dengan jabatannya terkait pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tahun 2009-2012. Atas perbuatannya, BI disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. (MR01/Antara)