TANPA PANSUS, PERDA TENTANG SOTK AKHIRNYA DI TEKEN

oleh
Ponorogo-WWW.MADIUNRAYA.COM
Tanpa melalui proses yang panjang ajuan raperda yang disodorkan Bupati Ipong Muchlissoni dengan mengusulkan ada 7 dinas baru dibawah pemerintahannya bersama Wabup H. Sudjarno, MM akhirnya disetujui legislative. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan raperda yang kini resmi menjadi perda, ruang sidang paripurna DPRD, Jum’at (16/09).
Meskipun tingkat kehadiran anggota dewan sangat minim, yaitu 25 orang,  namun Ketua DPRD Drs H. Ali Mufty, S.Ag mengintruksikan untuk menunggu anggota yang terlambat datang hingga terpenuhi 2/3 peserta sidang paripurna yaitu 30 orang. Menunggu sekitar 15 menit, akhirnya 30 orang sepakat menyetujui raperda tentang SOTK menjadi perda dengan mengambil suara mayoritas tanpa pansus.
Dalam sambutannnya Bupati Ipong Muchlissoni menyatakan,”Kami mengucapkan terima kasih atas disetujuinya raperda menjadi perda SOTK yang bertujuan untuk menghadirkan lebih dekat campur tangan pemerintah dalam pelayanan masyarakat”, ujar Bupati.
 “Untuk anggaran memang bertambah, namun dari sisi efektifitas dan efisiensi serta kemanfaatannya sangat berperan dalam mendukung visi dan misi pemerintah Kabupaten Ponorogo”jelas Bupati Ipong Muchlissoni.
Seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tentu dalam kerjanya akan sangat berbeda dengan kinerja yang sebatas bidang seperti saat ini, apalagi TKI dan TKW kita berjumlah 22 ribu orang, tentu perlu penanganan yang spesial, jelas Bupati.
“Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup, yang didalamnya ada bidang kebersihan dan pertamanan ditambah kehutanan, kami harapkan akan membawa Ponorogo meraih Piala Adipura di masa yang akan datang”, pungkas Bupati.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Bupati mengusulkan pembentukan dinas baru yaitu Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup (menggabungkan bidang kebersihan dan pertamanan yang sebelumnya ikut PU, Kehutanan, dan Kantor Lingkungan Hidup), Dinas Satpol PP (menggabungkan satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) , Dinas Informatika dan Komunikasi serta Persandian, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, serta Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.
Sementara Ketua DPRD, Drs Ali Mufty, S.Ag saat dimintai keterangan mengungkapkan, “Kita tidak menjadwalkan untuk Pansus karena tidak diagendakan dalam Bamus, sehingga kita ambil keputusan secara cepat. Harapan kami, eksekutif segera berjalan dengan efektif dan efisien dalam melayani masyarakat Ponorogo”, ujar Ali Mufty. (AG 1 N)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *