Pemkab Trenggalek Bagikan 37 Kendaraan DPRD untuk Operasional OPD

Bupati Emil Dardak. (Foto: Humas Setda Trenggalek)

TRENGGALEK, Madiunraya.com – Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, berencana membagikan 37 kendaraan dinas yang sebelumnya digunakan unsur pimpinan dan anggota DPRD setempat untuk operasional sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD).

“Saat ini kami masih menunggu penyerahan aset dari sekwan (sekretaris DPRD) ke Badan Keuangan Daerah,” kata Kabag Protokol dan Rumah Tangga Setda Trenggalek Triadi Atmono di Trenggalek, Senin (4/9/2017) kemarin.

Untuk kendaraan dinas jenis sepeda motor, kata Triadi, rencananya akan dipinjam-pakaikan untuk operasional pejabat eselon IV dan III, yakni para kasubdin serta kasubbag.

Sementara untuk jenis kendaraan roda empat diproyeksikan untuk kendaraan operasional dinas serta untuk jajaran kepala OPD.

“Pemerintah daerah akan memaksimalkan kendaraan yang ada untuk menunjang kinerja seluruh jajaran,” katanya.




Ia mengatakan meskipun mengalami kekurangan kendaraan dinas, Pemkab Trenggalek tidak akan melakukan penambahan atau pengadaan kendaraan baru pada 2017.

Dikonfirmasi, Sekretaris DPRD Trenggalek Abu Mansur memastikan seluruh kendaraan dinas anggota dewan setempat telah dikembalikan.

Saat ini seluruh kendaraan dalam proses inventarisasi, dan selanjutnya akan segera diserahkan ke BPKAD Trenggalek.

“Rencananya dalam minggu ini akan kami serahkan ke Badan Keuangan Daerah selaku pengelola aset Pemkab Trenggalek,” katanya.

Sesuai ketentuan, terhitung mulai 1 September 2017 seluruh anggota DPRD selain pimpinan dilarang menggunakan kendaraan dinas.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai gantinya masing-masing anggota dewan akan mendapatkan tunjangan transportasi.

Sementara itu di Trenggalek rencananya pencairan tunjangan transportasi para anggota legislatif akan dirapel dan diterimakan pada bulan November mendatang karena saat ini masih menunggu peraturan bupati serta pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (PAPBD) 2017.