MPR: Empat Pilar Dibutuhkan untuk Jaga Keutuhan NKRI

Tidak ada komentar 235 views

PACITAN, Madiunraya.com – Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengingatkan kegiatan sosialisasi empar pilar yang dilaksanakan MPR sudah berubah nama. Dulu, pada zaman Ketua MPR Taufiq Kiemas, sosialisasi bernama Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Berbegara. Tetapi, pada awal kepemimpinan MPR Periode 2014-2019 di bawah pimpinan Zulkifli Hasan, nama itu berubah menjadi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

Perubahan nama itu adalah buah dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang melarang MPR mamakai istilah Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Putusan itu diambil setelah munculnya gugatan sekelompok masyarakat yang melakukan yudicial review ke MK atas istilah kosa kata. Setelah berkonsultasi dengan MK, MPR kemudian mengubah nama sosialisasinya menjadi, sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

Pernyataan itu disampaikan Mahyudin saat membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR di kalangan masyarakat Kabupaten Pacitan, di Pendopo Pacitan, Rabu (29/3/2017). Acara tersebut terselenggara berkat kerja sama MPR dengan Community Learning Centre. Ikut hadir pada acara tersebut, Anggota MPR/DPR Gatot Soedjito dan Bupati Pacitan Indartato.




Perubahan nama sosialisasi, itu disampaikan Mahyudin, karena sebelumnya Ketua Community Learning Centre Sri Pamungkas salah dalam penyebutan istilah sosialisasi. Mahyudin berharap, setelah dirinya mengoreksi, ke depan tidak ada lagi yang melakukan kesalahan dalam penyebutan istilah Sosialisasi Empat pilar MPR.

“Dulu saya mendapat penataran P4, tetapi apa yang dilakukan MPR sekarang bukan untuk menyampaikan penataran seperti dahulu, tapi mengingatkan kembali kalau kita memiliki nilai-nilai luhur peninggalan nenek moyang,” kata Mahyudin menambahkan.

Empat pilar, lanjut Mahyudin dibutuhkan karena masuknya nilai-nilai asing ke Indonesia berjalan terus menerus, melalui berbagai media. Karena itu MPR merasa perlu untuk mensosialisasikan empat pilar agar keutuhan NKRI bisa terjaga.

Dalam kesempatan itu, Mahyudin juga mengingatkan bahayanya kesenjangan yang terjadi di Indonesia. Bila tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin keutuhan NKRI akan tercabik. Ancaman terhadap keutuhan NKRI, yang diakibatkan disparitas kesejahteraan, itu kata Mahyudin  sudah terlihat sejak lama. Munculnya Gerakan Aceh merdeka (GAM) di Provinsi Aceh, dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua menjadi bukti munculnya kekecewaan akibat kesenjangan diantara jawa dan luar jawa.

Karena itu, Mahyudin mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo yang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di luar jawa, dan membangun Indonesia dimulai dari luar jawa. “Saya sering melakukan sosialisasi di luar jawa. Sebagaian masyarakat di sana bilang mereka tidak butuh sosialisasi, yang mereka butuhkan adalah pembangunan agar bisa menyusul ketertinggalannya dari pulau jawa,” kata Mahyudin.

Untuk mengurangi kesenjangan, Wakil Ketua MPR mendukung upaya pemerintah melakukan penyamaan harga kebutuhan di Papua dengan daerah lain. “Saat ini harga BBM di  Papua sudah sama dengan jawa, mudah-mudahan,  harga semen di Papua juga bisa segera disamakan dengan daerah lain,”imbuhnya lagi.

Senada dengan Mahyudin, Bupati Indartato mengatakan ada tugas yang dimiliki negara bagi warganya. Yakni menciptakan keadilan dan kemakmuran, melayani dan melindungi masyarakat, serta menjadi pengadil. “Peran seluruh elemen masyarakat untuk ikut mewujudkan tugas itu cukup penting, termasuk para generasi muda,” ujar Indartato.